Pemkab Kutim memperkuat pemahaman tata kelola Sekolah Rakyat yang mengintegrasikan pendidikan formal dengan pembinaan sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui koordinasi bersama Kemensos.
KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menyiapkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) dengan sistem pendidikan berbasis kesejahteraan sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan. Berbeda dari sekolah pada umumnya, program tersebut berada dalam pengelolaan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan pendekatan yang memadukan layanan pendidikan dan pembinaan sosial.
Kejelasan tata kelola program menjadi perhatian Pemkab Kutim setelah muncul pertanyaan mengenai pembagian kewenangan pengelolaan sekolah, penerapan kurikulum, hingga penyediaan tenaga pengajar.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kutim, Trisno, menjelaskan bahwa Kemensos memiliki peran utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Pada tingkat daerah, Dinas Sosial (Dinsos) menjadi perangkat daerah yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Dia ada kurikulum tersendiri dari Kementerian Sosial. Jadi semua kurikulum, pembelajaran, dan semuanya itu tidak di bawah Kementerian Pendidikan tapi di bawah Kementerian Sosial,” tegas Trisno kepada awak media di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Selasa (06/10/2026).
Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan formal berbasis asrama yang mengintegrasikan pembelajaran akademik, pembentukan karakter, dan pendampingan sosial. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, miskin, maupun rentan agar memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih luas.
Dalam penyelenggaraannya, Kemensos bertanggung jawab terhadap pengelolaan program, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan dukungan sesuai kewenangannya, termasuk dalam pengembangan kurikulum, penyiapan tenaga pendidik, dan penguatan mutu pembelajaran.
Trisno mengakui bahwa konsep pengelolaan Sekolah Rakyat sempat menimbulkan kebingungan pada tahap awal perencanaan di lingkungan pemerintah daerah.
Namun, pemahaman mengenai mekanisme penyelenggaraan program tersebut semakin jelas setelah jajaran Pemkab Kutim melakukan kunjungan dan memperoleh penjelasan langsung dari pengelola Sekolah Rakyat di Kota Samarinda.
“Ya, saya awalnya bingung tetapi begitu saya kemarin mendapat penjelasan di SR Samarinda baru saya paham. Ternyata ini konsep berbeda, ini bukan konsep pendidikan umum yang ada di bawah dokumen tetapi ini konsep berbeda di bawah Kementerian Sosial. Seluruhnya merujuk kepada Kementerian Sosial,” ungkapnya.
Melalui kunjungan tersebut, Pemkab Kutim memperoleh gambaran mengenai karakteristik Sekolah Rakyat yang tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mengintegrasikan pembinaan dan pelayanan sosial bagi peserta didik.
Pendekatan tersebut dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan sekaligus dukungan yang diperlukan selama mengikuti proses pembelajaran.
Kejelasan pembagian tugas antarlembaga diharapkan dapat memperkuat kesiapan Pemkab Kutim dalam mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat, terutama terkait koordinasi pemerintah daerah dengan kementerian dan instansi yang terlibat.
Pemkab Kutim berharap penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. [] (ADV)
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan