Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pengemudi ojol Balikpapan meminta DPRD membentuk tim khusus atau layanan pengaduan setelah wadah komunikasi dengan aplikator yang pernah diwacanakan sekitar dua tahun lalu belum terealisasi.
BALIKPAPAN – Pengemudi ojek online (ojol) di Kota Balikpapan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk tim khusus atau menyediakan layanan pengaduan untuk menjembatani persoalan antara mitra pengemudi dan perusahaan penyedia aplikasi (aplikator). Permintaan tersebut muncul karena sejumlah kebijakan aplikator dinilai merugikan pengemudi, sementara mekanisme penyelesaian persoalan yang pernah diwacanakan belum terealisasi.
Aspirasi itu disampaikan dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, pada masa sidang I tahun 2026, di Jalan Agung Tunggal, Rukun Tetangga (RT) 16, Kelurahan Damai Baru, Kamis (12/11/2026) sore.
Salah seorang pengemudi ojol, Hary, mengatakan bahwa keberadaan wadah komunikasi yang melibatkan DPRD, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, kepolisian, dan perusahaan aplikator diperlukan agar berbagai persoalan kemitraan dapat dibahas serta diselesaikan secara bersama.
“Dari DPRD Kota Balikpapan, khususnya mungkin Komisi III, bisakah dibentuk satu tim yang bisa membantu atau menaungi kami apabila mempunyai permasalahan dengan pihak aplikator?” ujarnya.
Menurut Hary, pengemudi selama ini kerap menghadapi kebijakan dan program perusahaan aplikator yang dianggap tidak menguntungkan mitra. Karena itu, diperlukan mekanisme pengaduan yang dapat menjadi sarana komunikasi sekaligus membantu mempertemukan pihak-pihak terkait dalam mencari penyelesaian.
Ia mengungkapkan bahwa usulan pembentukan wadah komunikasi sebenarnya pernah disampaikan sekitar dua tahun lalu. Wacana tersebut mencakup pembentukan kelompok komunikasi yang melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub), kepolisian lalu lintas, dan perusahaan aplikator.
“Kami pernah diusulkan untuk dibuatkan grup yang isinya Dinas Perhubungan, kepolisian lalu lintas, dan pihak aplikator. Jadi, apabila ada kendala atau permasalahan, bisa dirembukkan di situ. Tapi sampai saat ini belum ada realisasinya,” jelasnya.
Hary juga mengungkapkan bahwa perwakilan pengemudi ojol pernah mengikuti kunjungan bersama Komisi III DPRD Balikpapan ke Dishub di Jakarta untuk membahas persoalan aplikator. Namun, menurutnya, hasil kunjungan tersebut belum memberikan tindak lanjut yang dirasakan secara langsung oleh para pengemudi.
“Kami berharap perwakilan DPRD, khususnya Komisi III, bisa membantu merealisasikan itu. Entah dibuatkan tim atau hotline yang bisa menjembatani kami,” harapnya.
Sementara itu, Budiono mengatakan bahwa pihaknya selama ini telah menjalin komunikasi dengan komunitas pengemudi ojol maupun ojek konvensional untuk menyerap aspirasi, terutama yang berkaitan dengan kondisi jalan, fasilitas lalu lintas, dan persoalan yang dihadapi pengemudi.
Dalam kegiatan reses tersebut, sejumlah komunitas pengemudi dari Grab, Shopee, Maxim, dan Gojek turut hadir. Selain menyampaikan persoalan kemitraan dengan aplikator, mereka mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan dan fasilitas lalu lintas yang dinilai mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan.
Beberapa keluhan yang mengemuka berkaitan dengan pemasangan rambu lalu lintas yang dianggap tidak sesuai peruntukan serta keberadaan polisi tidur atau speed bump yang terlalu tinggi.
“Teman-teman ini kan kawan-kawan semua. Saya punya binaan, ada ojek online di daerah sini, ada juga ojek offline di daerah Pasar Baru. Mereka kadang-kadang kita panggil, kita minta masukan, bukan hanya pengguna jalan saja, tetapi infrastruktur juga diberikan masukan,” katanya.
Budiono turut menyoroti keluhan mengenai pengaturan rambu lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, khususnya kawasan sekitar Melawai. Menurutnya, pengaturan lalu lintas di lokasi tersebut perlu memperhatikan kebutuhan pengguna jalan.
“Yang ada di Sudirman dekat Melawai, itu juga tidak boleh, harusnya kan begitu,” jelasnya.
Selain persoalan transportasi dan infrastruktur, warga menyampaikan keluhan mengenai pelayanan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Salah satu persoalan yang dikeluhkan adalah pasokan air yang tidak mengalir meskipun pelanggan tetap menerima tagihan pembayaran.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Budiono menyatakan bahwa persoalan yang memerlukan penanganan segera akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sementara itu, usulan pembangunan yang membutuhkan dukungan anggaran akan diperjuangkan melalui proses penganggaran tahun berikutnya.
“Kalau masukan yang sifatnya perbaikan segera, kita baiki. Tapi kalau untuk pembangunan, contohnya ada yang mengajukan pengaspalan jalan, berarti kita anggarkan tahun depan,” pungkasnya.
Melalui penyampaian aspirasi tersebut, para pengemudi ojol berharap DPRD Balikpapan dapat menindaklanjuti permintaan pembentukan tim khusus atau layanan pengaduan sebagai sarana komunikasi dengan perusahaan aplikator. Keberadaan mekanisme tersebut diharapkan dapat membantu penyelesaian persoalan kemitraan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan pengemudi. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
