DPR Dorong Penghapusan Fotokopi KTP untuk Urusan Administrasi

Revisi RUU Administrasi Kependudukan mendorong penggunaan NIK sebagai identitas tunggal agar verifikasi di lembaga pemerintah dan swasta dapat dilakukan secara digital tanpa fotokopi dokumen.

JAKARTA – Kewajiban menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dalam sejumlah layanan administrasi, termasuk perbankan, menjadi salah satu persoalan yang ingin dihapus melalui revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal yang terintegrasi agar verifikasi identitas dapat dilakukan secara digital tanpa terus meminta salinan dokumen warga.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai penggunaan data kependudukan yang telah direkam pemerintah seharusnya dapat mempermudah masyarakat ketika mengakses berbagai layanan publik maupun swasta.

Ia mencontohkan, data biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition) dan sidik jari yang telah direkam Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) semestinya dapat dimanfaatkan oleh lembaga lain melalui sistem yang terintegrasi.

“Kemarin di internal ada satu anggota bercerita, katanya sudah punya data dari Dukcapil, tapi kalau ke bank masih ditanya foto kopi KTP-nya. Padahal harusnya perekaman face recognation dan sidik jari yang telah dilakukan Dukcapil terhadap warga negara kita yang memiliki NIK itu kan sudah terintegrasi dengan berbagai layanan publik,” kata Rifqi saat Rapat Kerja (Raker) Komisi II di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Selasa, (17/11/2026).

Persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan konsep Single Identity Number (SIN) atau nomor identitas tunggal dalam revisi RUU Adminduk. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk, Aria Bima, menjelaskan NIK yang dimiliki setiap penduduk dapat menjadi dasar penerapan sistem tersebut.

Menurut Aria, apabila SIN diterapkan, instansi pemerintah maupun pihak swasta tidak lagi diperbolehkan meminta fotokopi dokumen pribadi untuk keperluan administrasi. Verifikasi identitas harus beralih menggunakan perangkat pembaca data digital.

“Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil,” kata Aria Bima.

Selain integrasi identitas, revisi RUU Adminduk juga mencakup perubahan mekanisme pelayanan kependudukan. Pemerintah nantinya didorong menerapkan sistem pelayanan aktif, sehingga masyarakat tidak selalu harus datang atau mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk memperoleh layanan administrasi.

Rancangan perubahan tersebut turut mengatur integrasi data NIK dengan berbagai layanan melalui sistem yang memiliki pengaturan hak akses dan kewajiban pertukaran data. Pemanfaatan data kependudukan juga mencakup kartu tanda penduduk elektronik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Aspek perlindungan data pribadi menjadi perhatian lain dalam revisi aturan tersebut. Penggunaan alat pembaca digital diharapkan menggantikan permintaan fotokopi maupun tangkapan layar dokumen identitas, sekaligus memperkuat pengawasan internal dan eksternal terhadap keamanan data penduduk.

Sejumlah materi lain yang dibahas meliputi identitas bagi anak di bawah 17 tahun yang belum menikah, nomor identitas nonkependudukan bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, mekanisme pengaduan masyarakat, serta pendanaan pengembangan layanan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah.

Revisi tersebut juga memuat rencana penerapan sanksi administratif bagi penyelenggara maupun pengguna yang melanggar kewajiban integrasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Melalui pembaruan regulasi ini, DPR dan pemerintah diharapkan dapat membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih sederhana, aman, dan terintegrasi. Ketersediaan infrastruktur digital serta perlindungan data menjadi faktor penting agar masyarakat tidak lagi terbebani prosedur berulang saat mengakses layanan. []

Redaksi 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *