Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Kemnaker menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 dari BPS sebagai apresiasi atas penguatan tata kelola statistik sektoral, sementara Menaker Yassierli menegaskan pentingnya data berkualitas dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran.
JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 kategori kementerian dari Badan Pusat Statistik (BPS) atas komitmennya memperkuat tata kelola data dan penyelenggaraan statistik sektoral. Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Kemnaker untuk terus mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan berbasis bukti (evidence-based policy) agar lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penghargaan tersebut diterima dalam acara Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 yang diselenggarakan BPS di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Kegiatan itu menjadi ajang apresiasi terhadap upaya kementerian dan lembaga dalam meningkatkan kualitas pengelolaan serta pemanfaatan data statistik untuk mendukung perumusan kebijakan pemerintah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan ketersediaan data yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu faktor penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
Menurutnya, pemerintah harus mampu memanfaatkan informasi statistik untuk memahami perubahan kondisi ketenagakerjaan, termasuk perkembangan pasar kerja dan kebutuhan masyarakat.
“Semoga ini terus menginspirasi kita menjadi momentum untuk menjadikan data sebagai sesuatu yang penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di negara yang kita cintai, evidence-based policy,” ujar Yassierli.
Yassierli juga mengapresiasi dukungan BPS dalam menyediakan data ketenagakerjaan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Data tersebut dinilai memiliki peran penting sebagai bahan kajian dan dasar penyusunan kebijakan di lingkungan Kemnaker.
Sakernas menyediakan berbagai informasi mengenai kondisi angkatan kerja, kesempatan kerja, pengangguran, serta dinamika pasar tenaga kerja. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengidentifikasi persoalan ketenagakerjaan dan merancang langkah penanganan yang lebih terarah.
Selain kualitas data, Yassierli menyoroti peningkatan frekuensi pelaksanaan Sakernas yang sebelumnya dilakukan dua kali menjadi empat kali dalam setahun.
Peningkatan frekuensi survei tersebut diharapkan memungkinkan pemerintah memperoleh informasi ketenagakerjaan yang lebih mutakhir sehingga perubahan kondisi pasar kerja dapat dipantau secara lebih berkala.
“Alhamdulillah, dua tahun terakhir kami sangat mendapatkan manfaat dari survei ini untuk bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan dan kajian yang lebih baik. Terima kasih kepada BPS yang selama ini mendukung kami,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan statistik tidak cukup diukur dari kemampuan menghasilkan data atau kecanggihan sistem penyajiannya.
Menurutnya, kualitas statistik justru harus tercermin dari sejauh mana informasi yang dihasilkan mampu membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan nyata.
“Kebijakan yang tepat lahir dari bukti yang kuat, dan bukti yang kuat berawal dari data statistik yang berkualitas,” ujarnya.
Pandangan tersebut menegaskan pentingnya pemanfaatan data statistik sebagai landasan pengambilan keputusan, bukan sekadar pelengkap administrasi maupun penyusunan laporan pemerintah.
Bagi sektor ketenagakerjaan, penguatan tata kelola data diharapkan dapat meningkatkan ketepatan identifikasi kebutuhan tenaga kerja, penyusunan program pelatihan, serta perumusan kebijakan untuk memperluas kesempatan kerja.
Melalui penghargaan Anindhita Wistara Data 2026, Kemnaker diharapkan terus memperkuat integrasi, kualitas, dan pemanfaatan data ketenagakerjaan agar setiap kebijakan yang dihasilkan semakin terukur, responsif terhadap perkembangan pasar kerja, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. []
Redaksi
