\n
TARAKAN<\/strong> \u2013 Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) mengungkapkan kekhawatirannya terkait minimnya transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tarakan. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menyoroti tidak adanya komunikasi langsung antara pihaknya dan SPPG Tarakan hingga saat ini.<\/p>\n “Kami belum pernah diajak berdiskusi atau diberi akses untuk mengetahui seperti apa proses yang berjalan di lapangan. Padahal program ini bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, khususnya kepada anak-anak sekolah,” ujar Maria kepada detikKalimantan pada Rabu (09\/04\/2025).<\/p>\n Maria mengungkapkan, sikap tertutup yang ditunjukkan oleh SPPG bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang harus transparan dan akuntabel. Menurutnya, keterlibatan pihak eksternal seperti Ombudsman dan media massa dalam program pemerintah seharusnya dipandang sebagai bentuk dukungan dan pengawasan yang konstruktif, bukan sebagai hambatan.<\/p>\n Selain itu, Maria juga menyoroti adanya laporan dari awak media yang tidak diperbolehkan meliput kegiatan di dapur penyelenggara MBG. “Kalau memang ada area yang harus steril, sampaikan saja secara terbuka dan profesional. Jangan sampai ada kesan bahwa proses ini tertutup dan mengundang tanda tanya dari publik,” tegas Maria.<\/p>\n Dalam konteks pelayanan publik, Maria menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggara kepada masyarakat. Dengan memberikan akses kepada media, kepercayaan masyarakat terhadap program ini akan semakin meningkat.<\/p>\n Ombudsman juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program MBG bukanlah kewenangan satu lembaga semata, melainkan memerlukan kolaborasi dari berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. “Kalau SPPG merasa cukup sendiri, ini justru berisiko. Kita butuh kolaborasi lintas sektor agar hasilnya maksimal,” tambahnya.<\/p>\n Pihak Ombudsman berharap agar SPPG Tarakan dapat lebih terbuka dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. []\n Redaksi03<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" TARAKAN \u2013 Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) mengungkapkan kekhawatirannya terkait minimnya transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tarakan. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menyoroti tidak adanya komunikasi langsung antara pihaknya dan SPPG Tarakan hingga saat ini. “Kami belum pernah diajak berdiskusi …<\/p>\n","protected":false},"author":51,"featured_media":93853,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[27,2257],"tags":[],"class_list":["post-93850","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-utara-kaltara","category-kota-tarakan-kalimantan-utara"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t