Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkab Kutai Barat bersama DLH dan Konsorsium Sempekat Lestari menyusun inventarisasi pengetahuan tradisional masyarakat adat agar menjadi dasar kebijakan perlindungan lingkungan di tengah aktivitas perkebunan dan pertambangan.
KUTAI BARAT – Hak dan pengetahuan tradisional masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) didorong menjadi bagian penting dalam kebijakan perlindungan lingkungan hidup, terutama di tengah perkembangan aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara yang berpotensi memengaruhi wilayah kehidupan komunitas adat.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Konsorsium Sempekat Lestari (KSL) menyusun dokumen inventarisasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat adat yang berkaitan dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.
Penyampaian laporan awal penyusunan dokumen tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat 2 Lantai II Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kubar, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutan tertulis Bupati Kubar, Frederick Edwin, yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam (Asisten II) Kubar, Suwito, pemerintah daerah mengapresiasi inisiatif DLH dan KSL dalam mendokumentasikan pengetahuan masyarakat adat.
Frederick berharap hasil inventarisasi tersebut tidak hanya menjadi kumpulan arsip, tetapi dapat menyediakan data dan informasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.
Ia menekankan bahwa proses pendataan harus dilakukan secara langsung dan mendalam dengan melibatkan ketua adat, kepala adat, serta pelaku budaya di kampung-kampung. Keterlibatan mereka diperlukan agar nilai, istilah, dan praktik tradisional dalam menjaga lingkungan dapat tercatat secara utuh dan akurat.
Selain ketepatan data, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya menghormati hak masyarakat adat atas pengetahuan tradisional yang mereka miliki. Pendataan harus mengedepankan etika, keterbukaan, dan persetujuan komunitas setempat karena pengetahuan tersebut merupakan kekayaan komunal yang perlu dilindungi.
Perhatian terhadap hak masyarakat adat dinilai semakin penting seiring meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam di Kubar. Perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara menjadi bagian dari perkembangan ekonomi daerah yang perlu diimbangi dengan perlindungan lingkungan serta penghormatan terhadap keberadaan komunitas adat.
Karena itu, Frederick menilai diperlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak agar pemanfaatan sumber daya alam tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat yang hidup di wilayah tersebut.
Dokumen inventarisasi itu juga diharapkan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah, termasuk perlindungan lingkungan hidup, tata ruang wilayah, mitigasi bencana, dan penanganan perubahan iklim.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis DLH) Kubar, Bandarsyah, menjelaskan bahwa inventarisasi tersebut diperlukan untuk menyediakan basis data yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang dihimpun nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan program serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mengembangkan perlindungan lingkungan berbasis masyarakat.
Ia menegaskan, pengumpulan informasi tidak cukup dilakukan melalui penelaahan dokumen yang sudah tersedia. Tim penyusun juga perlu melakukan penggalian langsung di lapangan dengan melibatkan pihak-pihak yang memahami kondisi wilayah, tradisi, dan kehidupan masyarakat adat.
Selain menjadi proses penyusunan dokumen, kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai forum koordinasi lintas sektor untuk menghimpun informasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai praktik kearifan lokal dalam menjaga kelestarian alam.
Pemkab Kubar juga mendorong keterlibatan perusahaan, lembaga adat, akademisi, dan generasi muda dalam upaya pelestarian lingkungan. Dokumentasi pengetahuan tradisional diharapkan menjadi sarana edukasi agar nilai-nilai budaya dalam menjaga alam dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
Melalui inventarisasi tersebut, pemerintah daerah berharap kearifan lokal masyarakat adat memperoleh tempat dalam perencanaan pembangunan, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak komunitas adat, serta pelestarian identitas budaya di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. []
Redaksi 03
