162 Negara Dukung Palestina Merdeka, AS dan Israel Menolak

Sebanyak 162 negara anggota PBB mendukung resolusi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, sementara AS, Israel, dan enam negara lainnya menyatakan penolakan.

NEW YORK – Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina kembali menguat di forum internasional setelah 162 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi yang menegaskan hak rakyat Palestina menentukan nasib sendiri. Sebaliknya, Amerika Serikat (AS) dan Israel termasuk di antara delapan negara yang menolak resolusi tersebut.

Pemungutan suara berlangsung di Komite Ketiga Majelis Umum PBB pada Kamis, 19 November 2026. Dari total suara yang diberikan, 162 negara menyatakan dukungan, delapan negara menolak, sedangkan delapan lainnya memilih abstain.

Hasil tersebut memperlihatkan luasnya dukungan internasional terhadap hak Palestina untuk menjadi negara berdaulat. Negara-negara pendukung mencakup seluruh anggota Uni Eropa, Kanada, Australia, serta mayoritas negara di kawasan Amerika Selatan, Asia, dan Afrika.

Sementara itu, selain AS dan Israel, negara yang menolak resolusi tersebut adalah Argentina, Paraguay, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, dan Palau. Delapan negara lainnya tidak menyatakan dukungan maupun penolakan melalui pilihan abstain.

Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Sabtu (21/11/2026), pemungutan suara itu merupakan bagian dari pembahasan rancangan resolusi tahunan mengenai hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Pembahasan dilakukan Komite Ketiga Majelis Umum PBB yang menangani isu hak asasi manusia dan urusan kemanusiaan.

Resolusi tersebut menegaskan hak rakyat Palestina untuk merdeka dan hidup bebas di tanah air mereka tanpa pendudukan Israel. Hak menentukan nasib sendiri itu juga disebut sebagai hak yang tidak dapat dicabut, dinegosiasikan, ataupun dikompromikan.

Dokumen resolusi tersebut turut merujuk pada pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina secara berkelanjutan bertentangan dengan hukum internasional. Mahkamah itu juga menyerukan agar pendudukan tersebut segera diakhiri tanpa penundaan.

Dalam pendapat tersebut, pendudukan Israel dinilai menjadi salah satu hambatan bagi rakyat Palestina untuk menggunakan hak menentukan nasib sendiri. Karena itu, pengakhiran pendudukan dipandang berkaitan erat dengan pemenuhan hak politik dan kemerdekaan rakyat Palestina.

Meski memperoleh dukungan mayoritas besar, resolusi Majelis Umum PBB tersebut tidak dengan sendirinya mengakhiri pendudukan ataupun mewujudkan kemerdekaan Palestina. Namun, hasil pemungutan suara itu menunjukkan bahwa dukungan diplomatik terhadap hak Palestina tetap kuat di tengah perbedaan sikap sejumlah negara besar dan sekutunya. []

Redaksi 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *