{"id":209930,"date":"2026-09-29T17:23:34","date_gmt":"2026-09-29T09:23:34","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=209930"},"modified":"2026-09-29T17:23:34","modified_gmt":"2026-09-29T09:23:34","slug":"cegah-korupsi-warga-pontianak-diminta-berani-melapor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/cegah-korupsi-warga-pontianak-diminta-berani-melapor\/","title":{"rendered":"Cegah Korupsi, Warga Pontianak Diminta Berani Melapor"},"content":{"rendered":"

Pemkot Pontianak mendorong masyarakat berperan aktif mengawasi pelayanan publik, menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari, serta memanfaatkan kanal pengaduan untuk melaporkan dugaan penyimpangan.<\/em><\/p>\n

PONTIANAK<\/strong> – Pencegahan korupsi di Kota Pontianak didorong tidak berhenti pada pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan pelayanan publik. Warga diminta berani melaporkan dugaan penyimpangan sekaligus menjaga integritas mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga proses pelayanan pemerintahan.<\/p>\n

Wakil Wali Kota (Wawali) Pontianak Bahasan mengatakan keterlibatan masyarakat diperlukan karena perilaku koruptif dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tidak selalu berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran dalam jumlah besar. Menurutnya, kebiasaan jujur dan bertanggung jawab dalam persoalan sehari-hari menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.<\/p>\n

\u201cKalau bicara korupsi, jangan berasumsi seolah-olah hanya pejabat yang bisa melakukan. Kita semua manusia. Karena itu, pencegahannya harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat,\u201d ujarnya ketika Sosialisasi Antikorupsi bagi Masyarakat Pontianak Timur dan Utara di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (29\/09\/2026), sebagaimana diberitakan Prokopim, Selasa, (29\/09\/2026).<\/p>\n

Salah satu bentuk integritas yang disoroti Bahasan ialah proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Ia meminta ketua RT, RW, serta unsur masyarakat tidak menggunakan kedekatan pribadi sebagai dasar menentukan penerima bantuan.<\/p>\n

\u201cKalau memang tidak layak mendapatkan bantuan, jangan dimasukkan walaupun dekat atau kerabat. Sebaliknya, kalau memang layak, jangan sampai tidak diusulkan,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Bahasan juga mengingatkan agar perbedaan pilihan politik tidak menjadi alasan untuk membedakan pelayanan kepada masyarakat. Setiap pihak yang mendapat amanah, baik pemerintah, aparatur maupun unsur masyarakat, harus menjalankan tugas secara adil dan bertanggung jawab.<\/p>\n

Menurutnya, keterbukaan dalam pelaksanaan program juga menjadi bagian dari pencegahan penyimpangan. Komunikasi dengan masyarakat perlu dilakukan sejak awal agar program dapat dipahami, dimusyawarahkan, dan diawasi bersama.<\/p>\n

\u201cApapun programnya, harus dikomunikasikan dan dimusyawarahkan dengan warga. Kalau semuanya terbuka dari awal, pelaksanaannya juga lebih mudah diawasi,\u201d katanya.<\/p>\n

Sementara itu, Inspektur Kota Pontianak Trisnawati menjelaskan bahwa korupsi tidak semata-mata berkaitan dengan uang. Perilaku koruptif juga dapat terlihat dalam persoalan sederhana, seperti pelanggaran antrean, ketidakdisiplinan jam kerja, hingga penyalahgunaan kedekatan antara pemberi layanan dan masyarakat.<\/p>\n

Untuk memperluas partisipasi publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyediakan sejumlah kanal pengaduan yang dapat digunakan masyarakat ketika menemukan persoalan dalam pelayanan pemerintahan.<\/p>\n

“Masyarakat boleh dan bisa melakukan pelaporan melalui laman resmi. Kita punya beberapa kanal. Kalau di tingkat kota, kita punya SP4N-LAPOR! Kemudian, perangkat daerah masing-masing juga memiliki kanal pengaduan melalui website,” katanya.<\/p>\n

Trisnawati mengatakan Inspektorat Kota Pontianak juga menyediakan laman pengaduan. Selain itu, tersedia Whistleblowing System (WBS) yang menerima laporan masyarakat dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.<\/p>\n

“Laporan juga bisa disampaikan melalui media Instagram atau media sosial lainnya yang dimiliki perangkat daerah masing-masing,” katanya.<\/p>\n

Menurut Trisnawati, sosialisasi antikorupsi dan gratifikasi terus dilakukan agar masyarakat memahami perannya dalam membantu mengawasi tata kelola pemerintahan. Pelaporan dan masukan dari warga dinilai dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkot Pontianak.<\/p>\n

“Kami berharap masyarakat juga berperan aktif dalam memberikan laporan, aduan, bahkan memberikan masukan atau insight yang positif bagi pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola dan pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kota Pontianak,” tutupnya. []\n

Redaksi 03<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pemkot Pontianak mendorong masyarakat berperan aktif mengawasi pelayanan publik, menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari, serta memanfaatkan kanal pengaduan untuk melaporkan dugaan penyimpangan. PONTIANAK – Pencegahan korupsi di Kota Pontianak didorong tidak berhenti pada pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan pelayanan publik. Warga diminta berani melaporkan dugaan penyimpangan sekaligus …<\/p>\n","protected":false},"author":94,"featured_media":209931,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,2273,36],"tags":[63920,28260,15390,146,63922,12728,4400,21600,49596,329,14467,20617,63919,28261,63921],"class_list":["post-209930","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-kalimantan-barat-kalbar","category-kota-pontianak-provinsi-kalimantan-barat-kalbar","tag-antikorupsi-pontianak","tag-bahasan","tag-bantuan-sosial","tag-gratifikasi","tag-inspektorat-kota-pontianak","tag-pelayanan-publik","tag-pemkot-pontianak","tag-pencegahan-korupsi","tag-pengaduan-masyarakat","tag-pontianak","tag-sp4n-lapor","tag-tata-kelola-pemerintahan","tag-trisnawati","tag-wawali-pontianak","tag-wbs"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t