Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Penggunaan QRIS di Kalimantan Tengah mencapai 446 ribu pengguna dengan 43,9 juta transaksi hingga Agustus 2026, sementara Bank Indonesia mendorong edukasi keamanan pembayaran digital.
PALANGKA RAYA – Penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menjangkau lebih dari 446 ribu pengguna dengan frekuensi transaksi mencapai 43,9 juta kali hingga Agustus 2026. Perkembangan tersebut memperlihatkan semakin luasnya pemanfaatan pembayaran nontunai, terutama oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mendorong penguatan edukasi keamanan transaksi digital.
Data tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalteng Yuliansah Andrias dalam acara puncak Borneo Digital Economy Creative Festival (DECAFEST) 2026 di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Jumat (13/11/2026).
Yuliansah menyebut, pertumbuhan penggunaan QRIS didukung lebih dari 418 ribu pedagang dan pelaku usaha. Sebagian besar di antaranya merupakan pelaku UMKM yang mulai memanfaatkan sistem pembayaran digital dalam aktivitas perdagangan.
“Sekitar 96 persen pedagang QRIS adalah pelaku UMKM, dengan frekuensi transaksi lebih dari 43 juta kali. Capaian ini menunjukkan perkembangan digitalisasi yang positif. Namun, peningkatan transaksi digital perlu diimbangi pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan risikonya. Melalui Borneo DECAFEST, Bank Indonesia turut mengedukasi masyarakat agar bertransaksi digital secara aman,” imbuh Yuliansah.
Menurut dia, Borneo DECAFEST menjadi salah satu sarana untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai sistem pembayaran digital. Kegiatan tersebut juga mempertemukan pemerintah daerah, perbankan, penyedia jasa pembayaran, pelaku usaha, dan dunia pendidikan untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital.
“Digitalisasi sistem pembayaran dan keuangan kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Borneo DECAFEST menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkembangan digitalisasi sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, pelaku usaha, dan dunia pendidikan,” ujar Yuliansah.
Selain mendorong transaksi digital di sektor perdagangan, pemanfaatan teknologi juga mulai diterapkan pada sektor pariwisata dan pelayanan sosial. Desa Wisata Batu Suli di Kabupaten Gunung Mas telah memanfaatkan layanan digital, sedangkan Kota Palangka Raya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial nasional.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng Anang Dirjo, yang mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, mengatakan digitalisasi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi pengelolaan keuangan, serta optimalisasi pendapatan daerah.
“Digitalisasi adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mengoptimalkan pendapatan daerah. Sinergi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Bank Indonesia telah mendorong seluruh 13 kabupaten dan satu kota mencapai tahap digitalisasi. Kabupaten Kotawaringin Timur meraih predikat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Terbaik se-Kalimantan, sedangkan Kabupaten Lamandau mencatat Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tertinggi se-Kalimantan, yakni 97,5 persen. Atas capaian tersebut, saya mengapresiasi seluruh bupati beserta jajaran,” tutur Anang.
Anang juga meminta seluruh kepala daerah memperkuat koordinasi dalam memperluas penggunaan transaksi nontunai. Menurutnya, kolaborasi dengan BI perlu dilanjutkan agar digitalisasi tidak hanya berkembang dalam sistem pembayaran, tetapi juga mendorong inovasi pelayanan publik.
“Sinergi dengan Bank Indonesia diharapkan terus diperkuat untuk memperluas digitalisasi transaksi dan mendorong inovasi pelayanan publik di Kalimantan Tengah. Seluruh bupati dan wali kota juga diharapkan memimpin penguatan TP2DD di daerah masing-masing, mempercepat penerapan transaksi nontunai, serta memperluas digitalisasi dalam pelayanan publik,” pungkas Anang.
Sejumlah daerah di Kalteng juga mencatat capaian dalam penerapan digitalisasi. Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh penghargaan TP2DD tingkat nasional melalui inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan teknologi Geographic Information System (GIS) untuk pemetaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara itu, Kabupaten Lamandau mencatat indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah tertinggi di Kalimantan dengan capaian 97,5 persen.
Dalam rangkaian Borneo DECAFEST 2026, pemerintah daerah dan sejumlah mitra turut menerima penghargaan atas kinerja digitalisasi. Kota Palangka Raya meraih predikat Best of the Best, sedangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memperoleh Isen Mulang Award. Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kabupaten Gunung Mas juga menerima penghargaan dalam sejumlah kategori.
Penghargaan turut diberikan kepada perbankan, pedagang pengguna QRIS, organisasi perangkat daerah, lembaga pendidikan, serta peserta kompetisi inovasi digital. Pada kesempatan yang sama, BI juga meluncurkan Central Borneo Travel Pack 2026 sebagai panduan bagi wisatawan mancanegara untuk mengenal potensi pariwisata Kalteng.
Berbagai capaian tersebut diharapkan tidak berhenti pada peningkatan jumlah pengguna dan transaksi. Perluasan literasi digital, perlindungan konsumen, serta pemerataan akses teknologi menjadi faktor penting agar masyarakat dapat memanfaatkan sistem pembayaran digital secara aman dan produktif. []
Redaksi 03
