Breaking News
Home / Kalimantan Timur / Balikpapan / Terbongkar Praktek Pelajar Jual Diri

Terbongkar Praktek Pelajar Jual Diri

 

Keperawanan sepertinya bukan lagi menjadi harga diri. Di Balikpapan, terbongkar transaksi jual beli keperawanan yang melibatkan perempuan belasan tahun. Dugaan kuat, masih banyak kasus lain yang belum terungkap layaknya fenomena gunung es. 

Pelajar_Jual_Diri_1

Empat tersangka (menutup wajah) yang merupakan rekan pelajar yang menjual keperawanannya kepada pengusaha berhidung belang. Foto:KP

Oleh : Hadi Purnomo

Layaknya cerita Film Virgin karya sutradara Hanny R. Saputra, dimana ada tiga remaja puteri yang tak bisa mempertahankan keperawanannya karena berbagai permasalahan hidup, salah seorangnya Ketie yang terpaksa menjual keperawanannya di toilet demi sesuap nasi.

Cerita itu seperti menggambarkan bahwa virginitas sudah tak lagi punya nilai berharga, dapat ditukar dengan uang untuk kebutuhan instan. Hal tersebut juga tampaknya yang dialami pelajar putri sebuah sekolah menengah di Balikpapan, sebut saja namanya Mawar (16). Ia rela menjual keperawanannya kepada seorang pria hidung belang hanya untuk memasang behel atau gigi kawat.

Keinginan kuat Mawar untuk memasang behel rupanya ia ceritakan kepada sahabatnya, Jingga (16).  Mereka pun membicarakan harga memasang gigi kawat yang dinilai Jingga harganya mahal. Hingga akhirnya Mawar memutuskan untuk menjual keperawanannya demi mendapatkan uang. Mereka bersepakat mencari pembeli.

Jingga kemudian menceritakan maksud Mawar kepada temannya, Melati (16) remaja putus sekolah yang diketahui sedang hamil 4 bulan. Keduanya sepakat menawarkan keperawanan Mawar seharga Rp. 15 juta.

Ternyata menjual mahkota Mawar tidak mudah. Melati yang tak juga menemukan pembeli, akhirnya menceritakan hal tersebut kepada Bunga (15), yang dinilai bisa menjualkan. Oleh Bunga, tarifnya ditawar turun Rp 10 juta.

Setelah bersepakat soal harga, mereka lalu mencari pria hidung belang yang bersedia membeli. Hingga akhirnya melalui perantara seorang pelajar lain, sebut saja namanya Anggrek (17), seorang calon pembeli diketemukan. Pria yang tergiur keperawanan Mawar tersebut berinisial RS (33).

Singkat cerita, pada 21 September, Mawar dan keempat kawannya yang menjadi perantara lalu pergi ke tempat karaoke di kawasan Damai, Balikpapan Selatan. Dua jam berselang, RB keluar karaoke yang ternyata mencari hotel sebagai tempat eksekusi. Pukul 16.00 Wita, Mawar diantar ke hotel tersebut. Bertemu RS di salah satu kamar, Mawar lantas ditinggal kawan-kawannya.

Puas melakukan hubungan suami istri, Mawar ternyata tidak diberi Rp 10 juta sesuai kesepakatan awal. Namun hanya Rp 3,5 juta, lalu disuruh pulang. Dua hari berselang tepatnya 23 September, uang pemberian RS oleh Mawar dibagikan kepada  Jingga dan sisanya disimpan di dalam tas.

Terbongkarnya kasus jual keperawanan Mawar, sebenarnya tak disengaja. Orang tua Mawar menemukan uang jutaan rupiah di tas sekolah Mawar. Karena curiga, Mawar diinterogasi dan mengakui semua hal buruk yang telah ia lakukan. Orang tua Mawar kemudian mengadukan nasib anaknya ke Kantor Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Balikpapan, Senin (23/9) lalu.

Kepada wartawan, Kepala Unit Kantor PPA Polres Balikpapan, Iptu Munjaini mendampingi Kapolres Balikpapan AKBP Andi Azis Nizar, belum lama ini (2/10), mengemukakan bahwa RB dan keempat kawan Mawar, yakni Jingga, Melati, Bunga dan Anggrek ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara RS sendiri berhasil diciduk aparat berkat keterangan sejumlah saksi dan bukti Closed Circuit Television (CCVT) hotel dan tempat karaoke yang dikunjungi pelaku bersama korban.

RS digelandang dari kediamannya di permukiman elite Pesona Denhaag, Kompleks Balikpapan Baru, Balikpapan Selatan Sabtu dini hari (5/10) sekitar pukul 02.30 Wita. Kabar yang beredar, pengusaha ini bergerak di beberapa bidang, salah satunya usaha reklame. Namun polisi masih menyimpan rapat-rapat identitas pria ini.

Dari pemeriksaan, RS mengakui perbuatannya. Eksekusi dilakukan di hotel bintang 3 di kawasan Jalan Ery Suparjan, Balikpapan Tengah pada 21 September sore. Pengakuan ini sesuai dengan keterangan 4 tersangka yang sebelumnya sudah ditangkap, termasuk pula kesaksian korban yang menjual keperawanannya.

“Tujuannya, menurut pengakuan tersangka, dia melakukan itu hanya iseng saja. Dia ditawarin oleh SL (salah satu tersangka teman T). Mengenai kronologis lainnya, kami masih dalami dulu,” jelas Kapolres Andi Azis Nizar.

Sementara Kanit PPA Murjani mengatakan bahwa pihaknya akan menjerat para tersangka dengan Undang-undang Perlindungan Anak RI No 23 tahun 2002 pasal 88 tentang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak di bawah umur. Ancaman maksimal bisa 10 tahun penjara.  “Semuanya (teman-teman Mawar yang dijadikan tersangka, red) perempuan dan masih di bawah 18 tahun” tutur Munjaini.

Selama sepekan, keempat tersangka di bawah umur ini diperiksa intensif  PPA. Bahkan Jingga dijemput di sekolahnya ketika sedang proses belajar mengajar. Sementara RS, sejak ditangkap langsung diperiksa secara intensif. Mulanya polisi menduga, kejahatan jual beli keperawanan yang melibatkan RS tak sekali itu saja. Kemungkinan ada remaja perempuan di bawah umur lain yang menjadi korban.

Atas ditetapkannya keempat gadis di bawah umur yang membantu penjualan keperawanan Mawar, Yohanis Marokko SH selaku kuasa hukum keempat tersangka, mengemukakan bahwa kasus tersebut dapat menjadi pelajaran berharga bagi remaja lainnya. Meskipun hanya membantu, jika perbuatan itu melanggar hukum, akan ikut terseret.

Dikatakan Yohanis, Mawar diduga sengaja menyetujui untuk tidur bersama RS lewat bantuan 4 kliennya. “Tersangka (4 teman Mawar, red) bukan menjual, tapi permintaan dari korban sendiri,” tuturnya.

Karena tiga dari seorang tersangka merupakan pelajar dan masih di bawah umur, Yohanis berupaya mengajukan penangguhan penahanan, agar kliennya bisa menjadi tahanan luar dan melanjutkan sekolah.

“Kami masih coba minta penangguhan pada penyidik, supaya tidak ditahan. Kami juga mediasi dengan keluarga korban,” urainya.

FENOMENA ICEBERG

Kasus jual beli keperawanan seperti yang terungkap di Balikpapan, sepertinya menjadi sebuah fenomena iceberg (gunung es), sudah banyak terjadi namun hanya sedikit yang terungkap di permukaan.

Sepanjang 2013 ini, dari data Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Kaltim mencatat ada dua kasus serupa berkaitan dengan jual beli keperawanan yang melibatkan anak di bawah umur. Namun bedanya dengan kasu yang dialami Mawar, motifnya menjual tubuh karena faktor ekonomi. Lokasinya terjadi di Samarinda.

Ini adalah para pelajar yang masih berusia di bawah umur di Surabaya yang nekat menjajakan diri melalui media internet. Foto: Istimewa

Ini adalah para pelajar yang masih berusia di bawah umur di Surabaya yang nekat menjajakan diri melalui media internet. Foto: Istimewa

Sementara menurut Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kaltim, kasus jual diri demi gaya hidup, bukan hal baru bagi. “Bukan satu atau dua anak saja, ada puluhan. Cuma banyak yang enggak ketahuan saja,” ungkap Eka Komariah Kuncoro kepada media, belum lama ini.

Menurutnya, kasus yang dialami Mawar, salah seorang pelajar SMK di Balikpapan ini, seperti fenomena gunung es. Bukan hanya kawat gigi, alasan yang muncul bisa karena ingin punya gadget canggih produksi terkini atau baju, tas, hingga sepatu yang bermerek. Eka menuturkan, saat ini lembaganya bersama kepolisian sedang bekerja sama untuk menemukan pola-pola jual diri anak di bawah umur seperti ini. Namun Eka tidak bisa berbagi informasi karena bisa mengubah perilaku mereka yang punya ciri tertentu.

“Kadang mereka di rumah tetap jadi anak manis seperti remaja biasa,” terang Eka.

Selain itu, lanjutnya, biasanya teman yang tega mengajak temannya menjual diri karena sudah duluan menjual diri. Ketika sudah tidak begitu laku, lantas beralih menjadi perekrut anak-anak baru.

“Atau bisa juga yang cari anak baru itu anak yang tidak jelas dia perempuan atau laki (biseksual),” kata Eka.

Eka menuturkan, fenomena kasus jual diri demi benda ini menunjukkan budaya ketimuran yang makin merosot. Dia pun mempertanyakan peran orangtua. Bagaimanapun orangtua punya tanggung jawab untuk asupan pendidikan moral, agama, dan adat istiadat. Paling mengkhawatirkan, terang Eka, ketika si anak tertular virus atau sindrom yang menyerang kekebalan tubuh (HIV/AIDS).

Motif jual keperawanan untuk tujuan behel, menurut psikiater Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Atma Husada Mahakam, dr Jaya Mualimin Sp Kj, seharusnya tidak terjadi jika remaja tersebut ‘waras’. Dibandingkan dengan harga kawat gigi, seharusnya harga diri jauh lebih berharga. Semestinya, remaja putri akan berpikir berkali-kali lipat untuk menjual diri hanya demi kawat gigi.

“Kondisi jiwa anak itu tidak matang. Pasti ada sebabnya, perlu ada diagnosa untuk menyebut anak itu punya gangguan atau tidak. Memang ada satu gangguan jiwa ketika perilaku seseorang terlampau nekat untuk sesuatu yang tidak sebanding kebahagiaannya,” kata Jaya.

Tidak hanya si anak, Jaya justru bertanya tentang riwayat keluarga anak. Seandainya anak tersebut berasal dari keluarga tidak mampu berarti ada tuntutan luar biasa yang menekan dia untuk mengikuti arus gaya hidup.

Sebaliknya, jika anak-anak yang menjual diri itu dari keluarga mampu tentu ada kelainan-kelainan psikologis. “Kembali pada pola asuh orangtuanya. Dari situ bisa diurai mengapa anak tersebut tidak matang perkembangan psikologisnya,” jelasnya.

PELANGGAN PEJABAT

Di tengah kehebohan kasus jual beli perawan di Balikpapan, ada kasus lain yang cukup menghenyak publik. Yakni terbongkarnya kasus jual diri dua pelajar putri di Tarakan, Kalimatan Utara (Kaltara), sebut saja namanya Cempaka (16) dan Kenanga (16) serta melibatkan seorang oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.

Masalah tersebut terungkap setelah Cempaka dan Kenanga mendatangi Markas Polres Kota Tarakan, awal Oktober lalu (10/1).  Keduanya mengaku diancam dan pernah dicabuli oknum guru berinisial PO, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Korban pencabulan, adalah teman dekat yang berstatus pelajar dari dua sekolah menengah yang berbeda.

Melihat para pelajar yang nekat seperti ini, pejabat pun tergiur dan berpikir singkat akan akibatnya membeli jajanan anak di bawah umur.

Melihat para pelajar yang nekat seperti ini, pejabat pun tergiur dan berpikir singkat akan akibatnya membeli jajanan anak di bawah umur.

Kepada kedua pelajar, PO mengaku sebagai Kepala Seksi Kurikulum di Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Padahal, PO ini hanya guru di SD Negeri 01 Tarakan. “PO bilang mau keluarkan kami dari sekolah kalau kami tidak mau layani dia lagi. Bahkan dia sampai telepon kami terus dan mengancam kami, kami kan masih mau sekolah,” ujar Cempaka yang juga mengaku sudah berteman lama dengan Kenanga.

Setelah diancam akan dikeluarkan dari sekolah, Cempaka melapor kepada ibunya, barulah laporan ancaman ini sampai kepada Asisten III Sekretariat Kota Tarakan, Mariyam. “Kami sempat ke Satpol PP, tapi katanya ini masalah asusila, jadi langsung lapor ke Polres,” katanya.

Dari pengakuan Cempaka, sebenarnya antara PO, dirinya dan  Kenanga pernah ada hubungan sebelumnya. Bahkan Cempa dan Kenanga pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri di salah satu hotel di Jalan Jendral Sudirman sekitar Agustus lalu.

“Kenanga menghubungi saya, katanya ada orang yang cari perempuan untuk dibayar Rp 500 ribu lah. Pas saya lagi tidak ada uang, jadi saya terima. Katanya kami berdua layani dia. Saya tunggu di WC, dia dilayani Kenanga setelah selesai baru saya layani dia,” bebernya.

PO kemudian memberikan uang Rp1,2 juta kepada Kenanga untuk dibagikan berdua, ditambah Rp300 ribu khusus buat Cempaka. Pengakuan mengagetkan dari kedua pelajar ini lagi, masih ada pejabat tinggi di Pemkot Tarakan yang pernah menggunakan jasa keduanya dilayani di rumah dinasnya, berinisial ST.

Setelah mendapatkan laporan dari Cempaka dan Kenanga, tak lama kemudian, pihak penyidik Polres Tarakan menetapkan tiga tersangka, yakni PO, AW dan CH. Sementara untuk keterlibatan oknum pejabat tinggi di lingkungan Pemkot Tarakan, penyidik masih melakukan pendalaman.

Polisi tampak tak gegabah memanggil oknum pejabat tinggi tersebut. Menurut Kapolres Tarakan AKBP Sarif Rahman, melalui Kasubbag Humas Polres Tarakan Ipda Kamson Sitanggang, pihaknya masih mendalami kasus tersebut.

“Penyidik tidak bisa berasumsi jika tidak ada alat bukti, harus ada siapa yang melihat dan apa yang dilihat. Jadi untuk memanggil siapapun yang disebutkan korban pernah mencabulinya, termasuk oknum pejabat, harus ada alat bukti minimal dua. Tetapi dari pengakuan korban juga sebenarnya keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sejak 2012 lalu dengan pacar masing-masing,” ujarnya.

Dikatakan Sitanggang, selain PO, salah seorang oknum guru tari berinisial SU juga disebut terlibat dalam kasus itu juga belum dipanggil. SU ikut mengantarkan Melati ke rumah dinas pejabat tersebut.  Dengan alasan untuk mengantarkan proposal, padahal korban akan ‘dijual’ seharga Rp 2 juta jika sang pejabat menyepakati harga. “Sebelum kita periksa, harus benar-benar ada alat bukti maupu saksi,” tegasnya.

Ia menolak jika disebut ada perbedaan perlakuan antara oknum pejabat dengan tiga tersangka lainnya yang sudah ditahan berdasarkan pengakuan korban. Menurutnya, ketiga tersangka ini ditangkap berdasarkan alat bukti dan saksi yang cukup. “Saat kejadian, korban ini keduanya ada di sana (hotel, red). Tersangka lainnya juga ada, dan selain korban dalam pemeriksaan tersangka juga mengakui telah mencabuli korban,” katanya

Pengakuan korban pernah melakukan aborsi juga turut dibantah Sitanggang. Menurut mantan Kanit Reskrim Polsek Barat ini, belum ada bukti cukup bahwa benar keduanya sudah menggunakan jasa DA, dukun yang diduga menggugurkan kandungan Melati hingga 3 kali.

“DA sudah kita periksa dan masih ditetapkan sebagai saksi. Dalam perkara DA ini memang masih kita lakukan penyelidikan dan belum ada bukti bahwa benar keduanya pernah mendatangi DA untuk menggugurkan kandungan, tetapi DA maupun korban sendiri mengaku pernah bertemu. Untuk selanjutnya masih dilakukan penyelidikan,” imbuhnya.

Sementara atas kasus yang melibatkan oknum guru dan pelajar serta mencoreng dunia pendidikan di Tarakan tersebut, Kepala Disdik Kota Tarakan, Tajudin Tuwo, mengatakan bahwa pihaknya mengembalikan kepada hukum yang berlaku.

“Kami mengembalikan semua prosesnya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kalau saya secara pribadi tidak mau melindungi apapun, apa yang mau dilindungi kalau masalah seperti ini,” ujarnya.

Disinggung soal nasib kedua pelajar ini, Tajuddin mengatakan bahwa itu adalah kebijaksan dari sekolah masing-masing. “Aturan di sekolah bukan Disdik yang pegang, melainkan kepala sekolah masing-masing. Semua sekolah ada aturan disiplin dan dasarnya, apa hukuman kepada muridnya ada di aturan sekolah itu sendiri,” tegasnya.

Tajudin sendiri mengaku belum berani menyebut PO bersalah sesuai pengakuan korban kepada polisi. Tapi akan diputuskan proses hukum yang berlaku. Disdik diakui telah menerapkan kebijakan berkaitan kesalahan oknum guru. Dalam kasus ini, semua kebijakan diserahkan kepada pimpinan, yakni wali kota dan Badan Kepegawaian Daerah.

“Kalau berkaitan pelajar ini, saya kira sudah ada peraturan perlindungan anak, jadi semua kita kembalikan kepada proses hukum. Kalau kewenangan Disdik juga sebenarnya di bawah aparat penegak hukum, jadi kami hanya menunggu hasilnya saja,” kata Tajudin.

Menanggapi kasus itu, anggota Komisi I DPRD Tarakan, Agus Wahono turut prihatin.

Dikatakan Agus, masalah itu menjadi pertanda bahwa Tarakan di ambang krisis moral. Untuk itu, dunia pendidikan harus membenahi karakter tenaga pendidik. Agus memang tak menyoroti sistem pengawasan dari instansi terkait namun kejadian tersebut patut menjadi tolak ukur bahwa ada yang salah dalam dunia pendidikan Tarakan.

“Ada hal yang perlu kita perbaiki bersama salah satunya moral, meskipun saat ini yang ketahuan baru beberapa kasus tetapi ini sudah bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua, dan bagaimanapun juga pendidikan moral menjadi pendidikan yang sangat penting,”  kata Agus Wahono kepada wartawan.

Dengan kejadian seperti ini, lanjut Agus, bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap guru. Guru seharusnya seperti filosofi digugu dan ditiru, menjadi teladan bagi anak didiknya.

“Selain moral pendidikan agama dan etika juga menjadi faktor yang harus ditekankan dalam dunia pendidikan, meskipun kejadian yang mencoreng dunia pendidikan ini mungkin saja disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan maupun keluarga,” paparnya.

Terkait dengan sanksi, Agus menegaskan harus ada hukuman yang setimpal bagi pelaku. Mengingat korban adalah anak di bawah umur yang masa depanya masih cukup panjang. Namun semua tergantung dari proses hukum karena semua sudah ada porsinya masing-masing.

“Karena korban di bawah umur berarti dijerat undang-undang perlindungan anak. Soal sanksi saya kira yang memutuskan bukan kita, mari dilihat prosesnya seperti apa karena negara kita ini negara hukum,” urainya.

Sedangkan untuk oknum guru yang sebagai PNS, Agus menyerahkan sepenuhnya pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Soal tindakan memang perlu dilakukan hukuman yang setimpal namun itu ada tahapannya, apakah dalam bentuk teguran atau surat tertulis kita serahkan ke BKD saja. Yang penting kita perlu kawal kasus ini hingga tuntas,” pungkasnya. []

6,645 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

About adminredaksi

adminredaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Portal Berita Borneo Powered By : PT Media Maju Bersama Bangsa