Sebanyak 10 dari 11 desa pemekaran di Kutim dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi Kemendagri dan kini menunggu penerbitan kode desa definitif sebagai bagian dari persiapan Pilkades pada 2027.
KUTAI TIMUR – Sebanyak 10 dari 11 desa pemekaran di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinyatakan memenuhi persyaratan dalam proses verifikasi pemerintah pusat dan berpeluang memperoleh kode desa definitif pada akhir 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim kini menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai dasar untuk mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 2027.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Trisno, mengatakan bahwa proses verifikasi terhadap 11 desa pemekaran telah berlangsung sejak awal 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat pusat, sebanyak 10 desa dinilai telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
“11 Desa Pemekaran harusnya progresnya di akhir tahun ini adalah diterbitkannya pemberian kode desa harusnya. Karena di awal tahun kemarin kita sudah melalui proses verifikasi di pusat dan waktu itu hasilnya menyatakan 10 dari 11 memenuhi syarat,” ujar Trisno saat berada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Selasa (06/10/2026).
Trisno menjelaskan, perkembangan positif kembali diperoleh melalui pembahasan internal Kemendagri pada Juli 2026. Dalam pembahasan tersebut, 10 desa pemekaran dinyatakan memenuhi kriteria teknis dan administratif untuk melanjutkan proses penetapan kode desa definitif.
Meski demikian, Pemkab Kutim masih menunggu penerbitan keputusan resmi dari pemerintah pusat. Dokumen yang dinantikan berupa Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menjadi dasar penetapan kode desa definitif.
Pemerintah daerah memperkirakan proses penerbitan dokumen tersebut dapat terealisasi pada Oktober atau November 2026. Namun, realisasinya tetap bergantung pada penyelesaian tahapan administrasi dan keputusan Kemendagri.
Penetapan kode desa definitif menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan pemerintahan desa hasil pemekaran. Kejelasan status administratif tersebut diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah pemekaran.
Selain menunggu keputusan Kemendagri, Pemkab Kutim mulai mempersiapkan tahapan lanjutan berupa penyelenggaraan Pilkades pada 2027. Rencana tersebut secara khusus ditujukan bagi 10 desa pemekaran yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi.
“Pada saat memang itu sesuai progres dari Kemendagri, target kita adalah di 2027 itu dilaksanakan Pilkades. Ya, khusus untuk 10 desa ya,” tambah Trisno.
Pelaksanaan Pilkades tersebut masih bergantung pada penetapan status definitif desa serta pemenuhan ketentuan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang berlaku.
Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, penyelenggaraan Pilkades diharapkan menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat kelembagaan pemerintahan desa hasil pemekaran.
Keberadaan pemerintahan desa yang definitif juga diharapkan dapat memperjelas kewenangan administratif, mendukung pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan, serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Pemkab Kutim berharap penerbitan kode desa definitif bagi 10 desa pemekaran dapat segera direalisasikan sehingga persiapan Pilkades 2027 dan penataan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara terencana. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah pemekaran. [] (ADV)
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan