{"id":208312,"date":"2026-09-21T14:38:35","date_gmt":"2026-09-21T06:38:35","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=208312"},"modified":"2026-09-21T14:38:35","modified_gmt":"2026-09-21T06:38:35","slug":"silmy-karim-persoalkan-dasar-penetapan-tersangka-oleh-kpk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/silmy-karim-persoalkan-dasar-penetapan-tersangka-oleh-kpk\/","title":{"rendered":"Silmy Karim Persoalkan Dasar Penetapan Tersangka oleh KPK"},"content":{"rendered":"

Silmy Karim menggugat proses penyidikan KPK melalui praperadilan dan mempertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka serta status kedatangannya ke KPK setelah OTT.<\/em><\/p>\n

JAKARTA<\/strong> – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim mempersoalkan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Silmy menilai penerbitan surat perintah penyidikan pada tanggal yang sama dengan penetapan tersangka menimbulkan pertanyaan mengenai dasar bukti yang digunakan penyidik.<\/p>\n

Dalil tersebut disampaikan dalam petitum permohonan praperadilan yang dibacakan kuasa hukum Silmy, Agus Sudjadmoko, di PN Jakarta Selatan, Senin (21\/09\/2026). Selain meminta status tersangkanya dibatalkan, Silmy juga mempersoalkan penahanan dan penyitaan yang dilakukan KPK.<\/p>\n

Dalam permohonannya, Silmy menyoroti Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik\/27.1\/DIK.00\/01\/06\/2026 yang diterbitkan KPK pada tanggal yang sama dengan surat penetapan dirinya sebagai tersangka.<\/p>\n

“Dengan demikian, terhadap penetapan pemohon sebagai tersangka ini muncul pertanyaan, kapan termohon (KPK) memperoleh minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang dijadikan dasar oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka,” ujar kuasa hukum Silmy, Agus Sudjadmoko saat membacakan gugatan, Senin (21\/09\/2026).<\/p>\n

Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Senin, (21\/09\/2026), Silmy juga mempersoalkan status kedatangannya ke KPK setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Ia menyatakan dirinya datang ke KPK atas arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto untuk memberikan keterangan terkait perkara yang melibatkan anak buahnya.<\/p>\n

Silmy menilai kedatangannya tersebut tidak dapat dianggap sebagai bentuk penyerahan diri maupun tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<\/p>\n

“Pemohon datang pada tanggal 3 Juni 2026 sekitar pukul 20.00 WIB, atas arahan dari atasannya untuk menemui penyidik KPK yang menangani perkara anak buahnya ini, karena berkembang informasi melalui media massa pada saat itu adanya peristiwa penangkapan terhadap anak buahnya,” jelasnya.<\/p>\n

Menurut dalil permohonan tersebut, karena Silmy tidak termasuk dalam rangkaian OTT, proses pemeriksaan terhadap dirinya seharusnya dilakukan melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan secara normal sesuai ketentuan KUHAP.<\/p>\n

Silmy kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan asas kepastian hukum dan prinsip due process model. Ia menyatakan proses penetapan dirinya sebagai tersangka telah bertentangan dengan prinsip tersebut sebagaimana merujuk Pasal 1 angka 28 KUHAP juncto Pasal 1 angka 31 KUHAP.<\/p>\n

Atas dasar itu, Silmy meminta hakim praperadilan menyatakan surat perintah penyidikan KPK tidak sah. Ia juga meminta seluruh akibat hukum yang timbul dari proses tersebut, termasuk penetapan tersangka, penahanan, dan penyitaan, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<\/p>\n

“Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik\/27\/DIK.00\/01\/06\/2026 tanggal 03 Juni 2026 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik\/27.1\/DIK.00\/01\/06\/2026 tanggal 03 Juni 2026 adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” jelasnya.<\/p>\n

Permohonan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi hakim praperadilan untuk menilai dalil yang diajukan Silmy mengenai prosedur penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, hingga penyitaan. []\n

Redaksi 03<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Silmy Karim menggugat proses penyidikan KPK melalui praperadilan dan mempertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka serta status kedatangannya ke KPK setelah OTT. JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim mempersoalkan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Silmy …<\/p>\n","protected":false},"author":94,"featured_media":208316,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,9295,35],"tags":[58072,61580,61582,4589,22655,224,31216,61581,52606,11321,33188,21647,54035,41890,61579,33185,55045,33186],"class_list":["post-208312","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-jakarta","category-berita-nasional","tag-agus-andrianto","tag-agus-sudjadmoko","tag-due-process-model","tag-jakarta","tag-komisi-pemberantasan-korupsi","tag-kpk","tag-kuhap","tag-menimipas","tag-operasi-tangkap-tangan","tag-ott-kpk","tag-penahanan-kpk","tag-penyidikan-kpk","tag-penyitaan-kpk","tag-pn-jakarta-selatan","tag-praperadilan-silmy-karim","tag-silmy-karim","tag-status-tersangka","tag-wamen-imipas"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t