Wabup Kutim Mahyunadi menilai pembenahan birokrasi perizinan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan investasi diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap sektor sumber daya alam.
KUTAI TIMUR – Rumitnya proses perizinan investasi menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pembenahan birokrasi dan kemudahan layanan perizinan dinilai penting untuk menarik investasi baru sekaligus mengurangi ketergantungan pendapatan daerah terhadap sektor sumber daya alam.
Wakil Bupati (Wabup) Kutim, Mahyunadi, mengakui masih terdapat hambatan birokrasi dalam pengurusan izin investasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi memperlambat masuknya penanaman modal yang dibutuhkan untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah.
“Karena banyak juga investasi yang sekarang masih rumit melalui jalur birokrasi kita, tapi saya selalu tekan bahwa agar pengurusan-pengurusan izin investasi yang ada agar segera diciptakan untuk membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi laju,” tegas Mahyunadi.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyunadi seusai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kutim di Kantor Bupati Kutim, Sangatta, Senin (12/10/2026).
Menurut Mahyunadi, perbaikan layanan perizinan menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Proses birokrasi yang lebih sederhana dan efisien diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin menanamkan modal di Kutim.
Selain pembenahan perizinan, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dan penguatan perekonomian masyarakat. Kedua aspek tersebut dinilai saling berkaitan dalam mendukung pengembangan investasi dan aktivitas usaha di berbagai sektor.
Mahyunadi menegaskan komitmennya untuk bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan persoalan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat. Ia menginginkan arah pembangunan Kutim semakin terfokus pada kebutuhan daerah dan peningkatan kesejahteraan warga.
“Saya akan bekerja sebaik-baiknya semaksimal mungkin untuk membuat Kutai Timur ke depan semakin terarah, semakin fokus dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Kita perbaiki infrastruktur, kita baik ekonomi, iklim investasi yang ada di Kutai Timur, saya akan maksimalkan untuk bisa lebih bertumbuh kembang lagi,” ujar Mahyunadi.
Lebih lanjut, Mahyunadi menilai penguatan investasi juga berkaitan dengan upaya memperluas sumber pendapatan daerah. Selama ini, penerimaan dari sektor sumber daya alam masih menjadi salah satu penopang fiskal Kutim sehingga diperlukan pengembangan kegiatan ekonomi lainnya.
Diversifikasi sumber pendapatan melalui pertumbuhan sektor usaha di luar industri berbasis sumber daya alam diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan tidak hanya bergantung pada penerimaan dari sektor tersebut.
“Sehingga fiskal kita tidak hanya tergantung pada pendapatan hasil sumber daya alam. Tapi bisa ditingkatkan melalui pendapatan-pendapatan hasil usaha-usaha lainnya,” pungkasnya.
Melalui pembenahan birokrasi perizinan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan iklim investasi, Pemkab Kutim diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih beragam. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun struktur perekonomian daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. [] (ADV)
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan