Penataan Batas Kutim–Berau Dibahas di Balikpapan

Pemprov Kaltim akan membawa persoalan batas Kutim-Berau sepanjang 372,68 kilometer kepada Kemendagri setelah mediasi kedua pemerintah kabupaten di Balikpapan belum menghasilkan kesepakatan.

KUTAI TIMUR – Persoalan batas wilayah antara Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kabupaten Berau belum mencapai kesepakatan setelah kedua pemerintah kabupaten mengikuti rapat mediasi yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, di Balikpapan, Rabu (07/10/2026). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim selanjutnya akan membawa hasil pembahasan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan fasilitasi penyelesaian lebih lanjut.

Rapat tersebut mempertemukan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas guna membahas perbedaan penarikan garis batas administrasi kedua kabupaten. Persoalan tersebut mencakup wilayah perbatasan sepanjang sekitar 372,68 kilometer yang hingga kini belum disepakati.

Dalam pembahasan, Pemprov Kaltim menawarkan penggunaan peta batas yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim Tahun 2023–2042 sebagai salah satu opsi penyelesaian.

Pemkab Kutim menyatakan menerima opsi tersebut, sedangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau belum memberikan persetujuan. Perbedaan sikap itu membuat penetapan garis batas kedua daerah masih memerlukan proses penyelesaian lebih lanjut melalui Kemendagri.

Sebelum rapat berlangsung, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kutim, Trisno, menjelaskan bahwa pertemuan kedua kepala daerah telah dipersiapkan melalui koordinasi yang difasilitasi gubernur.

“Batas Kutim Berau diagendakan oleh Pak Gubernur besok dilaksanakan rapat bersama Gubernur, Bupati Kutim dan Bupati Berau di Balikpapan. Pertemuan sebelumnya terhambat dengan sinkronisasi antar kepala daerah. Dan ini sudah dilakukan sinkronisasi dan difikskan besok itu dilakukan bersama di Balikpapan,” kata Trisno kepada awak media di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Selasa (06/10/2026).

Trisno menegaskan, perbedaan pandangan mengenai garis batas tidak seharusnya dipahami sebagai tindakan saling mengambil wilayah. Menurutnya, pembahasan perlu mengutamakan kesesuaian kondisi lapangan dengan dokumen sejarah, dasar hukum, dan pertimbangan teknis.

“Sebenarnya penataan batas itu bukan masalah caplok-mencaplok, tetapi penyesuaian antara batas di lapangan dengan aspek historis, aspek yuridis dan aspek teknis. Nah, fokus pembahasan besok adalah itu,” terangnya.

Penegasan tersebut sejalan dengan agenda mediasi yang membahas kondisi batas wilayah berdasarkan data lapangan serta dokumen penataan ruang. Pembahasan juga mencakup perbandingan garis batas yang diajukan masing-masing pemerintah kabupaten dan Pemprov Kaltim.

Persoalan batas wilayah Kutim dan Berau meliputi sejumlah kecamatan yang berbatasan langsung. Di wilayah Berau, kawasan tersebut mencakup Kecamatan Kelay, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, dan Biduk-Biduk.

Sementara di Kutim, wilayah yang berkaitan dengan pembahasan batas administrasi meliputi Kecamatan Kombeng, Karangan, Sangkulirang, dan Sandaran.

Belum adanya kesepakatan batas wilayah berpotensi menimbulkan ketidakpastian administrasi pemerintahan, termasuk dalam pelayanan publik, penataan batas desa, pengelolaan kawasan hutan, serta penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah perbatasan.

Melalui tindak lanjut kepada Kemendagri, penyelesaian persoalan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kejelasan garis batas yang memiliki dasar hukum dan dapat diterapkan di lapangan. Sementara proses penyelesaian berlangsung, kedua pemerintah kabupaten diharapkan tetap menjaga koordinasi, ketenteraman masyarakat, dan hubungan baik antarwilayah. [] (ADV)

Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *