Pemkab Kutim mempercepat pematangan lahan dan penyelesaian dokumen pembangunan Sekolah Rakyat, sementara fasilitas STIPER disiapkan sebagai calon lokasi pendidikan rintisan.
KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mempercepat persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat melalui pematangan lahan pembangunan, penyelesaian dokumen administrasi, serta penyiapan fasilitas pendidikan rintisan. Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur (STIPER) menjadi lokasi yang dinilai paling memenuhi kualifikasi untuk mendukung penyelenggaraan awal program tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan pemerintah pusat sebelum pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat dilaksanakan. Pemkab Kutim melibatkan sejumlah perangkat daerah guna memastikan kesiapan lahan dan sarana pendidikan berjalan secara bersamaan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Trisno, mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat pemenuhan persyaratan pembangunan.
“Sekolah rakyat sementara berjalan dan saat ini masih progres untuk di lapangan sekolah rakyat sendiri pematangan lahan karena memang pemerintah pusat itu akan membangun pada saat lahan sudah siap dibangun,” kata Trisno seusai rapat koordinasi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kutim di ruang rapat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Selasa (06/10/2026).
Menurut Trisno, kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting karena pembangunan fisik Sekolah Rakyat oleh pemerintah pusat baru dapat dilaksanakan setelah lokasi memenuhi persyaratan teknis.
Untuk mempercepat tahapan tersebut, Pemkab Kutim menugaskan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) melakukan pematangan lahan di lokasi yang disiapkan.
Pekerjaan tersebut diarahkan agar lahan memenuhi kebutuhan pembangunan sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan program ketika seluruh persyaratan telah terpenuhi.
Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kutim menjalankan dua agenda utama, yakni menyiapkan fasilitas sekolah rintisan dan menyelesaikan dokumen administrasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang sebelumnya dilakukan bersama Wakil Bupati (Wabup) Kutim, fasilitas di STIPER dinilai paling memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan awal program.
Penilaian tersebut menjadi dasar bagi Dinsos untuk melanjutkan persiapan sekolah rintisan sembari menuntaskan persyaratan pembangunan fasilitas permanen.
“Dinas Sosial saat ini sementara menyiapkan dua hal ya. Yang pertama terkait dengan penyiapan sekolah rintisan yang di STIPER, yang kedua adalah penyelesaian berkas-berkas dokumen terhadap pembangunan sekolah rakyat yang ada di Simono dan kawan-kawan di Perkim dan PU sementara menyiapkan lahan untuk siap dibangun,” jelas Trisno.
Trisno menjelaskan, penyiapan sekolah rintisan dan pembangunan fasilitas permanen merupakan dua tahapan yang sedang diupayakan secara bersamaan melalui koordinasi lintas perangkat daerah.
Dengan pembagian tugas tersebut, Pemkab Kutim berupaya mempercepat penyelesaian kebutuhan teknis dan administratif agar pelaksanaan program dapat berlanjut sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Program Sekolah Rakyat diarahkan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui penyelenggaraan pendidikan berasrama yang didukung pemerintah.
Kehadiran program ini di Kutim diharapkan dapat memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus membantu mengurangi hambatan ekonomi dalam memperoleh layanan pendidikan.
Melalui percepatan pematangan lahan, penyiapan sekolah rintisan, dan penyelesaian dokumen pembangunan, Pemkab Kutim berharap seluruh persyaratan program dapat segera terpenuhi sehingga Sekolah Rakyat dapat direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. [] (ADV)
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan