Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Fraksi PKS DPRD Kaltim menilai penundaan penandatanganan KUA-PPAS APBD 2027 hingga 17 November masih dapat ditoleransi, sepanjang penyesuaian pokir dan koordinasi eksekutif-legislatif segera dituntaskan agar tahapan penganggaran tidak semakin terlambat.
SAMARINDA – Penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2027 ditunda dari 10 menjadi 17 November 2026. Penundaan tersebut menyusul permohonan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim dan adanya proses penyesuaian administrasi usulan anggaran, tetapi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menilai perubahan jadwal itu tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan mengatakan penyesuaian jadwal masih dapat diterima sepanjang tidak menghambat penyelesaian tahapan penyusunan APBD 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Firnadi, penundaan tersebut tidak menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pembahasan anggaran. Ia menilai perbedaan waktu komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penandatanganan kesepakatan harus dijadwalkan ulang.
Firnadi merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pedoman penyusunan APBD 2027. Ia menyebut batas waktu kesepakatan bersama KUA-PPAS pada 30 November 2026, sedangkan penetapan APBD menjadi peraturan daerah ditargetkan paling lambat 30 Desember 2026.
“Dengan kembali mengacu pada Permendagri tentang APBD 2027, tahapan penyusunan dan kesepakatan bersama paling lambat 30 November. Kemudian, pada 30 Desember sudah berbentuk peraturan daerah. Bagi kami, tidak ada masalah dengan penyesuaian jadwal tersebut,” ujar Firnadi saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (12/11/2026).
Firnadi menekankan pentingnya kehadiran pihak-pihak terkait dalam proses kesepakatan anggaran, terutama Sekda Kaltim selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar penandatanganan kesepakatan dapat berjalan optimal. Karena itu, agenda tersebut sebaiknya dilaksanakan ketika para pihak yang berkepentingan dapat hadir.
“Masalahnya hanya pada perbedaan jadwal komunikasi. Untuk ke depannya lebih baik dilakukan ketika semua pihak bisa hadir. Tidak perlu dipaksakan kalau orang yang bersangkutan tidak ada, apalagi Sekda sebagai Ketua TAPD memang harus hadir,” kata Firnadi.
Selain persoalan koordinasi, penundaan juga berkaitan dengan penyesuaian usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang sebelumnya mengalami pergeseran lintas daerah pemilihan (dapil). Sejumlah usulan yang tidak sesuai dengan dapil asal dikembalikan untuk diperbaiki. Penyesuaian tersebut membutuhkan penginputan ulang melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Proses administrasi itu menjadi salah satu persoalan teknis yang perlu diselesaikan sebelum agenda penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS dilaksanakan.
Firnadi menjelaskan bahwa pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim telah selesai. Menurutnya, persoalan yang masih memerlukan penyelesaian terutama berkaitan dengan pergeseran usulan pokir di luar dapil asal.
“Saya kira tidak ada hal yang krusial. Kesepakatan ini akan berjalan, hanya persoalan waktu saja. Pada 17 November kami optimistis bisa dilaksanakan sepanjang tidak ada hal lain. Rapat Banggar juga sudah selesai dan hanya membahas pergeseran pokir di luar dapil,” tutur Firnadi.
Dengan kondisi tersebut, Fraksi PKS DPRD Kaltim tetap optimistis penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 dapat dilaksanakan pada 17 November 2026, sepanjang tidak muncul kendala baru yang menghambat prosesnya.
Penyesuaian jadwal tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak eksekutif dan legislatif untuk menuntaskan administrasi penganggaran serta memperkuat koordinasi. Penyelesaian kesepakatan KUA-PPAS menjadi penting agar pembahasan dan penetapan APBD 2027 dapat dilanjutkan tanpa mengganggu kepastian perencanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kaltim. [] (ADV)
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
