Pemkab Kutim Benahi Data Kependudukan demi DOB Sangkulirang

Pemkab Kutim menyiapkan penertiban administrasi kependudukan pekerja perkebunan kelapa sawit untuk memperkuat data calon DOB Sangkulirang, sembari mendorong penyelesaian persoalan batas wilayah dengan Berau.

KUTAI TIMUR
– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menyiapkan penertiban administrasi kependudukan bagi pekerja perkebunan kelapa sawit di kawasan Sangkulirang dan sekitarnya untuk mendukung pemenuhan persyaratan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sangkulirang. Langkah tersebut dilakukan karena masih terdapat pekerja yang telah lama berdomisili di wilayah itu, tetapi belum tercatat secara administratif sebagai penduduk Kutim.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Trisno, menjelaskan bahwa pembenahan data kependudukan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran jumlah penduduk yang sebenarnya di kawasan calon DOB Sangkulirang.

Menurutnya, proses pemekaran wilayah tersebut masih menghadapi dua kendala utama, yakni belum terpenuhinya persyaratan jumlah penduduk serta belum tuntasnya persoalan batas wilayah antara Kutim dan Kabupaten Berau.

“Sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Yang kedua adalah batas Kutim Berau yang belum selesai. Walaupun jumlah penduduk kita terpenuhi, batas Kutim Berau belum selesai, sama Berau Pesisir juga enggak akan tercover, sama terhambat. Cuman harapan kita nomor satu batas Kutim Berau selesai dulu,” ujar Trisno seusai menghadiri rapat koordinasi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kutim di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Selasa (06/10/2026).

Untuk mengatasi persoalan kependudukan, Pemkab Kutim mengarahkan langkah pembinaan dan penertiban administrasi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), terutama di kawasan perkebunan yang mempekerjakan masyarakat dari berbagai daerah.

Trisno mengungkapkan bahwa sejumlah pekerja perkebunan telah menetap dan menjalankan aktivitas sehari-hari di kawasan Sangkulirang, tetapi dokumen kependudukan mereka belum mencerminkan tempat tinggal yang sebenarnya.

Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena ketidaksesuaian antara domisili dan pencatatan administratif dapat memengaruhi akurasi data penduduk yang digunakan dalam kajian pembentukan daerah baru.

“Memang ada satu langkah strategis dilakukan adalah Capil melakukan pembinaan penertiban terhadap kebun-kebun. Kan di sana itu banyak juga pekerja karyawan. Pekerja karyawan yang secara fisik mereka berdomisili tetapi secara administrasi mereka belum tercatat di Kutim. Mungkin langkah strategis yang dilakukan adalah hal itu, melakukan penyesuaian data kependudukan di lapangan sehingga kita dapat data real di lapangan,” jelas Trisno.

Pembenahan administrasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan data kependudukan yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki bahan pendukung yang lebih memadai untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan demografis calon DOB Sangkulirang.

Kawasan yang diusulkan menjadi Kabupaten Sangkulirang mencakup lima kecamatan, yakni Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaubun, dan Karangan, yang dikenal dengan sebutan Sangsaka. Wilayah tersebut menjadi bagian dari aspirasi pemekaran untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat pesisir Kutim.

Selain pembenahan data penduduk, penyelesaian batas wilayah dengan Berau menjadi persoalan yang tidak kalah penting. Trisno menilai kejelasan batas administratif harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan penentuan cakupan wilayah calon daerah otonom.

Menurutnya, pemenuhan persyaratan jumlah penduduk saja belum cukup apabila persoalan batas wilayah antarkabupaten belum memperoleh penyelesaian. Karena itu, kedua aspek tersebut perlu ditangani secara beriringan agar proses pembentukan DOB tidak kembali mengalami hambatan administratif.

Penataan data kependudukan juga memiliki manfaat yang lebih luas bagi penyelenggaraan pemerintahan. Keakuratan data penduduk diperlukan sebagai dasar perencanaan pembangunan, penyediaan layanan administrasi, serta penyusunan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui pembinaan administrasi kependudukan dan upaya penyelesaian batas wilayah, Pemkab Kutim berharap persiapan pembentukan DOB Sangkulirang dapat semakin matang. Pembenahan tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan persyaratan pemekaran, tetapi juga memperkuat ketertiban administrasi dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di kawasan pesisir Kutim. [] (ADV)

Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *