{"id":66149,"date":"2024-08-20T14:19:24","date_gmt":"2024-08-20T06:19:24","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=66149"},"modified":"2024-08-20T14:24:25","modified_gmt":"2024-08-20T06:24:25","slug":"mk-ubah-threshold-pencalonan-kepala-daerah-anies-baswedan-kembali-punya-peluang-di-pilgub-dki","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/mk-ubah-threshold-pencalonan-kepala-daerah-anies-baswedan-kembali-punya-peluang-di-pilgub-dki\/","title":{"rendered":"MK Ubah Threshold Pencalonan Kepala Daerah, Anies Baswedan Kembali Punya Peluang di Pilgub DKI"},"content":{"rendered":"

JAKARTA –<\/strong> Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60\/PUU-XXII\/2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora.<\/p>\n

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa (20\/08\/2024).<\/p>\n

Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik\/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.<\/p>\n

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen\/perseorangan\/nonpartai sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.<\/p>\n

Pencalonan gubernur Jakarta yang sempat menuai polemik karena “borong tiket” oleh Koalisi Indonesia Maju kini dapat berubah.<\/p>\n

Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya kehabisan partai politik dengan perolehan suara 20 persen pada Pileg DPRD DKI Jakarta otomatis punya harapan.<\/p>\n

Sebab, berdasarkan putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.<\/p>\n

PDI-P yang juga tidak bisa mengusung siapa pun karena tidak punya rekan untuk memenuhi ambang batas 20 persen, kini bisa melaju sendirian.<\/p>\n

Adapun PDI-P, satu-satunya partai politik di Jakarta yang belum mendeklarasikan calon gubernur, memperoleh 850.174 atau 14,01 persen suara pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2024.<\/p>\n

Syarat pengusungan gubernur
\nBerdasarkan putusan MK tersebut, partai politik atau gabungan partai politik cukup memenuhi threshold ini untuk mengusung gubernur:<\/p>\n

a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai 2 juta jiwa harus didukung partai politik\/gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 10 persen;<\/p>\n

b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 2-6 juta jiwa harus didukung partai politik\/gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 8,5 persen;<\/p>\n

c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 6-12 juta jiwa harus didukung partai politik\/gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 7,5 persen;<\/p>\n

d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa harus didukung partai politik\/gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 6,5 persen. []\n

Redaksi08<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60\/PUU-XXII\/2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa (20\/08\/2024). Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 …<\/p>\n","protected":false},"author":36,"featured_media":66157,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-66149","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-berita-nasional"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/36"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66149"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66149\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":66158,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66149\/revisions\/66158"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/66157"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}