Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Sekretaris DPRD Kukar, Lukman, menekankan pentingnya koordinasi eksekutif dan legislatif untuk menuntaskan pembahasan APBD 2027 sesuai agenda pada November 2026.
KUTAI KARTANEGARA – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengawal tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan harapan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif dapat dicapai pada November 2026.
Sekretaris DPRD Kukar, Lukman, mengatakan pembahasan dan penetapan APBD 2027 menjadi salah satu agenda prioritas yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD. Seluruh tahapan diharapkan berjalan sesuai agenda agar proses penyusunan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu.
“Pada November ini tahapan yang sedang berjalan adalah proses penetapan, penyampaian, dan kesepakatan anggaran 2027. Mudah-mudahan seluruh prosesnya bisa disepakati bersama, baik oleh pihak eksekutif maupun DPRD,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong, Jumat (06/11/2026).
Menurut Lukman, keberhasilan penyelesaian tahapan anggaran tersebut membutuhkan kerja sama seluruh pihak yang terlibat. Koordinasi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting untuk memastikan pembahasan berlangsung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Selain mengawal proses pembahasan anggaran, Lukman juga menekankan pentingnya peningkatan kerja sama dan pembenahan kinerja secara bertahap di lingkungan Sekretariat DPRD Kukar.
Ia berharap seluruh jajaran dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi DPRD, termasuk dalam proses pembahasan anggaran daerah.
“Ke depan, saya berharap seluruh jajaran di bawah saya dapat bergerak bersama dan membangun kerja sama. Dengan begitu, tugas dan tanggung jawab kita dapat dijalankan secara objektif dan maksimal,” katanya.
Lukman menambahkan, penyelesaian tahapan APBD murni 2027 tetap menjadi fokus utama dalam waktu dekat. Karena itu, setiap unsur yang terlibat diharapkan menjalankan perannya secara optimal agar proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan dapat berlangsung sesuai agenda.
Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kukar.
“Semua harus dikerjakan bersama-sama dan diperbaiki secara bertahap. Secara pribadi, saya juga harus melaksanakan tugas sesuai dengan bagian dan tanggung jawab masing-masing,” tutupnya.
Melalui penguatan koordinasi dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif, pembahasan APBD Kukar 2027 diharapkan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga proses penganggaran dan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya tidak mengalami keterlambatan. [] (ADV)
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
