Anwar Siapkan Langkah Khusus Hadapi Ancaman Perang Siber

Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendorong koordinasi lintas lembaga untuk melindungi infrastruktur digital dan sektor vital Malaysia dari ancaman perang siber.

KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia menyiapkan koordinasi lintas lembaga untuk melindungi sektor-sektor strategis dari ancaman perang siber, menyusul meningkatnya risiko terhadap infrastruktur digital dan sistem layanan publik. Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim meminta kementerian, lembaga keamanan, serta otoritas keuangan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi serangan yang berpotensi mengganggu energi, transportasi, keuangan, hingga pasokan pangan.

Langkah tersebut dibahas Anwar dalam rapat Dewan Rakyat atau parlemen Malaysia, Selasa (03/11/2026). Ia menilai perkembangan infrastruktur digital Malaysia dan dinamika geopolitik global membuat negara itu perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman siber, termasuk aktivitas intelijen asing di kawasan Asia Tenggara.

Anwar mengatakan kemampuan digital Malaysia yang berkembang pesat, termasuk keberadaan pusat data berskala besar, turut menjadikan negara tersebut sebagai sasaran potensial perang siber. Ia juga mengaitkan risiko itu dengan sikap Kuala Lumpur terhadap sejumlah isu internasional, terutama persoalan Palestina dan agresi Israel di Jalur Gaza.

“Saya yakin ini sangat penting, mengingat informasi yang diterima kemarin sore dan pagi ini dari menteri dalam negeri. Kita tak boleh menganggap enteng hal ini,” kata Anwar, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Rabu (04/11/2026).

Selain ancaman terhadap infrastruktur digital, Anwar menyinggung aktivitas intelijen asing di negara-negara sekitar Malaysia. Ia secara khusus menyebut keberadaan intelijen Israel dan permukiman warga Israel di Phuket serta Thailand selatan sebagai hal yang menjadi perhatian badan intelijen Malaysia.

“Badan intelijen kami memandang hal-hal tersebut sebagai potensi ancaman bagi negara,” kata Anwar.

“Ancaman juga mencakup sejumlah badan intelijen asing, termasuk Israel yang beroperasi di negara-negara tetangga serta permukiman Israel di Phuket dan Thailand selatan, yang kemudian dipandang oleh badan intelijen kita sebagai potensi ancaman bagi negara,” paparnya.

Untuk memperkuat langkah antisipasi, Anwar mengusulkan pengarahan tertutup Dewan Keamanan Nasional bagi seluruh anggota parlemen. Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung dalam satu hingga dua hari setelah rapat Dewan Rakyat.

Pemerintah juga menyiapkan koordinasi khusus antarlembaga. Sekretaris utama pemerintah akan memimpin pertemuan dengan sejumlah departemen terkait, sedangkan gubernur Bank Negara Malaysia dijadwalkan menggelar rapat bersama lembaga-lembaga keuangan.

Koordinasi itu diarahkan untuk memastikan sektor penting negara tetap terlindungi apabila terjadi serangan siber. Pemerintah menaruh perhatian pada layanan energi, transportasi, keuangan, dan distribusi pangan yang berpotensi terdampak apabila sistem digital mengalami gangguan.

“Jangan berasumsi ancaman-ancaman ini jauh dari kita. Apa yang telah terjadi di Eropa, Amerika, dan Jepang telah mengguncang negara-negara tersebut,” kata Anwar.

Peringatan tersebut disampaikan di tengah sejumlah insiden siber yang mengganggu layanan publik di berbagai negara. Di Belgia, serangan siber menyebabkan portal pajak nasional tidak dapat diakses. Sementara di Denmark, data sekitar sembilan juta penduduk terdampak pelanggaran pada sistem pencatatan. Di Amerika Serikat, sistem pengarsipan elektronik Komisi Pemilihan Federal mengalami gangguan selama 41 jam menjelang pemilihan.

Insiden lain terjadi di Jepang ketika pelanggaran jaringan pemerintah mengungkap data pribadi lebih dari 100.000 personel kepolisian dan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian di sejumlah distrik.

Malaysia selama beberapa tahun terakhir dikenal lantang mengecam tindakan Israel di Palestina. Sikap politik tersebut menjadi salah satu latar belakang kekhawatiran pemerintah terhadap potensi ancaman keamanan, meski Anwar menegaskan tidak seluruh informasi intelijen dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Penguatan koordinasi keamanan dan perlindungan infrastruktur digital diharapkan dapat mencegah gangguan terhadap layanan vital serta menjaga stabilitas nasional. Pemerintah Malaysia kini dituntut memastikan kesiapan lembaga negara dan sektor keuangan agar mampu merespons ancaman siber yang semakin kompleks. []

Redaksi 03