Kaltim menuntut pemerintah pusat mengedepankan transparansi dalam persoalan dana bagi hasil atau dana perimbangan\u00a0kepada daerah. Baik\u00a0untuk perimbangan\u00a0minyak ataupun gas\u00a0bumi. Demikian diungkapkan Anggota Banggar DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi yang pekan lalu baru saja hearing dengan Pansus Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah\u00a0(HKPD)\u00a0DPR \u00a0RI.<\/p>\n
Pansus ini tengah merancang pengganti UU 33\/2004 yang selama ini jadi acuan merumuskan penerimaan DBH bagi daerah.\u00a0Dengan UU 33\/2004, penerimaan dari migas, setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lain dibagi untuk pusat\u00a084,5 persen, dan 15,5 persen untuk pemerintah daerah. Untuk bagian daerah, 3 persen untuk provinsi, 6 persen untuk daerah penghasil dan 6 persen sisanya dibagi ke kabupaten\/kota lain di provinsi.<\/p>\n
Untuk gas, pusat dapat 69,5 persen, daerah 30,5 persen (dibagi untuk provinsi 6 persen, 12 persen daerah penghasil, dan sisanya\u00a0untuk kota\/kabupaten lain di provinsi). Menurut Darlis, demi\u00a0mengoptimalkan\u00a0DBH, pertemuan\u00a0dengan pemerintah pusat\u00a0sudah berulang-ulang, termasuk\u00a0pertemuan yang dilaksanakan Banggar DPRD Kaltim pada Kamis (19\/6) lalu.<\/p>\n
Menurut Darlis yang ia sampaikan sangat prinsip.Kaltim\u00a0menurutnya juga\u00a0sudah pernah memperjuangkan\u00a0soal perimbangan keuanganmelalui Judicial Review\u00a0di Mahkamah Konstitusi, namun belum berhasil. Tetapi perjuangan itu menurut Darlis belum berakhir. Masih banyak pintu yang dapat dilewati termasuk melalui pertemuan saat bersama pansus.<\/p>\n
“Oleh karena itu perjuangan kita untuk perimbangan keuangan pusat dan daerah yang saat ini disebut sebagai hubungan keuangan antara pusat dan daerah bukan hanya sekadar persoalan proporsional. Walaupun kita tidak bisa menutup mata ketika persoalan proporsional itu kami yakini kurang,\u00a0maka timbul rasa ketidakadilan. Itulah yang dirasakan masyarakat Kalimantan Timur selama ini mengenai perimbangan antara pusat\u00a0dan daerah. Jadi sudah pasti persoalan proporsional tetap kami harapkan menjadi perhatian utama dalam draft Rancangan Undang-Undang ini,” urai Darlis.<\/p>\n
Sementara terkait transparansi dalam bagi hasil keuangan oleh pusat, selama ini, sebutnya, Kaltim\u00a0hanya menerima,\u00a0tapi\u00a0tidak pernah mengetahui secara pasti komponen pembagiannya. “Angka riilnya berapa kita tidak pernah mengetahui, berapa total hasil produksi batu bara dari Kaltim.\u00a0Semuanya hanya asumsi-asumsi saja tanda data riil. Sehingga ketika mendapat royalti kita terkesan pasrah menerima begitu saja. Namun rumus penghitungannya kita tidak pernah tahu?,”\u00a0tandasnya.<\/p>\n
Darlis mengatakan, Kaltim tentu sepakat agar tidak egois mengenai pembagian hasil untuk bersama-sama memperhatikan daerah-daerahlain yang bukan daerah penghasil. “Yang kami inginkan adalah transparansi, jika memang seandainya Kaltim mendapat dua dan seharusnya memang angka dua tersebut yang didapat Kaltim, kami legowo<\/em>. Kita ingin tahu hasil minyak bumi dan batu bara kita berapa. Selama ini\u00a0kita tidak pernah bisa tahu. Jika pun ada angka dua juta ton batu bara per\u00a0bulan, semua hanya asumsi, angka faktualnya tidak pernah ada,”\u00a0kata Darlis. [] RedFj\/BP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Kaltim menuntut pemerintah pusat mengedepankan transparansi dalam persoalan dana bagi hasil atau dana perimbangan\u00a0kepada daerah. Baik\u00a0untuk perimbangan\u00a0minyak ataupun gas\u00a0bumi. Demikian diungkapkan Anggota Banggar DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi yang pekan lalu baru saja hearing dengan Pansus Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah\u00a0(HKPD)\u00a0DPR \u00a0RI.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[467,26],"tags":[],"class_list":["post-4114","post","type-post","status-publish","format-standard","","category-kota-balikpapan","category-kalimantan-timur-kaltim"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4114","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4114"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4114\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24205,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4114\/revisions\/24205"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4114"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4114"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4114"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}