{"id":209170,"date":"2026-09-25T20:44:37","date_gmt":"2026-09-25T12:44:37","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=209170"},"modified":"2026-09-25T20:53:57","modified_gmt":"2026-09-25T12:53:57","slug":"dprd-kukar-dorong-penataan-ulang-penempatan-pppk-ke-pemerintah-pusat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dprd-kukar-dorong-penataan-ulang-penempatan-pppk-ke-pemerintah-pusat\/","title":{"rendered":"DPRD Kukar Dorong Penataan Ulang Penempatan PPPK ke Pemerintah Pusat"},"content":{"rendered":"

DPRD Kukar akan berkoordinasi dengan BKN dan Kementerian PANRB untuk mendorong pemetaan kembali penempatan PPPK dengan mempertimbangkan domisili pegawai dan kondisi geografis daerah.<\/em><\/p>\n

KUTAI KARTANEGARA<\/strong> – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai belum mempertimbangkan domisili pegawai dan kondisi geografis daerah. Persoalan tersebut akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk mendorong pemetaan kembali penempatan PPPK di Kukar.<\/p>\n

Anggota Komisi I DPRD Kukar Desman Minang mengatakan, sejumlah PPPK harus bekerja jauh dari wilayah tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan mobilitas hingga memengaruhi tingkat kehadiran pegawai.<\/p>\n

\u201cYang di Tenggarong ada yang di Kenohan, ada yang di Kota Bangun, ada yang di Anggana. Begitu juga terjadi di beberapa kecamatan yang lain,\u201d kata Desman saat ditemui di Kantor DPRD Kukar, Jumat (25\/09\/2026).<\/p>\n

Menurut Desman, karakteristik wilayah Kukar yang luas dengan jarak antarkecamatan relatif jauh seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi penempatan PPPK. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat melakukan pemetaan kembali dengan mempertimbangkan domisili pegawai dan kondisi geografis daerah.<\/p>\n

Ia menilai penempatan yang terlalu jauh dari tempat tinggal dapat menjadi kendala bagi PPPK dalam menjalankan tugas secara optimal, terutama berkaitan dengan mobilitas dan kehadiran di tempat kerja.<\/p>\n

\u201cPercuma saja kalau hari ini jaraknya jauh, kemudian tingkat kehadiran juga rendah. Kasihan juga. Saya yakin ada solusi yang harus diberikan oleh pemerintah sehingga PPPK optimalisasi ini bisa bekerja dengan baik,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Desman menegaskan persoalan tersebut tidak cukup dipandang sebagai konsekuensi yang harus diterima seseorang ketika mengikuti seleksi PPPK. Menurutnya, perbedaan karakteristik geografis setiap daerah perlu menjadi perhatian dalam kebijakan penempatan aparatur.<\/p>\n

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kukar berencana berkoordinasi langsung dengan BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) di Jakarta pada pekan berikutnya, sepanjang tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.<\/p>\n

\u201cKita minta penjelasan dan berharap ada pemetaan kembali serta regulasi yang diberikan sehingga mereka betul-betul merasa terfasilitasi dan nyaman untuk bekerja,\u201d katanya.<\/p>\n

Koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan kejelasan mengenai kemungkinan pemetaan ulang maupun kebijakan yang dapat mengakomodasi kondisi geografis Kukar, sehingga penempatan PPPK tidak menghambat pelayanan pemerintahan dan pegawai dapat menjalankan tugas secara optimal. [] (ADV)<\/p>\n

Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

DPRD Kukar akan berkoordinasi dengan BKN dan Kementerian PANRB untuk mendorong pemetaan kembali penempatan PPPK dengan mempertimbangkan domisili pegawai dan kondisi geografis daerah. KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai belum mempertimbangkan domisili pegawai dan kondisi geografis daerah. Persoalan tersebut …<\/p>\n","protected":false},"author":56,"featured_media":209182,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,8920,17],"tags":[6971,1821,62842,129,34363,8907,561,62844,62845,62841,62843,9368],"class_list":["post-209170","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-dprd-kutai-kartanegara","category-headlines","tag-asn-kukar","tag-bkn","tag-desman-minang","tag-dprd-kukar","tag-kementerian-panrb","tag-komisi-i-dprd-kukar","tag-kutai-kartanegara","tag-pemetaan-pppk","tag-penempatan-asn","tag-penempatan-pppk","tag-pppk-jauh-dari-domisili","tag-pppk-kukar"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t