Aset Negara di HOP 7 Bontang Mulai Diawasi, DJKN Siapkan Verifikasi

Pemkot Bontang memasang lima spanduk pemberitahuan di kawasan HOP 7 sebagai tahap awal pengamanan sebelum DJKN melakukan inventarisasi dan verifikasi aset negara.

BONTANG – Inventarisasi dan verifikasi aset negara di kawasan HOP 7, Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), akan dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Sebagai tahap awal pengamanan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memasang lima spanduk pemberitahuan pengawasan aset di sejumlah titik kawasan tersebut pada Jumat (13/11/2026).

Pemasangan spanduk dilakukan di pintu utama dan empat titik berbeda pada pagar kawasan HOP 7, Kecamatan Bontang Utara. Penanda itu menjadi pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kawasan tersebut masuk dalam proses pengawasan dan penertiban administrasi aset negara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Sony Suwito Adi Cahyono, mengatakan pemasangan spanduk merupakan langkah awal pemerintah sebelum DJKN melakukan pemeriksaan terhadap aset di kawasan tersebut.

“Ini merupakan langkah pemerintah dalam mengamankan aset negara. Nantinya, DJKN akan melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap aset tersebut,” jelasnya, sebagaimana diberitakan PPID Bontang, Jumat, (13/11/2026).

Menurut Sony, jumlah spanduk yang dipasang pada tahap pertama sebanyak lima buah. Pemkot Bontang berencana menambah lima spanduk lagi untuk memperluas pemberitahuan pengawasan di kawasan HOP 7.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dasuki, Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Cholis Eddy Prabowo, Plt. Asisten Administrasi Umum Enik Ruswati, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Pemkot Bontang sebelumnya menerima surat pemberitahuan mengenai rencana kunjungan tim DJKN. Kedatangan tim tersebut semula dijadwalkan pada pekan ketiga November 2026. Namun, terdapat informasi mengenai kemungkinan perubahan jadwal yang masih harus dikonfirmasi.

Melalui tahapan tersebut, pemerintah daerah berharap proses pendataan dan pemeriksaan dapat memberikan kejelasan mengenai keberadaan serta status administrasi aset di HOP 7. Inventarisasi dan verifikasi juga diharapkan menjadi dasar pengamanan aset negara agar pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku. []

Redaksi 03