Wabup Kutim Mahyunadi mendorong perusahaan meningkatkan keterbukaan laporan dana CSR dan menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran serta tidak tumpang tindih dengan APBD.
KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menyoroti belum optimalnya pelaporan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Pemerintah daerah mengaku belum memperoleh informasi terperinci mengenai besaran anggaran, penggunaan dana, hingga penerima manfaat program sosial perusahaan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi menyulitkan penyelarasan program pemberdayaan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah.
Wakil Bupati (Wabup) Kutim, Mahyunadi, mengatakan keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan diperlukan agar pemerintah daerah dapat memetakan kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, selama ini pelaporan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan belum dilakukan secara optimal kepada Pemkab Kutim.
“Selama ini kita enggak tahu dana CSR perusahaan itu dihabiskan berapa, ke mana, untuk siapa. Kita enggak tahu karena belum terlaporkan dengan baik kepada pemerintah Kutai Timur,” ujarnya seusai mengikuti upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kutim di Kantor Bupati Kutim, Sangatta, Senin (12/10/2026).
Mahyunadi menilai keterbatasan informasi tersebut perlu dibenahi melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan, terutama dalam perencanaan serta pelaksanaan program sosial yang ditujukan kepada masyarakat.
Dengan pelaporan yang lebih terperinci, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui besaran kontribusi perusahaan, lokasi pelaksanaan kegiatan, serta kelompok masyarakat yang menerima manfaat.
Informasi tersebut juga diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan yang belum terjangkau program pemerintah maupun kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan perusahaan.
Selain mendorong transparansi, Pemkab Kutim berupaya memperkuat sinergi pelaksanaan TJSL dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan agenda pembangunan daerah. Mahyunadi mengungkapkan bahwa persoalan koordinasi program sosial perusahaan telah beberapa kali dibahas dalam pertemuan bersama pihak terkait.
“Ya, itu kan beberapa kali kita sudah rapatkan. Makanya ke depan TJSL saya inginnya atau program pemberdayaan masyarakat nantinya kita harapkan bisa bersinergi dengan pemerintah,” ungkap Mahyunadi.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan dalam pembangunan daerah perlu diarahkan agar program yang dilaksanakan dapat saling melengkapi dengan kegiatan yang dibiayai pemerintah.
Penyelarasan tersebut dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih antara program sosial perusahaan dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan koordinasi yang lebih baik, dana pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjangkau kebutuhan yang belum terakomodasi melalui anggaran pemerintah daerah.
“Kita harapkan ke depan juga itu bisa bersinergi aja dengan program-program Kutai Timur supaya bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program-program yang dikeluarkan melalui APBD,” tutup Mahyunadi.
Pemkab Kutim berharap peningkatan transparansi dan koordinasi pengelolaan dana TJSL maupun PPM dapat memperkuat kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah. Pelaporan yang lebih terbuka serta penyelarasan program diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran, memperluas penerima manfaat, dan memastikan dukungan dunia usaha memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kutim. [] (ADV)
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan