{"id":209325,"date":"2026-09-26T13:47:29","date_gmt":"2026-09-26T05:47:29","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=209325"},"modified":"2026-09-26T13:48:47","modified_gmt":"2026-09-26T05:48:47","slug":"dprd-kaltara-minta-bantuan-keuangan-kabupaten-kota-diperkuat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dprd-kaltara-minta-bantuan-keuangan-kabupaten-kota-diperkuat\/","title":{"rendered":"DPRD Kaltara Minta Bantuan Keuangan Kabupaten\/Kota Diperkuat"},"content":{"rendered":"

Fraksi PKS DPRD Kaltara meminta Pemprov Kaltara memperkuat bantuan keuangan dan koordinasi dengan kabupaten\/kota agar pembagian kewenangan tidak menghambat pelayanan dasar masyarakat.<\/em><\/p>\n

TANJUNG SELOR<\/strong>– Pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten\/kota dinilai berpotensi menyisakan persoalan pelayanan apabila tidak diikuti mekanisme bantuan yang jelas. Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran 2026, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memperkuat bantuan keuangan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap tertangani.<\/p>\n

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara Muhammad Nasir mengatakan, penerapan pembagian kewenangan harus disertai solusi ketika pemerintah kabupaten\/kota memiliki keterbatasan fiskal untuk menangani kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Jumat (25\/09\/2026).<\/p>\n

\u201cKalau ke depan Pemerintah Provinsi semakin ketat menjalankan pembagian kewenangan, maka harus ada solusi. Salah satunya dengan memperkuat bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota agar kebutuhan masyarakat yang menjadi kewenangan mereka tetap dapat ditangani,\u201d ujar Nasir, sebagaimana diberitakan Kabar Nunukan, Jumat, (25\/09\/2026).<\/p>\n

Nasir menilai kebutuhan warga tidak selalu berkaitan dengan proyek pembangunan berskala besar. Sejumlah infrastruktur dasar seperti jalan usaha tani, jalan kebun, sarana pertanian, jalan lingkungan dan permukiman, semenisasi, jembatan atau jerambah, serta penyediaan air bersih skala kecil juga memiliki kaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.<\/p>\n

Menurut dia, keterbatasan kewenangan tidak semestinya membuat kebutuhan tersebut terhenti ketika kapasitas anggaran pemerintah kabupaten\/kota belum memadai. Karena itu, koordinasi antarpemerintahan diperlukan agar tidak terjadi kekosongan penanganan di lapangan.<\/p>\n

Nasir mengingatkan, penerapan aturan secara kaku tanpa koordinasi dapat memunculkan kondisi ketika suatu infrastruktur tidak segera ditangani karena masing-masing tingkatan pemerintahan menilai persoalan tersebut berada di luar kewenangannya.<\/p>\n

\u201cJangan sampai pembagian kewenangan berubah menjadi saling melempar tanggung jawab. Provinsi mengatakan bukan kewenangan kami, kabupaten juga mengatakan bukan kewenangan kami. Kalau sudah begitu, siapa yang menyelesaikan? Pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Untuk mencegah persoalan tersebut, Fraksi PKS mendorong Pemprov Kaltara membangun komunikasi lebih intensif dengan seluruh kepala daerah di kabupaten\/kota. Penyamaan persepsi dinilai diperlukan untuk menentukan pola penanganan ketika kebutuhan masyarakat berada pada ruang kewenangan yang terbatas.<\/p>\n

Nasir juga menilai keberadaan aturan pembagian urusan pemerintahan belum tentu dipahami secara rinci oleh masyarakat. Bagi warga, persoalan yang dihadapi sehari-hari lebih mudah diukur dari ada atau tidaknya penyelesaian ketika jalan rusak, jembatan mengalami kerusakan, air bersih sulit diperoleh, atau akses usaha terganggu.<\/p>\n

\u201cMasyarakat tidak semuanya memahami secara detail mana kewenangan provinsi dan mana kewenangan kabupaten. Yang masyarakat lihat sederhana: ketika jalan mereka rusak, jembatan mereka hampir runtuh, air bersih sulit atau akses usaha mereka bermasalah, apakah pemerintah hadir membantu menyelesaikan atau tidak,\u201d paparnya.<\/p>\n

Dalam konteks penyusunan APBD 2026, Nasir menyebut peningkatan bantuan keuangan kepada kabupaten\/kota dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga pelayanan dasar tetap berjalan. Selain itu, penyerahan aset secara legal juga dapat dipertimbangkan apabila dibutuhkan untuk memperjelas tanggung jawab pengelolaan fasilitas.<\/p>\n

\u201cRegulasi wajib kita taati, tetapi regulasi tidak boleh menjadi alasan berhentinya pelayanan. Pemerintah harus mampu mencari jalan keluar,\u201d pungkasnya. []\n

Redaksi 03<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Fraksi PKS DPRD Kaltara meminta Pemprov Kaltara memperkuat bantuan keuangan dan koordinasi dengan kabupaten\/kota agar pembagian kewenangan tidak menghambat pelayanan dasar masyarakat. TANJUNG SELOR– Pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten\/kota dinilai berpotensi menyisakan persoalan pelayanan apabila tidak diikuti mekanisme bantuan yang jelas. Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun …<\/p>\n","protected":false},"author":94,"featured_media":209326,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,27,9878],"tags":[1571,63050,63051,11272,9950,57475,63053,8987,2889,2491,63049,12728,63052,9951,8861],"class_list":["post-209325","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-kalimantan-utara-kaltara","category-tanjung-selor","tag-air-bersih","tag-apbd-kaltara-2026","tag-badan-anggaran-dprd-kaltara","tag-bantuan-keuangan","tag-dprd-kaltara","tag-fraksi-pks","tag-infrastruktur-dasar","tag-jalan-usaha-tani","tag-kalimantan-utara","tag-kaltara","tag-muhammad-nasir","tag-pelayanan-publik","tag-pembagian-kewenangan","tag-pemprov-kaltara","tag-tanjung-selor"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t