Hadapi Disrupsi AI, Kemnaker Siapkan Tiga Prioritas Ketenagakerjaan

Menghadapi perubahan industri akibat kecerdasan buatan dan otomasi, Menaker Yassierli menyiapkan tiga prioritas berupa peningkatan kompetensi tenaga kerja, produktivitas perusahaan, serta pelindungan pekerja melalui pelatihan vokasi, kolaborasi industri, dan penguatan regulasi ketenagakerjaan.

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan tiga prioritas strategis untuk menghadapi perubahan dunia kerja akibat perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomasi, dan dinamika ekonomi global. Ketiga prioritas tersebut meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), produktivitas perusahaan, serta pelindungan pekerja agar transformasi industri dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan kebijakan tersebut dalam pertemuan ekosistem mitra dan pemasok (supplier) Huawei Indonesia di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yassierli, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kerja di berbagai sektor industri. Pemanfaatan AI dan otomasi diperkirakan semakin memengaruhi kegiatan produksi, pengelolaan usaha, hingga pekerjaan administratif dan perkantoran.

Kondisi tersebut menuntut perusahaan dan tenaga kerja terus beradaptasi agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan industri. Penguasaan keterampilan yang relevan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing tenaga kerja sekaligus meningkatkan kemampuan perusahaan menghadapi perubahan ekonomi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker menempatkan peningkatan kompetensi SDM sebagai prioritas pertama melalui Program Pemagangan Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN).

Kedua program tersebut diarahkan untuk memperkecil kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha melalui pembelajaran serta praktik langsung di lingkungan industri.

Yassierli menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan dalam penyusunan kurikulum pelatihan. Menurutnya, dunia usaha perlu berperan aktif memastikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan perkembangan teknologi yang digunakan industri.

“Pelatihan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan industri agar lulusannya benar-benar siap memasuki dunia kerja,” kata Yassierli melalui siaran pers Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemnaker.

Selain meningkatkan keterampilan tenaga kerja secara umum, Kemnaker juga mendorong perluasan akses pelatihan dan kesempatan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan kurikulum dan penyediaan fasilitas pelatihan yang adaptif terhadap kebutuhan peserta, sehingga kesempatan memperoleh keterampilan dan memasuki pasar kerja dapat diakses secara lebih merata.

Pada prioritas kedua, Kemnaker menekankan peningkatan produktivitas sebagai bagian penting dalam memperkuat daya saing industri nasional.

Yassierli menilai kemampuan tenaga kerja perlu didukung sistem pengelolaan perusahaan yang efektif. Produktivitas tidak hanya bergantung pada keterampilan individu, tetapi juga dipengaruhi kualitas proses bisnis, pengelolaan sumber daya, dan mutu produk yang dihasilkan. Untuk mendukung peningkatan produktivitas tersebut, Kemnaker menjalin kerja sama dengan Organisasi Produktivitas Asia (Asian Productivity Organization/APO).

Kerja sama itu mencakup pengembangan tenaga ahli produktivitas serta pendampingan perusahaan dalam memperbaiki proses bisnis, mengembangkan produk, dan menyempurnakan kebijakan internal. Melalui pendampingan tersebut, perusahaan diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas hasil produksi.

“Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pekerja, tetapi juga oleh sistem proses bisnis dan kualitas produk yang dihasilkan,” tuturnya.

Dengan demikian, peningkatan produktivitas tidak hanya diarahkan pada pengembangan kemampuan pekerja, tetapi juga pembenahan sistem kerja dan pengelolaan perusahaan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Sementara itu, pada prioritas ketiga, Kemnaker menempatkan pelindungan pekerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan daya saing industri.

Penguatan pelindungan tersebut dilakukan melalui pembaruan regulasi ketenagakerjaan, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja.

Dalam agenda pembaruan hukum ketenagakerjaan, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026.

Regulasi tersebut mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta sebagian ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pembaruan ini diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum dan pelindungan tenaga kerja sekaligus menyesuaikan pengaturan ketenagakerjaan dengan perkembangan dunia usaha.

Kebijakan tersebut mengusung semangat “Maju Industrinya, Sejahtera Pekerjanya”, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan industri dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Selain melalui pembaruan regulasi, Kemnaker mendorong penguatan hubungan industrial melalui Kerangka Maturitas Hubungan Industrial (Industrial Relations Maturity Framework).

Kerangka tersebut diarahkan untuk membangun kemitraan yang lebih produktif antara perusahaan dan pekerja melalui dialog sosial, kerja sama, serta penyelesaian persoalan hubungan industrial secara konstruktif.

Pendekatan itu diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis sekaligus mendukung keberlanjutan usaha di tengah perubahan teknologi dan dinamika ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, Yassierli turut mengapresiasi langkah Huawei Indonesia yang membangun ekosistem kerja sama bersama mitra dan perusahaan pemasoknya.

Ia berharap kolaborasi serupa dapat dikembangkan oleh lebih banyak pelaku industri untuk memperkuat keterkaitan antara kebutuhan perusahaan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan pelindungan hak pekerja.

Keterlibatan dunia usaha dinilai penting karena keberhasilan transformasi industri tidak hanya ditentukan oleh pemanfaatan teknologi, tetapi juga kesiapan SDM dan sistem ketenagakerjaan dalam menghadapi perubahan.

Melalui pelaksanaan tiga prioritas tersebut, Kemnaker berharap dunia industri dapat terus meningkatkan produktivitas dan daya saing tanpa mengabaikan pelindungan serta kesejahteraan pekerja.

Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga perkembangan AI dan otomasi dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan industri sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas pekerjaan di Indonesia. []

Redaksi