{"id":210045,"date":"2026-09-30T08:41:26","date_gmt":"2026-09-30T00:41:26","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=210045"},"modified":"2026-09-30T08:41:26","modified_gmt":"2026-09-30T00:41:26","slug":"audit-forensik-dana-haji-dpr-tekankan-layanan-jemaah-tak-boleh-terganggu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/audit-forensik-dana-haji-dpr-tekankan-layanan-jemaah-tak-boleh-terganggu\/","title":{"rendered":"Audit Forensik Dana Haji: DPR Tekankan Layanan Jemaah Tak Boleh Terganggu"},"content":{"rendered":"

Komisi VIII DPR RI mendukung audit forensik BPKH sepanjang memiliki dasar dan kerangka hukum yang jelas serta tidak menghambat peningkatan layanan dan perlindungan jemaah haji.<\/em><\/p>\n

JAKARTA<\/strong> – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah membuka dasar dan urgensi rencana audit forensik terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa tata kelola keuangan haji. Komisi VIII menilai pemeriksaan dapat dilakukan, tetapi prosesnya harus berbasis fakta, memiliki kerangka hukum yang jelas, dan tidak menghambat peningkatan layanan bagi jemaah.<\/p>\n

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengatakan pengawasan terhadap dana haji harus ditempatkan sebagai upaya memperkuat akuntabilitas sekaligus menjaga kepentingan jemaah. Menurut dia, rencana audit forensik perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan haji.<\/p>\n

“Komisi VIII terbuka terhadap audit forensik apabila ada dasar dan kebutuhan yang jelas. Namun, jangan sampai isu audit justru menunda perbaikan layanan dan perlindungan jemaah haji,” ujar Abidin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29\/09\/2026).<\/p>\n

Abidin menegaskan pengelolaan dana haji berkaitan langsung dengan kepentingan publik karena dana tersebut berasal dari jemaah. Karena itu, seluruh bentuk pengawasan harus mempunyai tujuan yang terukur dan memberikan manfaat terhadap tata kelola serta perlindungan jemaah.<\/p>\n

“Dana haji adalah dana jemaah, bukan sekadar aset keuangan. Oleh karena itu, semua pengawasan, termasuk audit forensik, harus diarahkan untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjamin nilai manfaat yang adil bagi jemaah,” tutur Abidin.<\/p>\n

Sebagaimana diberitakan Kompas, Rabu, (30\/09\/2026), Abidin menyatakan Komisi VIII tidak mempersoalkan audit forensik sebagai instrumen pengawasan. Namun, ia meminta pelaksanaannya didasarkan pada fakta, indikasi konkret, urgensi yang dapat dijelaskan, serta pembagian kewenangan antarlembaga negara.<\/p>\n

Menurut Abidin, pengawasan terhadap BPKH juga tidak seharusnya hanya dilakukan ketika muncul persoalan. Sistem pengawasan perlu dibangun secara preventif dan berkelanjutan agar potensi persoalan dapat diketahui lebih awal.<\/p>\n

“Yang utama bukan sekadar siapa yang mengaudit, tetapi apakah hasil pengawasan tersebut menjawab pertanyaan publik: apakah dana haji dikelola secara aman, produktif, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi jemaah,” kata Abidin.<\/p>\n

Komisi VIII selanjutnya akan mengawal tata kelola keuangan haji melalui penguatan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), BPKH, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Abidin juga mengingatkan bahwa BPKH memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan tahun terakhir.<\/p>\n

Dalam pandangan Komisi VIII, capaian tersebut tidak berarti pengawasan tambahan tidak diperlukan. Sebaliknya, setiap pemeriksaan harus ditempatkan dalam kerangka yang dapat menjelaskan persoalan secara objektif sekaligus memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.<\/p>\n

Abidin menyampaikan lima arahan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah diminta menjelaskan kepada publik mengenai dasar pertimbangan dan urgensi audit forensik BPKH. Kedua, pengawasan harus dilakukan sesuai kewenangan masing-masing lembaga negara.<\/p>\n

Ketiga, transparansi laporan pengelolaan dana haji kepada DPR RI dan masyarakat perlu diperkuat. Keempat, perlindungan hak jemaah, termasuk pembiayaan, pelayanan, dan nilai manfaat, harus menjadi prioritas. Kelima, perdebatan antarlembaga tidak boleh menggeser perhatian dari peningkatan kualitas pelayanan haji.<\/p>\n

Sementara itu, rencana audit forensik sebelumnya disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak setelah mengikuti rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28\/09\/2026). Pemerintah menyatakan audit diperlukan untuk mengetahui kondisi faktual pengelolaan keuangan haji dan menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola.<\/p>\n

“Terutama tata kelola keuangan haji yang hari ini itu dikelola oleh BPKH. Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji,” kata Dahnil, usai rapat di Istana, Jakarta, Senin (28\/09\/2026).<\/p>\n

Dahnil menekankan audit diperlukan untuk mengetahui kondisi keuangan haji secara faktual. Pemerintah juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pelaksanaan pemeriksaan tersebut.<\/p>\n

“Jadi, jangan sampai kemudian ada apa namanya, financial engineering dan sebagainya, seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai. Maka Presiden juga ingin tahu, apa kondisi keuangan haji di saat ini,” ujar dia.<\/p>\n

Selain itu, menurut dia, audit diperlukan untuk membuktikan bahwa era pemerintahan Presiden sudah benar dalam mengelola keuangan haji.<\/p>\n

“Karena kami belum tahu faktualnya keuangan haji seperti apa. Makanya kami ingin dorong, Presiden tadi dorong, lakukan audit forensik supaya kita tahu kondisi faktual sebenarnya,” ujar Dahnil.<\/p>\n

“Jadi, itu yang akan kami lakukan, nanti kami akan bicara dengan semua tim terutama BPKP, terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji tersebut,” ucap dia.<\/p>\n

Dahnil menambahkan, audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji ini sekaligus dalam rangka bersih-bersih dari kartel serta mafia haji.<\/p>\n

“Supaya lebih berkah, kata Presiden. Supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah,” imbuh dia.<\/p>\n

Di sisi lain, BPKH menyatakan siap mendukung rencana audit tersebut dengan menyediakan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BPKH juga menyatakan pengelolaan dana haji selama ini telah melalui mekanisme pemeriksaan rutin BPK dan laporan keuangannya hingga tahun buku 2025 memperoleh opini WTP delapan kali berturut-turut.<\/p>\n

Dengan demikian, pembahasan audit forensik keuangan haji kini tidak hanya berkaitan dengan keputusan untuk melakukan pemeriksaan, tetapi juga menyangkut kejelasan tujuan, metode, kewenangan, dan tindak lanjut hasil audit. Bagi Komisi VIII, seluruh proses tersebut harus tetap berujung pada penguatan tata kelola dan perlindungan kepentingan jemaah. []\n

Redaksi 03<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Komisi VIII DPR RI mendukung audit forensik BPKH sepanjang memiliki dasar dan kerangka hukum yang jelas serta tidak menghambat peningkatan layanan dan perlindungan jemaah haji. JAKARTA – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah membuka dasar dan urgensi rencana audit forensik terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), menyusul arahan Presiden Prabowo …<\/p>\n","protected":false},"author":94,"featured_media":210046,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,9295,35],"tags":[64057,64055,2579,22192,3124,59413,5356,847,4589,59410,46375,64056,22026,32770,6770,64058,64059,944],"class_list":["post-210045","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-jakarta","category-berita-nasional","tag-abidin-fikri","tag-audit-forensik-bpkh","tag-bpk","tag-bpkh","tag-bpkp","tag-dahnil-anzar-simanjuntak","tag-dana-haji","tag-dpr-ri","tag-jakarta","tag-kemenhaj","tag-kementerian-haji-dan-umrah","tag-keuangan-haji","tag-komisi-viii-dpr-ri","tag-layanan-jemaah-haji","tag-prabowo-subianto","tag-tata-kelola-dana-haji","tag-transparansi-dana-haji","tag-wtp"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t