Pansus II DPRD Paser Bahas Penataan Tempat Hiburan dan Rekreasi

Pansus II DPRD Paser membahas pengaturan jarak tempat hiburan dari sekolah dan tempat ibadah, klasifikasi kegiatan usaha, serta mekanisme pengawasan dalam penyusunan Raperda Penataan Tempat Hiburan dan Rekreasi.

PASER – Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyoroti pentingnya pengaturan jarak tempat hiburan dan rekreasi dari fasilitas umum, terutama sekolah dan tempat ibadah. Ketentuan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Tempat Hiburan dan Rekreasi guna memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Pembahasan berlangsung dalam rapat kerja lanjutan Pansus II DPRD Paser di Ruang Rapat Bapekat DPRD Paser, Senin (12/10/2026). Rapat tersebut juga mengagendakan pembahasan Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Minol).

Anggota DPRD Paser, Hamransyah, menegaskan bahwa penyusunan aturan penataan tempat hiburan dan rekreasi tidak cukup hanya membahas pengertian atau definisi kegiatan usaha. Menurutnya, regulasi tersebut juga perlu mengatur klasifikasi usaha, jarak aman dari fasilitas umum, serta mekanisme pengawasan.

“Jadi fokus kita tidak hanya pada defenisi saja ya bapak ibu, tapi juga menekankan pada penentuan klasifikasi usaha, aturan jarak aman dari fasilitas umum seperti sekolah dan masjid, hingga mekanisme pengawasannya di lapangan”, imbuh Hamransyah.

Hamransyah juga menekankan pentingnya menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan atau leading sector dalam pembahasan kebijakan penataan tempat hiburan dan rekreasi.

Dengan demikian, pengaturan kegiatan usaha diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan pengembangan sektor pariwisata serta kondisi sosial masyarakat.

Rapat kerja tersebut dihadiri Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Paser, Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Paser, Pelaksana Tugas (Plt.) Kabid Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop) Paser, serta perwakilan Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Paser.

Dalam pembahasan Raperda Penataan Tempat Hiburan dan Rekreasi, peserta rapat menelaah materi rancangan regulasi secara bertahap, mulai dari ketentuan umum hingga substansi pengaturan kegiatan usaha.

Kabid Pariwisata Paser, Khairuddin, berharap pembahasan pasal demi pasal dapat segera diselesaikan agar proses pembentukan peraturan daerah dapat dilanjutkan menuju tahap pengesahan.

Sementara itu, Kadis DPMPTSP Paser, Toto Ifrianto, mengusulkan agar perincian jenis dan kelompok usaha dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaan yang menjadi turunan dari peraturan daerah.

Usulan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan perkembangan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang menjadi acuan pengelompokan kegiatan usaha.

“Jadi bisa menyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Mengingat jenis dan kelompok usaha di KLBI sering mengalami perubahan”, ujar Toto.

Menurut Toto, pengaturan yang dapat menyesuaikan perkembangan klasifikasi usaha diperlukan agar ketentuan daerah tetap relevan ketika terjadi perubahan pengelompokan kegiatan usaha.

Anggota DPRD Paser, Burhanuddin, turut menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi daerah dan KBLI. Penyelarasan tersebut dinilai diperlukan agar ketentuan yang disusun dapat diterapkan secara efektif oleh pemerintah daerah maupun pelaku usaha.

Dalam rapat tersebut, pembahasan juga diwarnai perbedaan pandangan mengenai landasan hukum serta perumusan definisi umum tempat hiburan dan rekreasi.

Menanggapi perbedaan pendapat itu, Toto menyarankan agar definisi umum mengenai hiburan dan rekreasi tetap dimuat dalam Raperda sebagai dasar untuk memperjelas ruang lingkup pengaturan.

“Karena sebuah Raperda yang khusus mengatur tentang hiburan dan rekreasi menjadi kurang tepat apabila tidak memuat definisi umum yang jelas di dalamnya”, jelasnya.

Perumusan definisi dinilai penting agar ketentuan dalam Raperda memiliki batasan yang jelas, terutama dalam menentukan jenis kegiatan usaha yang termasuk dalam pengaturan tempat hiburan dan rekreasi.

Selain itu, kejelasan klasifikasi usaha, ketentuan lokasi, dan mekanisme pengawasan menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar peraturan daerah nantinya dapat dilaksanakan secara konsisten.

Melalui pembahasan lanjutan tersebut, Pansus II DPRD Paser berupaya menyusun regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Penyelesaian Raperda diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menata kegiatan usaha, mengembangkan sektor pariwisata, serta memperkuat pengawasan tempat hiburan dan rekreasi di Paser. []

Penulis: Wiwik Rahmawati | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *