{"id":38281,"date":"2023-11-14T15:48:20","date_gmt":"2023-11-14T07:48:20","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=38281"},"modified":"2023-11-18T19:22:12","modified_gmt":"2023-11-18T11:22:12","slug":"dprd-kaltim-dorong-transformasi-industri-farmasi-lokal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dprd-kaltim-dorong-transformasi-industri-farmasi-lokal\/","title":{"rendered":"DPRD Kaltim Dorong Transformasi Industri Farmasi Lokal"},"content":{"rendered":"

\"\"PARLEMENTARIA KALTIM<\/strong> – GUNA mendukung transformasi kesehatan. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin menilai Indonesia perlu meningkatkan ketahanan farmasi nasional. Salah satunya dengan penyediaan obat-obatan secara mandiri dan dengan harga yang terjangkau.<\/p>\n

“Kami berharap ada kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan industri farmasi lokal agar obat-obat penting bisa diproduksi di Indonesia, termasuk bahan bakunya,” ujar Salehuddin kepada awak media di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Selasa (14\/11\/2023).<\/p>\n

Produksi obat-obatan dalam negeri, menurutnya, akan menekan biaya operasional, selain pemanfaatan potensi obat tradisional seperti jamu dengan khasiat yang juga terbukti secara ilmiah.<\/p>\n

“Selama ini jamu kurang ditingkatkan pengolahan dan produknya. Padahal, jamu bisa membantu masyarakat kita, terutama petani yang berusaha pada bidang apotek kultural atau herbal,” kata Politikus Partai Golkar itu.<\/p>\n

Selain itu lanjut dia, kebijakan ketahanan farmasi nasional bukan hanya menguntungkan masyarakat luas dari sisi kesehatan, melainkan juga dampak positif perekonomian petani yang menyediakan bahan baku obat.<\/p>\n

Dia menambahkan, pemerintah juga harus meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia bidang farmasi agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. “Transformasi kesehatan itu harus didorong semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” kata Salehuddin.<\/p>\n

“Pemerintah juga harus meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia bidang farmasi, agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Transformasi kesehatan itu harus didorong semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” sambung Salehuddin.<\/p>\n

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, lanjutnya, memberikan kemudahan bagi dokter umum untuk mengakses pendidikan spesialis. “Undang-undang kesehatan itu memberikan keringanan terhadap dokter umum untuk mengakses spesialis,” ujar legislator daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu.<\/p>\n

Salehuddin berharap kemudahan para dokter untuk mengakses pendidikan spesialis berdampak pada keberadaan tenaga-tenaga kesehatan yang kompeten secara merata di berbagai daerah. Kalimantan Timur, menurutnya, masih kekurangan dokter spesialis, terutama di kabupaten-kota dan puskesmas.<\/p>\n

“Kita harus aktifkan semua instrumen layanan kesehatan di masing-masing tingkat, termasuk farmasi. Kita juga harus inovasi terkait dengan farmasi di Indonesia untuk menekan harga obat-obatan,” tutur Salehuddin. []\n

Penulis : Selamet | Penyunting : Agus P Sarjono<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PARLEMENTARIA KALTIM – GUNA mendukung transformasi kesehatan. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin menilai Indonesia perlu meningkatkan ketahanan farmasi nasional. Salah satunya dengan penyediaan obat-obatan secara mandiri dan dengan harga yang terjangkau. “Kami berharap ada kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan industri farmasi lokal agar obat-obat …<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":38282,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,6,14,19,26,37,1],"tags":[],"class_list":["post-38281","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-berita-lain","category-parlementaria-dprd-kaltim","category-hotnews","category-kalimantan-timur-kaltim","category-kota-samarinda","category-serba-serbi"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38281","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38281"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38281\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38301,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38281\/revisions\/38301"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/38282"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38281"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38281"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38281"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}