Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkot Pontianak memperluas pembayaran elektronik dan pengawasan transaksi usaha sekaligus memberikan penghargaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan serta memperkuat penerimaan daerah.
PONTIANAK – Digitalisasi pembayaran dan pengawasan transaksi menjadi salah satu strategi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk memperkuat penerimaan daerah di tengah tantangan fiskal. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan sistem pembayaran elektronik, pemasangan perangkat perekam transaksi usaha, serta pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang patuh melalui Anugerah Pajak Award 2026.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, peningkatan penerimaan pajak membutuhkan kolaborasi pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat. Digitalisasi dinilai dapat mempermudah pembayaran sekaligus memperkuat transparansi pencatatan transaksi.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkai dengan Anugerah Pajak Award 2026 di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (13/11/2026) malam.
“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wajib pajak yang selama ini telah berkontribusi. Pajak yang dibayarkan terus kita manfaatkan untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya.
Edi mengungkapkan, kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah meningkatkan kemandirian dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, optimalisasi penerimaan belum mudah dilakukan karena masih terdapat wajib pajak yang belum memahami atau memenuhi kewajibannya secara penuh.
Sejumlah sektor juga masih membutuhkan perhatian, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak dan retribusi parkir.
“Tantangan kita dalam mencapai target penerimaan daerah ini tidak mudah. Masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Karena itu, perlu terus dilakukan sosialisasi dan pendekatan yang lebih baik,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkot Pontianak bekerja sama dengan Bank Kalbar mengembangkan sistem pembayaran dan pengawasan transaksi. Langkah itu mencakup pemasangan tapping box, penerapan pembayaran elektronik, serta pemanfaatan perangkat perekam data transaksi usaha.
Edi berharap pemanfaatan teknologi dapat membuat pembayaran pajak lebih mudah diakses masyarakat. Selain itu, pencatatan transaksi yang lebih tertib diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah.
“Kita ingin sistem pembayaran pajak semakin mudah diakses dan transparan. Dengan digitalisasi, transaksi bisa tercatat dengan baik dan pengelolaan penerimaan daerah menjadi lebih akuntabel,” katanya.
Komitmen memperluas transaksi digital dan akses keuangan tersebut juga mendapat pengakuan pada 2026. Pemkot Pontianak meraih penghargaan TP2DD Terbaik se-Kalimantan serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Wilayah Kalimantan.
“Alhamdulillah, tahun ini kita mendapat penghargaan TP2DD dan TPAKD terbaik se-Kalimantan. Ini menunjukkan upaya yang kita lakukan sudah berada di jalur yang tepat. Tetapi inovasi, sosialisasi, dan kolaborasi harus terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Selain memperkuat sistem digital, Pemkot Pontianak memberikan penghargaan kepada wajib pajak melalui Anugerah Pajak Award 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak sekaligus Ketua TP2DD Amirullah menjelaskan, penerima penghargaan ditentukan melalui evaluasi dengan sejumlah indikator.
Penilaian mencakup kepatuhan dan ketepatan waktu pembayaran, kesesuaian serta kejujuran pelaporan objek pajak, besaran kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kategori, serta keaktifan menggunakan kanal pembayaran nontunai. Dukungan terhadap optimalisasi penerimaan, termasuk pemanfaatan sistem Online Tax Monitoring (OTM) untuk mencatat transaksi usaha, turut menjadi pertimbangan.
“Pajak Award ini bukan hanya rutinitas pemberian piagam. Ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi pemerintah daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan tepat jumlah,” katanya.
Pemkot Pontianak juga menggelar program Gebyar Pajak sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah melunasi PBB Tahun 2026 sebelum jatuh tempo. Wajib pajak yang memenuhi ketentuan berkesempatan mengikuti pengundian hadiah.
Menurut Amirullah, pemberian insentif dapat menjadi pendekatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga melalui kemudahan layanan dan penghargaan bagi wajib pajak.
Digitalisasi juga diterapkan pada sisi belanja pemerintah. Pemkot Pontianak mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) melalui evaluasi dan penguatan pemanfaatan yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat transaksi sekaligus meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
“Digitalisasi ini tidak hanya pada penerimaan daerah, tetapi juga pada belanja pemerintah. Kita ingin seluruh proses transaksi semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Amirullah berharap penghargaan kepada wajib pajak dapat memperkuat kemitraan antara pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar peningkatan penerimaan daerah berjalan beriringan dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Bapak dan ibu adalah mitra strategis pemerintah dan pahlawan pembangunan daerah yang sesungguhnya,” pungkasnya.
Melalui perluasan digitalisasi, pengawasan transaksi, dan apresiasi kepada wajib pajak, Pemkot Pontianak berharap kepatuhan masyarakat terus meningkat sehingga kemampuan daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik semakin kuat. []
Redaksi 03
