Pemkot Pontianak membahas empat Ranperda yang mencakup penertiban aset daerah, penguatan modal perusahaan air minum, dan pemerataan jaringan perpipaan di 29 kelurahan.
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyiapkan langkah penertiban aset tanah yang diduga dikuasai pihak tertentu sekaligus mendorong pemerataan jaringan air bersih di 29 kelurahan. Dua persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak.
Wakil Wali Kota (Wawali) Pontianak Bahasan mengatakan, penertiban aset milik pemerintah daerah perlu dilakukan melalui inventarisasi dan evaluasi agar pemanfaatannya lebih optimal. Namun, proses tersebut harus tetap memperhatikan ketentuan hukum serta hak masyarakat.
“Aset-aset Pemerintah Kota Pontianak ini cukup banyak. Ada juga aset tanah yang ternyata sudah diduduki oleh beberapa oknum masyarakat. Ini akan kita evaluasi, inventarisasi, dan tertibkan sesuai aturan yang berlaku,” katanya, sebagaimana diberitakan Pemerintah Kota Pontianak, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh mengabaikan hak warga dalam upaya mengamankan aset daerah. Karena itu, setiap langkah penertiban harus didasarkan pada aturan dan kejelasan status hukum aset.
“Penertiban tetap harus sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai upaya mengamankan aset pemerintah justru melanggar atau mengambil hak-hak warga,” tegasnya.
Selain persoalan aset, Pemkot Pontianak juga mendorong penguatan layanan air minum melalui rencana penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Khatulistiwa. Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengolahan air baku, memperbaiki pelayanan pelanggan, serta memperluas jaringan perpipaan yang belum merata di 29 kelurahan.
“Bagaimana pengelolaan air baku menjadi air yang layak digunakan masyarakat terus mengalami peningkatan kualitas. Akses perpipaan yang belum merata juga harus menjadi perhatian. Tujuannya tentu untuk kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Bahasan.
Terkait kemungkinan perubahan tarif air minum, Bahasan menyebut kebijakan tersebut masih dikaji dan telah dibahas melalui konsultasi publik. Ia berharap penyesuaian tarif nantinya tidak membebani pelanggan berpenghasilan rendah.
“Harapan kita, masyarakat berpenghasilan rendah tidak mengalami kenaikan. Jadi harus ada klasifikasi yang mempertimbangkan kondisi masyarakat,” ungkapnya.
Empat Ranperda yang diajukan Pemkot Pontianak mencakup pencabutan peraturan mengenai lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Bahasan berharap pembahasan bersama DPRD dapat segera menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menekankan, keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari manfaat nyata, baik melalui pengelolaan aset yang tertib maupun peningkatan kualitas dan jangkauan layanan air bersih.
“Mudah-mudahan segera bisa dibahas dan nantinya diimplementasikan demi kepentingan masyarakat,” ujarnya usai rapat paripurna, Selasa (17/11/2026).
“Kalau pelayanan semakin baik dan kualitasnya meningkat, tentu masyarakat yang harus merasakan manfaatnya,” pungkasnya. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan