{"id":209033,"date":"2026-09-25T08:41:01","date_gmt":"2026-09-25T00:41:01","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=209033"},"modified":"2026-09-25T08:41:01","modified_gmt":"2026-09-25T00:41:01","slug":"nadiem-tetap-divonis-bersalah-hukuman-turun-jadi-9-tahun","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/nadiem-tetap-divonis-bersalah-hukuman-turun-jadi-9-tahun\/","title":{"rendered":"Nadiem Tetap Divonis Bersalah, Hukuman Turun Jadi 9 Tahun"},"content":{"rendered":"

Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas hukuman Nadiem Makarim menjadi sembilan tahun penjara dan uang pengganti sekitar Rp548 miliar, tetapi mantan Mendikbudristek itu tetap dinyatakan bersalah dan akan mengajukan kasasi.<\/em><\/p>\n

JAKARTA<\/strong> – Putusan banding perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook mengubah besaran hukuman Nadiem Anwar Makarim, tetapi belum mengakhiri proses hukumnya. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memangkas pidana penjara mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) itu dari 10 tahun menjadi sembilan tahun serta menurunkan kewajiban pembayaran uang pengganti dari sekitar Rp809 miliar menjadi Rp548 miliar.<\/p>\n

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim PT Jakarta dalam persidangan di Jakarta, Kamis (24\/09\/2026). Meski hukuman pidana dan uang pengganti dikurangi, Nadiem tetap dinyatakan bersalah dalam perkara pengadaan Chromebook tersebut.<\/p>\n

Nadiem menyatakan kecewa karena putusan banding masih menyatakan dirinya bersalah. Namun, ia mengapresiasi adanya pengurangan hukuman dan uang pengganti dibandingkan putusan tingkat pertama.<\/p>\n

“Saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah, saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan Pengadilan Negeri. Baik hukuman diturunkan, uang pengganti diturunkan,” ucap Nadiem di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis (24\/09\/2026), sebagaimana diberitakan Kompas, Jumat (25\/09\/2026).<\/p>\n

Nadiem juga menyampaikan keberatan terhadap kesimpulan perkara yang menurutnya tidak sejalan dengan fakta yang ia yakini terungkap selama persidangan.<\/p>\n

“Tapi saya harus jujur, dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali, terbukti tidak ada aliran dana, dan terbukti tidak ada konflik kepentingan,” kata Nadiem.<\/p>\n

Dalam putusan banding, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Salah satu hal yang memberatkan adalah penilaian bahwa perbuatan Nadiem tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.<\/p>\n

“Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Subachran Hardi Mulyono.<\/p>\n

Sebaliknya, majelis hakim mempertimbangkan sikap Nadiem selama persidangan, jasanya dalam membuka lapangan pekerjaan, statusnya yang belum pernah dihukum, serta tanggungannya sebagai keadaan yang meringankan.<\/p>\n

“Terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa telah berjasa dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dibidang transportasi,” ungkap dia.<\/p>\n

Selain pidana penjara, perubahan penting dalam putusan banding menyangkut uang pengganti. Pada putusan tingkat pertama, Nadiem diwajibkan membayar uang pengganti sekitar Rp809 miliar. Dalam putusan banding, kewajiban tersebut diturunkan menjadi sekitar Rp548 miliar.<\/p>\n

“Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 548 miliar. Dengan ketentuan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti,” kata Ketua Majelis Hakim Subachran Hardi Mulyono.<\/p>\n

Majelis hakim juga menyatakan belum terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa uang Rp809,5 miliar berasal dari pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.<\/p>\n

\u201cBelum dapat dibuktikan bahwa uang tersebut berasal dari pengadaan TIK dari Kementerian Kemendikbudristek,\u201d kata hakim.<\/p>\n

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjelaskan pembebanan uang pengganti dilakukan secara proporsional dengan mengacu pada perhitungan kerugian negara sebesar Rp1,567 triliun.<\/p>\n

Nadiem disebut sebagai pelaku utama yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dan dibebani uang pengganti sebesar 35 persen dari total kerugian tersebut.<\/p>\n

“Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebagai pelaku utama yang menyebabkan terjadinya kerugian negara sebagaimana perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam unsur penyalahgunaan kewenangan, jabatan, kedudukan, dan sarana yang ada padanya sebagai Menteri Kemendikbud, maka proporsi penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa dibebankan sebesar 35% dari total kerugian negara sejumlah Rp1.567.888.662.716,74,” ungkap Hakim.<\/p>\n

Berdasarkan proporsi tersebut, kewajiban Nadiem mencapai sekitar Rp548,76 miliar. Sementara itu, pihak lain yang dinilai memperoleh keuntungan dalam perkara tersebut juga dibebani uang pengganti sesuai proporsi masing-masing.<\/p>\n

Korporasi penyedia laptop Chromebook dibebani uang pengganti sebesar 15 persen dari total kerugian negara. Adapun Google disebut dibebani uang pengganti sebesar 50 persen terkait keuntungan dari penggunaan lisensi Chrome OS dan Chrome Device Management (CDM).<\/p>\n

“Sedangkan pihak Google sebagai penerima keuntungan dengan pemakaian lisensi Chrome OS dan CDM dibebankan bayar uang pengganti sebesar 50 persen dari total kerugian negara dikurangkan dengan uang pengganti yang telah dibayarkan oleh para turut serta,” kata hakim.<\/p>\n

Setelah putusan dibacakan, Nadiem menyatakan akan melanjutkan perkara tersebut melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Ia menyebut langkah tersebut akan ditempuh secepatnya.<\/p>\n

“Betul, kami akan langsung mengajukan kasasi secepat mungkin. Dan yang mau saya bilang juga adalah, memang perjuangan ini lama, dan saya tentunya harus melalui berbagai kendala, baik medis di mana saya masih dalam perawatan sekarang, maupun kendala beban mental, ya, yang begitu berat,” kata Nadiem.<\/p>\n

Dalam proses kasasi, Nadiem berharap MA mempertimbangkan kembali perkara tersebut dan memberikan putusan bebas.<\/p>\n

“Saya sangat berharap dan berdoa setiap hari bahwa institusi Mahkamah Agung akan punya keberanian untuk membebaskan orang yang tidak bersalah,” katanya.<\/p>\n

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan menghormati putusan PT Jakarta. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan jaksa penuntut umum (JPU) akan mempelajari salinan putusan banding sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.<\/p>\n

\u201cKita menghormati keputusan tersebut,\u201d kata Anang saat dihubungi.<\/p>\n

Anang mengatakan sikap resmi JPU akan ditentukan setelah putusan diterima dan dipelajari sesuai ketentuan serta batas waktu yang berlaku.<\/p>\n

\u201cKita akan pelajari dulu dan sesuai peraturan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang JPU untuk bersikap atas putusan PT Jakarta,” kata Anang.<\/p>\n

Dengan demikian, perkara pengadaan Chromebook tersebut masih berlanjut. Nadiem telah menyatakan akan mengajukan kasasi, sedangkan Kejagung masih mempelajari putusan banding sebelum menentukan sikap hukum berikutnya. []\n

Redaksi 03<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas hukuman Nadiem Makarim menjadi sembilan tahun penjara dan uang pengganti sekitar Rp548 miliar, tetapi mantan Mendikbudristek itu tetap dinyatakan bersalah dan akan mengajukan kasasi. JAKARTA – Putusan banding perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook mengubah besaran hukuman Nadiem Anwar Makarim, tetapi belum mengakhiri proses hukumnya. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memangkas pidana …<\/p>\n","protected":false},"author":94,"featured_media":209034,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,9295,35],"tags":[20843,62617,62616,9722,10972,4589,62615,27326,2797,17096,11030,14014,9725,4427,5931,62609,62610,62611,27325,62612,62613,62614],"class_list":["post-209033","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-jakarta","category-berita-nasional","tag-anang-supriatna","tag-cdm","tag-chrome-os","tag-chromebook","tag-digitalisasi-pendidikan","tag-jakarta","tag-kasasi-nadiem","tag-kasus-chromebook","tag-kejagung","tag-kejaksaan-agung","tag-kemendikbudristek","tag-kerugian-negara","tag-korupsi-chromebook","tag-ma","tag-mahkamah-agung","tag-nadiem-anwar-makarim","tag-pengadaan-laptop","tag-pengadilan-tinggi-jakarta","tag-pengadilan-tipikor","tag-pt-jakarta","tag-uang-pengganti-nadiem","tag-vonis-nadiem"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t