Pemkab Kutim mengandalkan kajian historis, yuridis, dan teknis yang disusun sejak 2021 sebagai dasar pembahasan penataan batas wilayah bersama Berau melalui fasilitasi Gubernur Kaltim.
KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menyiapkan kajian historis, yuridis, dan teknis sebagai dasar pembahasan penataan batas wilayah dengan Kabupaten Berau dalam rapat sinkronisasi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (07/10/2026). Pertemuan yang difasilitasi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut diharapkan dapat mempertemukan data kedua daerah sekaligus membuka jalan menuju penyelesaian persoalan batas wilayah.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Trisno, mengatakan bahwa Pemkab Kutim telah menyusun kajian mengenai batas wilayah sejak 2021. Dokumen tersebut mencakup tiga aspek yang menjadi landasan pemerintah daerah dalam menentukan garis batas administratif.
Menurut Trisno, pembahasan batas wilayah dengan Pemkab Berau selama ini belum menghasilkan kesepahaman karena perbedaan kesiapan dokumen pendukung. Ia menilai proses sinkronisasi membutuhkan data pembanding yang memadai agar pembahasan dapat berlangsung secara objektif.
“Perdebatan selama ini kan di aspek itu yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Kutai Timur dari 2021 sudah menyusun kajian terkait tiga aspek itu. Tapi kawan-kawan di Berau belum menyusun apapun. Sehingga perdebatan itu dengan ruang kosong. Karena kita bicara histori, Berau tidak bicara apa-apa. Kita bicara teknis, Berau tidak bicara apa-apa. Kita bicara yuridis, Berau pun tidak bicara apa-apa,” ujar Trisno seusai mengikuti rapat koordinasi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kutim di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutim, Selasa (06/10/2026).
Trisno menjelaskan, kajian historis Pemkab Kutim mengacu pada sejarah pembentukan wilayah yang memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Kutai dan Daerah Swapraja Kesultanan Kutai Kartanegara. Rujukan tersebut digunakan untuk menelusuri batas wilayah pada masa Kesultanan Kutai dengan Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur.
Selain pendekatan sejarah, Pemkab Kutim juga menggunakan pertimbangan geografis melalui metode watershed atau pembagi air alami. Metode tersebut memanfaatkan bentang alam, khususnya punggungan atau garis pemisah aliran air, sebagai salah satu dasar teknis dalam mengidentifikasi batas wilayah.
“Dari aspek teknis, kami menggunakan metodologi watershed namanya. Watershed itu pembagi daratan tertinggi, pembagi air, pembagi wilayah. Maka batas kita dari laut sampai ke gunung itu menggunakan metodologi pembagi air. Yang mana gunung membagi air ke Berau, itu wilayah Berau. Yang mana air lari ke Kutim, itu wilayah Kutim,” papar Trisno.
Dalam pendekatan tersebut, Pemkab Kutim menggunakan arah aliran air dan kondisi topografi sebagai salah satu bahan kajian untuk mengidentifikasi garis batas dari kawasan pesisir hingga pegunungan. Hasil kajian teknis tersebut menjadi bagian dari bahan yang akan dibahas bersama dokumen historis dan yuridis dalam forum sinkronisasi.
Trisno berharap Pemkab Berau dapat menghadirkan dokumen pembanding yang sepadan, baik dari aspek sejarah, ketentuan hukum, maupun metode teknis penentuan batas. Menurutnya, kelengkapan data dari kedua daerah penting agar pembahasan tidak kembali mengalami kebuntuan.
“Mudah-mudahan di hari Rabu besok itu kawan-kawan Berau membawa data pembanding sepadan sehingga diskusi dapat produktif dan menghasilkan kesimpulan yang baik,” pungkas Trisno.
Melalui forum yang difasilitasi Gubernur Kaltim tersebut, Pemkab Kutim berharap proses penataan batas wilayah dengan Berau dapat berlangsung secara terbuka, berbasis data, dan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Kesepahaman kedua daerah diharapkan menjadi langkah penting menuju kepastian batas administratif serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kawasan perbatasan. [] (ADV)
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan