Kalsel Mulai Perjuangkan Aset Bersejarah yang Berada di Belanda

Pemprov Kalsel menyiapkan surat resmi untuk mendorong pembahasan lebih konkret mengenai kemungkinan pengembalian benda pusaka dan koleksi intan bersejarah asal Kalsel yang berada di Belanda.

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mulai menyiapkan langkah resmi untuk memperjuangkan aset dan benda bersejarah asal Kalsel yang masih berada di Belanda. Upaya tersebut mengemuka dalam pertemuan Gubernur Kalsel Muhidin dengan Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Adriaan Palm di Rumah Dinas Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (05/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Muhidin meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel Muhammad Syarifuddin bersama jajaran terkait segera menyiapkan surat resmi mengenai aset-aset bersejarah yang berada di Belanda. Surat itu nantinya juga akan disampaikan kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (RI) untuk ditindaklanjuti melalui jalur antarpemerintah.

“Saya perintahkan Pak Sekda dengan rekan-rekan lain, mulai hari ini sampai malam, harus besok sudah selesai suratnya,” tegasnya.

Muhidin mengatakan benda yang dibicarakan antara lain benda pusaka dan koleksi intan yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Kalsel. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah administratif terlebih dahulu agar pembahasan mengenai kemungkinan pengembalian aset tersebut dapat dilakukan secara lebih konkret.

Ia berharap momentum kunjungan Menteri Kebudayaan RI ke Belanda dalam waktu dekat dapat dimanfaatkan untuk membicarakan keberadaan benda-benda bersejarah tersebut. Pemprov Kalsel berharap aset yang memiliki keterkaitan dengan sejarah daerah itu dapat kembali ke Indonesia, khususnya Kalsel.

Namun, Muhidin menyadari proses pengembalian aset tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pembahasan lebih lanjut diperlukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda untuk menentukan kemungkinan serta mekanisme pengembalian.

“Beliau tidak bisa memastikan apakah itu bisa dikembalikan atau tidak. Karena itu perlu pembicaraan yang lebih konkret antara Indonesia dengan pemerintah Belanda,” jelas Muhidin, sebagaimana diberitakan Media Center Kalsel, Senin (05/10/2026).

Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah peluang kerja sama lain antara Kalsel dan Belanda, termasuk pengelolaan infrastruktur pengendali banjir Riam Kiwa. Muhidin mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut telah memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat, termasuk untuk proses pembebasan lahan.

Pemprov Kalsel berharap Belanda dapat memberikan dukungan dalam merancang kawasan setelah pembangunan infrastruktur pengendali banjir selesai. Lahan di sekitar saluran diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung aktivitas pertanian dan persawahan.

Muhidin menilai pengembangan kawasan tersebut tetap penting meskipun produksi beras Kalsel saat ini berada dalam kondisi surplus. Peningkatan produksi dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan daerah lain.

Isu lingkungan juga menjadi bagian dari pembahasan, khususnya mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengelolaan kawasan gambut. Muhidin menyebut Indonesia sebelumnya telah memperoleh bantuan water bombing dari Belanda dalam penanganan karhutla.

Menurutnya, pengelolaan gambut di Kalsel membutuhkan pendekatan khusus karena sebagian kawasan telah dimanfaatkan masyarakat. Pemerintah perlu mencari desain pengelolaan yang memungkinkan kawasan tersebut tetap produktif tanpa memperbesar risiko kebakaran.

“Yang jelas kita saat ini mungkin bagaimana desain gambut itu supaya jangan terbakar secara meluas,” katanya.

Selain membahas kerja sama teknis dan lingkungan, pertemuan tersebut turut menjadi ruang bagi kedua pihak untuk melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kalsel. Muhidin mengatakan Adriaan Palm sempat menanyakan aktivitas serta pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

“Kita jawab bahwa kita ini ada petani, ada pegawai, ada pekerja. Artinya merata,” ujar Muhidin.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan hubungan kerja sama Kalsel dan Belanda, baik dalam pengelolaan lingkungan dan infrastruktur maupun dalam upaya menelusuri serta memperjuangkan warisan sejarah yang memiliki nilai penting bagi Kalsel. []

Redaksi 03