Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pencopotan sejumlah komandan dan pejabat Angkatan Laut AS tanpa pemberitahuan kepada Kongres memicu kritik terhadap transparansi militer, terutama di tengah meningkatnya kerahasiaan operasi di Timur Tengah.
WASHINGTON – Minimnya keterbukaan Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengenai pencopotan sejumlah pejabat militernya memicu kekhawatiran di Kongres, terutama terkait pengawasan terhadap operasi militer dan pertanggungjawaban pimpinan institusi tersebut. Sejumlah anggota parlemen menilai, tidak disampaikannya informasi mengenai pergantian komandan penting berpotensi mengganggu hubungan kerja antara militer dan lembaga legislatif.
Sorotan itu menguat setelah Angkatan Laut AS tidak memberitahukan kepada Komite Angkatan Bersenjata Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai pencopotan tiga pejabat senior kapal selam serang bertenaga nuklir USS South Dakota pada bulan lalu. Ketiganya terdiri atas komandan, wakil komandan, dan perwira senior tamtama.
Pencopotan tersebut dilakukan setelah kapal selam itu menabrak sesuatu di dasar laut. Namun, Angkatan Laut AS tidak memberikan penjelasan terbuka mengenai insiden maupun keputusan pemberhentian para pejabat tersebut.
Dua anggota DPR dari Partai Demokrat, Joe Courtney dari Connecticut dan Adam Smith dari Washington, menyampaikan keberatan melalui surat kepada Penjabat Sekretaris Angkatan Laut Hung Cao dan Kepala Operasi Angkatan Laut Laksamana Daryl Caudle. Keduanya mengungkapkan “kekecewaan mendalam” karena informasi mengenai pencopotan tersebut tidak disampaikan kepada komite yang berwenang melakukan pengawasan.
“Akibat kegagalan Angkatan Laut dalam berkomunikasi, sesuatu yang seharusnya menjadi prosedur standar dalam berbagi informasi justru memunculkan pertanyaan mengenai komitmen Angkatan Laut terhadap transparansi dan hubungan kerja yang produktif dengan Kongres,” tulis Courtney dan Smith dalam surat tersebut, sebagaimana diberitakan SindoNews, Jumat, (13/11/2026).
Persoalan keterbukaan itu tidak hanya menyangkut insiden kapal selam. Pada 27 September 2026, Angkatan Laut AS juga mencopot Caitlin Cunningham dari jabatan komandan kapal perusak USS Michael Murphy. Kapal tersebut sedang dikerahkan untuk mendukung operasi militer terhadap Iran.
Seorang pejabat pertahanan yang identitasnya dirahasiakan menyebut Cunningham dicopot karena hilangnya kepercayaan terhadap dirinya. Ia bahkan belum genap setahun memimpin kapal perang tersebut. Menurut kebiasaan sebelumnya, pencopotan komandan dengan posisi seperti itu biasanya diumumkan dalam beberapa hari, tetapi kali ini Angkatan Laut AS tidak memberikan keterangan kepada publik.
Kasus lain melibatkan Laksamana Muda Brian Monahan, yang selama hampir 18 tahun menjabat sebagai dokter pendamping di Kantor Dokter Pendamping (Office of the Attending Physician). Lembaga tersebut bertanggung jawab menyediakan bantuan medis darurat bagi anggota Kongres, hakim Mahkamah Agung AS, staf kongres, serta pengunjung.
Monahan meninggalkan jabatannya ketika Angkatan Laut AS tengah melakukan penyelidikan. Kepergiannya kemudian dikonfirmasi oleh Senator Partai Republik Mike Rounds dari South Dakota dan Senator Partai Demokrat Alex Padilla dari California. Namun, keduanya tidak mengungkapkan banyak perincian mengenai persoalan tersebut.
Rangkaian pencopotan itu berlangsung di tengah meningkatnya pembatasan informasi mengenai aktivitas militer AS, khususnya operasi di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat (United States Central Command/CENTCOM), yang mengawasi operasi militer di kawasan tersebut, juga hanya memberikan sedikit informasi mengenai serangan terbaru terhadap Iran.
CENTCOM tidak mengungkapkan secara terperinci kerusakan pada pangkalan maupun peralatan militer dengan alasan keamanan operasional. Sejumlah penyedia citra satelit yang memiliki kontrak dengan pemerintah AS juga menunda atau membatasi publikasi gambar kawasan tersebut atas permintaan pejabat Amerika.
Akibat pembatasan itu, informasi mengenai dampak serangan pesawat nirawak dan rudal Iran terhadap fasilitas militer AS membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dipastikan. Serangan tersebut dilaporkan merusak atau menghancurkan bangunan di 26 pangkalan militer dan lokasi lain yang menampung peralatan militer AS.
Persoalan transparansi tersebut berpotensi menjadi perhatian dalam sidang konfirmasi Hung Cao pada pekan berikutnya. Cao tengah berupaya memperoleh persetujuan untuk menduduki jabatan Sekretaris Angkatan Laut secara permanen, posisi sipil tertinggi dalam institusi tersebut.
Perdebatan mengenai pencopotan pejabat dan pembatasan informasi militer itu menjadi ujian bagi hubungan antara Angkatan Laut AS dan Kongres. Keterbukaan informasi dinilai penting agar pengawasan legislatif tetap berjalan, terutama ketika keputusan personel dan operasi militer menyangkut kepentingan keamanan nasional. []
Redaksi 03
