{"id":209123,"date":"2026-09-25T13:28:22","date_gmt":"2026-09-25T05:28:22","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=209123"},"modified":"2026-09-25T13:28:22","modified_gmt":"2026-09-25T05:28:22","slug":"ika-sandi-tarakan-jadi-fokus-penguatan-pemerintahan-digital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/ika-sandi-tarakan-jadi-fokus-penguatan-pemerintahan-digital\/","title":{"rendered":"IKA Sandi Tarakan Jadi Fokus Penguatan Pemerintahan Digital"},"content":{"rendered":"

DKISP Tarakan bersama PT Digitama Sinergi Indonesia memetakan kebutuhan dokumen, data dukung, sumber daya manusia, dan infrastruktur untuk meningkatkan kematangan keamanan siber secara bertahap hingga 2030.<\/em><\/p>\n

TARAKAN<\/strong> – Kesiapan dokumen dan data dukung menjadi salah satu tantangan utama Kota Tarakan dalam meningkatkan tingkat kematangan keamanan siber dan persandian. Dari hasil penilaian mandiri Instrumen Pengukuran Kematangan Siber dan Sandi (IKA Sandi), Tarakan saat ini mencatat skor 1,125 dengan ketersediaan bukti dukung yang masih terbatas.<\/p>\n

Kondisi tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kota Tarakan bersama Perseroan Terbatas (PT) Digitama Sinergi Indonesia dalam diskusi Rencana Kegiatan IKA Sandi yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (25\/09\/2026).<\/p>\n

Pembahasan diarahkan untuk memetakan kebutuhan dokumen, penguatan sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, serta koordinasi lintas bidang yang diperlukan dalam proses pengukuran kematangan keamanan siber dan persandian.<\/p>\n

Tim Digitama menjelaskan, IKA Sandi digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber dan kapabilitas penyelenggara sistem elektronik melalui lima tingkat, mulai level 1 hingga level 5. Aspek yang dinilai meliputi keamanan siber, persandian, serta penanganan insiden.<\/p>\n

Pada aspek keamanan siber, penilaian mencakup identifikasi, proteksi, deteksi, dan pemulihan. Sementara itu, aspek persandian mencakup kebijakan pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya, pengamanan sistem elektronik dan informasi non-elektronik, layanan keamanan informasi, serta pola hubungan komunikasi sandi.<\/p>\n

Adapun aspek penanganan insiden meliputi fase persiapan, pelaksanaan, dan pascainsiden. Seluruh aspek tersebut membutuhkan dukungan dokumentasi yang dapat menunjukkan pelaksanaan pengamanan secara terukur.<\/p>\n

Dokumen pendukung dalam penilaian IKA Sandi terbagi menjadi empat tingkatan, yakni dokumen kebijakan, prosedur, teknis, serta catatan atau rekaman bukti hasil kerja. Pengelolaannya mencakup penyusunan, pemeriksaan, persetujuan atau pengesahan, penyimpanan dan pemeliharaan, hingga evaluasi serta pembaruan.<\/p>\n

Ketersediaan bukti tersebut menjadi penting karena pengisian IKA Sandi dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penentuan kategori Sistem Elektronik, pengisian kontrol, self-assessment, pengunggahan data dukung, penghitungan tingkat kematangan, hingga proses verifikasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).<\/p>\n

Diskusi yang diikuti Kepala DKISP Kota Tarakan, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), Sandiman DKISP Rahmat, serta Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (Kasubag Umpeg) itu juga membahas kebutuhan kolaborasi antarb idang. Dari PT Digitama Sinergi Indonesia hadir Abib, Dwi, dan Ilham Mustaqiim.<\/p>\n

Kebutuhan data dukung tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga mencakup informasi mengenai infrastruktur, server, aplikasi, pengelolaan keamanan informasi, hingga penyusunan risk register. Karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari kebutuhan yang turut diperhatikan.<\/p>\n

Selain penguatan IKA Sandi, pembahasan juga mengaitkan pengukuran tersebut dengan evaluasi Pemerintah Digital (PEMDI). IKA Sandi berkaitan dengan indikator keamanan siber, persandian, dan penanganan insiden dalam evaluasi PEMDI.<\/p>\n

Dalam materi yang dibahas, peningkatan tingkat kematangan ditargetkan dilakukan secara bertahap. Proyeksi yang disampaikan menetapkan nilai 2,5 pada 2027, nilai 3 pada 2028, nilai 4 pada 2029, dan nilai 5 pada 2030.<\/p>\n

Untuk mengejar target tersebut, unsur Aptika, persandian, dan bidang terkait lainnya perlu berkolaborasi dalam penyediaan data serta bukti pendukung. Penguatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya DKISP Tarakan menyiapkan pelaksanaan IKA Sandi secara lebih terstruktur.<\/p>\n

Sebagai tindak lanjut, PT Digitama Sinergi Indonesia akan menyampaikan penawaran layanan IKA Sandi untuk direviu, termasuk tautan katalog elektronik (e-Katalog) terkait layanan tersebut serta dokumen risk register dalam format Excel.<\/p>\n

Sementara itu, Rusli dan Rahmat akan menyampaikan catatan mengenai kondisi serta kebutuhan infrastruktur dan sumber daya manusia kepada kepala daerah sebagai bahan tindak lanjut. Tim Digitama juga menawarkan dukungan berupa pelatihan pemahaman IKA Sandi, pendampingan penyusunan dokumen dan data dukung, pendampingan pengisian IKA Sandi hingga audiensi dengan BSSN.<\/p>\n

Rangkaian tindak lanjut tersebut diharapkan dapat membantu Tarakan memperkuat kesiapan dokumen, data dukung, sumber daya manusia, infrastruktur, serta koordinasi lintas bidang. Langkah itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kematangan keamanan siber dan persandian sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital di Tarakan, sebagaimana diberitakan DKISP Tarakan, Jumat, (25\/09\/2026). []\n

Redaksi 03<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

DKISP Tarakan bersama PT Digitama Sinergi Indonesia memetakan kebutuhan dokumen, data dukung, sumber daya manusia, dan infrastruktur untuk meningkatkan kematangan keamanan siber secara bertahap hingga 2030. TARAKAN – Kesiapan dokumen dan data dukung menjadi salah satu tantangan utama Kota Tarakan dalam meningkatkan tingkat kematangan keamanan siber dan persandian. Dari hasil penilaian mandiri Instrumen Pengukuran Kematangan …<\/p>\n","protected":false},"author":94,"featured_media":209124,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,27,2257],"tags":[62754,25920,62750,62746,62747,62753,25926,23131,62751,19285,62112,50044,62748,62749,62752,25710,2717],"class_list":["post-209123","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-kalimantan-utara-kaltara","category-kota-tarakan-kalimantan-utara","tag-62754","tag-bssn","tag-data-dukung","tag-dkisp-tarakan","tag-ika-sandi","tag-infrastruktur-siber","tag-keamanan-informasi","tag-keamanan-siber","tag-kematangan-keamanan-siber","tag-kota-tarakan","tag-pemdi","tag-pemerintahan-digital","tag-persandian","tag-pt-digitama-sinergi-indonesia","tag-risk-register","tag-sumber-daya-manusia","tag-tarakan"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t