Sabtu , Agustus 17 2019
Breaking News
Home / Headlines / Pejabat-Pejabat Pembajak Uang Rakyat

Pejabat-Pejabat Pembajak Uang Rakyat

 

Praktik korupsi pengadaan lahan rumah rakyat terbongkar di PPU. Sejumlah pejabat terlibat pun disikat aparat. Mereka adalah: Sutiman, Abdul Zaman, Samsul Qamar dan Said Ambri. Masih ada lagi yang terjerat?

headline

Adalah Sutiman, birokrat yang sudah lama mengabdi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) dengan jabatan terakhir Sekretaris Kabupaten (Sekkab). Lalu Abdul Zaman, mantan Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU yang juga sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekkab. Kemudian Samsul Qamar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) PPU serta Said Ambri Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) PPU.

Mereka ini adalah para abdi negara yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan lahan rumah murah seluas 12 hektar di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, PPU. Dari temuan hasil penyidikan aparat, proyek pengadaan senilai Rp 6,789 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU Tahun Anggaran 2011 itu terjadi mark up atau penggelembungan harga pembelian lahan per meter perseginya.

Selain keempat pejabat tersebut ada Kasim, ia adalah broker tanah yang bertugas mencari dan menggelembungkan harga. Terkecuali Kasim, para tersangka adalah anggota Tim 9 atau panitia pengadaan lahan untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di PPU.

Itu artinya, dari kesembilan orang yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut, lima orang di antaranya belum menjadi tersangka. Hingga akhir April lalu, pihak Kejari PPU masih menjadikan mereka saksi dan tidak menutup kemungkinan ikut terseret. Kelima orang tersebut adalah Himawan, mantan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setkab PPU. Lalu Heni Susanto, Kabag Hukum. Kemudian Ali Rahman, mantan Kabag Perlengkapan. Khaeruddin, mantan Camat Penajam serta Abdullah, mantan Lurah Nipah-Nipah.

Terbongkarnya kasus rasuah tersebut berkat kerja keras Korps Adhyaksa PPU yang dipimpin Hj Andi Sundari setelah sebelumnya mendapatkan laporan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Intelektual Muda (KIM) pada 2012 silam.

Menurut Andi Sundari, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU—sejak 25 April lalu resmi memimpin Kejari Kabupaten Madiun, Jawa Timur— penetapan tersangka pertama kali pada Oktober 2013. Saat itu yang dijerat baru dua orang, yakni Abdul Zaman, Said Ambri dan Kasim.

Perkara tersebut diekspose penyidik Kejari dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim akhir tahun lalu. Setelah ekspose itu, BPKP Kaltim melakukan audit dan menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 3 miliar lebih.

Dari ketiga tersangka ini, hanya Abdul Zaman yang tampak kurang kooperatif dalam pemeriksaannya. Ia sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan awal pekan kedua April lalu (10/4), Abdul Zaman bin Muhammad Arief ini berhasil diringkus tim gabungan Kejari PPU dan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Taman Rasuna Residence Tower 18S.33J, Kuningan, Jakarta Selatan.

Abdul Zaman menjadi penghuni kedua Hotel Prodeo, setelah Kasim yang ditahan terlebih dahulu. Sekitar sepekan kemudian (17/4), giliran Samsul Qomar sekalu Kepala Bappeda PPU ditahan aparat Kejari. Dari keterangan yang berhasil dihimpun, Samsul Qomar diamankan saat dirinya menghadiri panggilan tahap dua Kejari PPU.

Dalam kasus itu, Samsul Qomar dianggap ikut terlibat sebagai panitia yang menyetujui terlaksananya kegiatan pembebasan lahan rumah murah tersebut.Andi Sundari memperkirakan, di Mei nanti, berkas ketiga tersangka sudah bisa rampung dan dilakukan penuntutan.

Sementara Sutiman dan Said Ambri, hingga akhir April lalu, belum ditahan. Padahal di Tim 9, Sutiman menjabat sebagai Ketua dan Said Ambri Sekretaris. Menurut Andi Sundari, mereka bernasib baik tidak seperti ketiga tersangka lain karena persoalan pemberkasan yang belum selesai.

 

PERLAWANAN

Dalam analisa Andi Sundari, ada kemungkinan kesembilan orang di dalam tim pengadaan tersebut terlibat. Diduga, para tersangka tersangka berkomplot untuk penggelembungan harga, dari yang mestinya hanya Rp25 ribu menjadi Rp55 ribu meter per segi. “Korupsi ini tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri, pasti mereka melakukan korupsi berjamaah,” pungkasnya.

Menurut Andi Sundari, untuk mengungkap perkara yang menjerat para birokrat yang umumnya menjadi pejabat teras di Pemkab PPU tersebut, sejumlah kendala dihadapi. Mulai dari tersangka yang tidak kooperatif hingga masalah keamanan. Bahkan para tersangka sampai harus ditahan dan diperiksa di Balikpapan.

Kekhawatiran penyidik Kejari PPU sepertinya memang tak terlalu berlebihan. Sulitnya Abdul Zaman untuk diperiksa adalah salah satu bentuk ‘perlawanan’ upaya penyidik mengungkap kasus korupsi tersebut. Tak mempersulit pemeriksaan, mereka yang terseret dalam pusaran korupsi juga melaporkan para penyidik ke pihak Kejagung dengan alasan penzaliman.

Upaya tersangka tersebut tampaknya berhasil. Karena di penghujung April lalu, Andi Sunandar dimutasi ke Madiun. Penggantinya adalah Zullikar Tanjung. Sampai-sampai untuk membuktikan bahwa penyidikan Kejari PPU di bawah pimpinan Andi Sundari bukan rekayasa, penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) harus turun tangan.

Bertempat di Kantor Kejati Kaltim di Samarinda, beberapa waktu lalu (22/4), tim penyidik dari Kejari PPU menggelar ekspose atau gelar perkara di hadapan para penyidik Kejati Kaltim. Hasilnya diketahui, penetapan para tersangka bukan bentuk penzaliman seperti yang dituduhkan.

Hal itu diungkapkan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltim Risal Nurul Fitri. “Ekspose sudah dilakukan, perkara lanjut,” kata Risal NF kepada wartawan dan membenarkan soal adanya laporan para tersangka ke Kejagung.

Sebelum ekspose di Kejati, kata Risal, pihaknya menelusuri proses perkara tersebut di PPU. “Saya melihatnya tersangka mengada-ngada. Dugaan penyimpangan nyata. Setelah ekspose, penyimpangan itu semakin jelas. Perkara lanjut,” kata Risal.

Disebutkan, Tim 9 mengklaim tidak ada kerugian negara karena proses pengadaan dilakukan berdasarkan ketentuan. Sementara dari audit investigasi BPKP ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,25 miliar.

Seperti diterangkan Andi Sundari sebelumnya, Risal mengemukakan, proyek pengadaan tersebut dikerjakan pada 2011 dengan anggaran Rp 6,7 miliar. Dalam proses pengadaan, Tim 9 bekerja sama dengan seorang perantara. “Harga tanah hanya Rp 25 ribu per meter persegi, tapi dibayar Rp 55 ribu. Jadi lebih separuh dimark up dan mereka bagi-bagi,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjut Risal, memang baru lima orang yang jadi tersangka, Sutiman, Abdul Zaman, Samsul Qamar, Said Ambri dan Kasim. Dari lima tersangka tersebut, tiga di antaranya ditahan dan berkas penyidikannya sudah rampung. Yakni, tersangka Abdul Zaman, Samsul Qamar, dan Kasim. “Berkasnya segera kami limpahkan ke penuntutan. Yang lain, menyusul,” kata Risal.

Lantas, bagaimana dengan status 5 anggota Tim 9 lainnya? Menurut Risal, sejauh ini masih dijadikan saksi. Jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan bukti kuat, maka yang bersangkutan juga akan ditetapkan tersangka. “Yang jelas, tiga orang dulu kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi, red) . Yang lain, menyusul,” tandasnya.

Soal isu tak sedap menyertai mutasi Kajari PPU Andi Sundari, Risal menegaskan, mutasi Kajari tidak ada kaitannya dengan kasus itu dan kebetulan bersamaan. Sundari diketahui memang sudah lama bertugas di PPU dan saatnya mutasi untuk kepentingan organisasi dan peningkatan karier. Ia juga tercatat sebagai salah satu Kajari terbaik di Kaltim.

KESAN POLITIS

Meski pihak Kejati Kaltim memastikan bahwa dalam pengusutan kasus itu tidak ada indikasi rekayasa dan dipaksakan, kelompok keluarga, kerabat, dan simpatisan Abdul Zaman tetap bersikukuh ada penzaliman. Mereka mendatangi Kantor Kejari PPU dan mempertanyakan penahanan Abdul Zaman yang terkesan dipaksakan dan ada unsur politis.

Masyarakat menuntut keadilan dalam penegakkan kasus korupsi di Penajam

Masyarakat menuntut keadilan dalam penegakkan kasus korupsi di Penajam

Menurut mereka, saat ditahan pria yang juga Asisten I Setkab PPU itu dalam keadaan sakit. Puluhan orang tersebut juga meminta penangguhan tahanan dengan alasan Abdul Zaman masih perlu pengobatan.

Haris Sidharta, juru bicara pihak keluarga mengatakan telah bertemu Kajari PPU Zullikar Tanjung dan meminta penangguhan penahanan terhadap Abdul Zaman. “Ini pertimbangan kemanusiaan karena Pak Abdul Zaman dalam keadaan sakit. Penahanan itu alasannya tidak kooperatif. Telah dipanggil tiga kali, padahal surat kami pegang hanya ada dua. Beliau ditahan dalam keadaan sakit dan itu bukan mengada-ngada karena ada hasil rekam medis,” terang Haris yang juga Wakil Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Kerukunan Keluarga Pinrang (KKP) PPU.

Selain itu, pihak keluarga dan kerabat juga siap menjadi jaminan. “Untuk penjamin kami ada lima. Kami juga siap, menggantikan beliau dipenjara jika beliau memang melarikan diri,” ucap Haris, ketika mendatangi Kantor Kejari, belum lama ini.

Disinggung keadaan Abdul Zaman, pihak keluarga mengatakan bahwa bersangkutan dalam keadaan baik, namun menurut hasil rekam medis Abdul Zaman dalam keadaan sakit. “Jika melihat keadaan beliau cukup baik karena bapak yakin tidak bersalah,” papar Haris.

Sebelumnya, ratusan warga yang mengatasnakan Mayarakat Pemerhati dan Peduli Hukum PPU, berkumpul di halaman rumah mantan Bupati PPU periode 2008-2013 Andi Harahap, di jalan Provinsi KM 1, Kelurahan Penajam.

Rencana awal, massa turun ke jalan mendatangi Kantor Kejari PPU untuk menyampaikan berbagai permasalahan hukum agar diselesaikan dengan benar dan tuntas sampai ke akar-akarnya.

Massa berkumpul sejak pagi pada akhirnya sembari menunggu perwakilan mereka, Andi Syarifuddin bertemu Kajari PPU Zullikar untuk menyampaikan berbagai tuntutan. “Banyak kasus yang ditangani kejaksaan kesannya tidak fair,” ujar Andi Syarifuddin.

Sejumlah tuntutan yang disampaikan diantaranya, Kejari diminta menyeret tiga nama pejabat penting di pemerintahan PPU, diantaranya inisial Mq, Am dan Sr. Ketiga nama itu diduga melakukan tindak pidana korupsi karena sudah dilaporkan Inspektorarat tahun lalu, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut proses hukum di Kejaksaan.

Tiga nama pejabat diduga terkait kasus perjalanan dinas 2012/2013 melibatkan Mq, dana bantuan sosial (bansos) Ikatan Motor Indonesia (IMI), bansos pramuka dan dana perjalanan dinas menyeret nama Sr. Sedangkan Am terkait perjalanan dinas.

Tuntutan massa lainnya pengadaan motor dinas di Dinas Pertanian, aktor pelaku tidak terseret, warga menuding ada beberapa kasus dihentikan tanpa menyelesaikan dengan tuntas sampai ke pucuk pimpinan. “Ada sejumplah kasus korupsi sengaja ditutupi dan dipermainkan untuk mendapatkan keuntungan,” terang Andi Syarifuddin.

 TAK BERPENGARUH

Meski kasus tersebut menyeret banyak pejabat di lingkungan Pemkab PPU, namun Bupati PPU Yusran Aspar saat ditemui media ini di ruangannya menjamin, tak pengaruh pada pelayanan pemerintah. Jabatan yang kosong segera dilakukan penggantian.

“Tidak ada masalah. Insya Allah tak ada masalah. Pastilah kami ganti. Jauh hari sebelumnya memang kami siapkan,” terangnya.

Yusran Aspar, Bupati PPU

Sistem kepegawaian, diakuinya memiliki metode perekrutan seimbang. Terdapat pelapis mereka yang masih muda-muda. Hanya saja untuk dinaikkan langsung pangkatnya belum mencukupi.

Di Bappeda, tambah dia, sekretaris beserta kepala bidang memiliki pengalaman. “Ya di bawah relatif kuat,” imbuhnya.

Sebagai kepala daerah, dia ingin penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi berjalan. “Kami mendukung sepenuhnya. Aparat penegak hukum yakni kejaksaan. Ini wewenang mereka,” ungkapnya.

Mengenai bantuan hukum yang mungkin diberikan kepada para pejabat yang jadi tersangka, Yusran tidak menjawab pasti, tetapi menurutnya pemerintah harus membela. “Seingat saya pemda berkewajiban beri bantuan,” imbuhnya.

Yusran mengemukakan, di bawah kepemimpinannya, era keterbukaan telah berjalan. Semisal pembebasan lahan, dia menginstruksikan petugas terkait terbuka. Tidak ada yang boleh melampaui wewenang tim appraisal. Sehingga tidak akan terjadi mark up atau hadirnya broker. “Saya berikan jaminan tidak ada pungutan,” sebutnya.

 KASUS SERUPA

Sementara terkait terkuaknya skandal pengadaan lahan Nipah-Nipah ini, menurut praktisi hukum di Balikpapan, Hilman Samsi, kasus yang menjerat para pejabat Pemkab PPU mirip dengan kasus pembebasan lahan untuk perumahan pegawai di Babulu Darat, tujuh tahun silam yang juga menjerat Yusran Aspar.

Di mana, kasus tersebut awalnya diyakini terjadi korupsi dengan modus penggelembungan harga tanah. Namun para tersangka, semuanya divonis bebas. Orang yang sempat menjadi tersangka adalah Arifin Rauf selaku pengusaha dan Yusran Aspar yang pada saat itu juga menjadi ‘orang nomor satu’ di PPU.

“Saya melihat kasus Pak Abdul Zaman seperti itu. Tanah yang dibebaskan terindikasi mark up. Pemkab membayar harga tanah dengan nilai yang lebih tinggi dibanding dengan yang diterima masyarakat. Harga lahan per meter persegi Rp30 ribu. Yang dikeluarkan dana dari Pemkab Rp50 ribu per meter persegi,” ujar Hilman Samsi yang juga dosen Universitas Tridarma Balikpapan.

Pengacara yang memenangkan kasus Pasar Petung ini menegaskan, dalam jual beli tanah, pasti ada perantara atau pihak ketiga. Sehingga pemerintah pun tidak bisa langsung berhubungan dengan pemilik tanah. Selisih harga tanah itulah, menjadi bisnis pihak ketiga.

“Memang ada selisih harga. Tetapi selisih harga itu bukan mark up, tetapi karena bisnisnya orang ketiga. Seperti kasus di Babulu, selisih harga karena bisnis pihak pengusaha,” tegasnya.

Ditanya apakah para tersangka nantinya bisa bernasib baik divonis bebas di pengadilan nanti, Hilman tidak berani menduga-duga. “Ya, lihat nanti fakta persidangan bagaimana. Fakta-fakta itulah yang menentukan dihukum penjara atau divonis bebas,” imbuhnya.

Terkait penahanan, sebenarnya Hilman mempertanyakan langkah penahanan pihak Kejari. “Masalah pembebasan tanah, adalah keputusan bersama. Ada timnya di sana, mengapa hanya sebagian yang dijadikan tersangka. Dari keempat pejabat yang masuk dalam tim, dua di antaranya tidak ditahan,” kata Hilman Samsi.

Untuk diketahui sebelum terungkapnya dugaan kasus rasuah proyek pengadaan lahan murah di Nipah-Nipah, proyek pengadaan lahan perumahan pegawai di Babulu Darat juga tersandung hukum. Saat itu aparat penyidik menilai adanya mark upharga tanah dari Rp7 miliar menjadi Rp9 miliar. Arifin Rauf dan Yusran Aspar sempat diseret ke pengadilan.

Arifin Rauf dituntut penjara 7 tahun, namun sampai di Mahkamah Agung, bebas karena tidak terbukti. Begitu juga Yusran Aspar, di tingkat Peninjauan Kembali (PK) MA, dibebaskan karena tidak terbukti. []

1,633 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Portal Berita Borneo Powered By : PT Media Maju Bersama Bangsa