{"id":29168,"date":"2023-02-21T21:02:50","date_gmt":"2023-02-21T13:02:50","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=29168"},"modified":"2023-03-11T17:11:51","modified_gmt":"2023-03-11T09:11:51","slug":"langkah-preventif-agar-perusda-tak-bermasalah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/langkah-preventif-agar-perusda-tak-bermasalah\/","title":{"rendered":"Langkah Preventif Agar Perusda Tak Bermasalah"},"content":{"rendered":"
\"\"
Mantan bos perusda Kaltim yang bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi terjerat perkara korupsi. Tuduhannya, dinilai tak sukses mengelola uang investasi lantaran usaha dijalankan tanpa studi kelayakan. Perkara terjadi pada medio 2014-2015 lalu, tapi baru masuk bui awal Februari lalu.<\/figcaption><\/figure>\n

 <\/p>\n

PARLEMENTARIA KALTIM \u2013 <\/strong>Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) punya ide soal langkah preventif agar perusahaan “pelat merah” yang ada di Kaltim tidak bermasalah, serta jajaran direksinya tak tersandung hukum, seperti yang baru saja menimpa mantan Direktur Utama\u00a0PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (MMPKT) dan eks Direktur PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur (MMPHKT).<\/p>\n

\"\"
Nidya Listiyono<\/figcaption><\/figure>\n

Langkah preventif itu adalah dengan melakukan seleksi jajaran direksi perusahaan daerah (perusda) secara terbuka, transparan dan akuntabel. Yang terpilih di jajaran direksi, harus punya kredibilitas, kapasitas dan yang terpenting integritas. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono saat diwawancara awak media usai mengikuti Rapat Paripurna ke-7 di Gedung Utama, Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (21\/02\/2023).<\/p>\n

Upaya memitigasi risiko timbulnya kerugian pada perusda tersebut, kata politisi Partai Golongan Karya ini, selalu disuarakan kepada para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim selaku pemilik saham perusda. \u201cProses seleksinya harus terbuka, transparan, akuntabel dan memang harus dipilih orang-orang yang memang punya kredibilitas, kapasitas dan integritas yang paling penting,\u201d kata wakil rakyat yang akrab disapa Tiyo ini.<\/p>\n

Menurutnya, kasus perusda di Kaltim yang bermasalah merupakan hal yang muncul dari diri pribadi secara personal apabila dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Standard Operational Procedure <\/em>(SOP). \u201cCuma masalahnya, yang paling berat itu ya bicara iman aja lagi kan, kalau bicara orang kita semua bisa tergoda. Minimal, secara SOP kita jalankan dengan benar, tapi kalau ada ada yang terpeleset, Allahu a’lam<\/em>, itu tergantung diri masing-masing, personal,” papar Tiyo.<\/p>\n

Kendati demikian, politisi dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) ini berpandangan jika mengukur integritas sesorang merupakan hal yang sulit, namun hal ini dapat diatasi dengan melacak jejak digital orang tersebut. \u201cMinimal jejak digital itu bisa menjadi acuan sebenarnya bukan pada saat fit and proper<\/em> menanyakan apa keilmuannya, skill<\/em> dan seterusnya. Yang paling penting integritas,\u201d ujarnya. []\n

Penulis: Enggal Triya Amukti | Penyunting: Hadi Purnomo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

  PARLEMENTARIA KALTIM \u2013 Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) punya ide soal langkah preventif agar perusahaan “pelat merah” yang ada di Kaltim tidak bermasalah, serta jajaran direksinya tak tersandung hukum, seperti yang baru saja menimpa mantan Direktur Utama\u00a0PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (MMPKT) dan eks Direktur PT Migas …<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":29317,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,14,26,37],"tags":[6618,6434],"class_list":["post-29168","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-parlementaria-dprd-kaltim","category-kalimantan-timur-kaltim","category-kota-samarinda","tag-perusahaan-daerah-kalimantan-timur","tag-perusda-kaltim"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29168"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29168\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29318,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29168\/revisions\/29318"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29317"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}