Komisi II DPRD Kaltim Tolak Kenaikan BBNKB dan PBBKB Industri

Komisi II DPRD Kaltim menolak usulan kenaikan dua jenis pajak menjadi 10 persen dan meminta pemerintah daerah mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha, aktivitas ekonomi, serta daya beli masyarakat.

SAMARINDA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menolak rencana kenaikan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sektor industri menjadi 10 persen. Penolakan tersebut didasari kekhawatiran terhadap dampak berantai kenaikan pajak terhadap aktivitas dunia usaha, perekonomian daerah, dan daya beli masyarakat.

Sikap tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kaltim bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle mengatakan, sejumlah ketentuan dalam Raperda tersebut menjadi perhatian legislatif, terutama usulan penyesuaian tarif BBNKB dari 7,5 persen menjadi 10 persen serta PBBKB sektor industri dari 8 persen menjadi 10 persen.

Menurut Sabaruddin, Komisi II sempat mengusulkan penurunan tarif BBNKB menjadi 5 persen sebagai bentuk keberpihakan terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Namun, setelah melalui pembahasan bersama, disepakati agar tarif tersebut tetap dipertahankan.

“Kami tidak ingin menaikkan menjadi 10 persen. Kami meminta 5 persen. Namun, setelah melalui pembahasan, akhirnya disepakati bahwa tarif tersebut tidak dinaikkan maupun diturunkan,” ujar Sabaruddin seusai memimpin rapat kerja di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (17/11/2026).

Selain BBNKB, Komisi II menyoroti usulan kenaikan tarif PBBKB sektor industri. Sabaruddin menilai kenaikan pajak bahan bakar berpotensi meningkatkan beban operasional pelaku usaha yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga barang dan jasa.

Karena itu, Komisi II juga mengusulkan penurunan tarif PBBKB sektor industri menjadi 5 persen. Meski demikian, pihaknya menekankan bahwa tarif tersebut setidaknya tidak mengalami kenaikan dari ketentuan yang berlaku.

“Juga PBBKB sektor industri itu dari 8% mau dinaikan menjadi 10 persen, tapi kami ingin diturunkan juga menjadi 5%, karena pertimbangan kita situasi dan kondisi memang yang tidak baik-baik saja, jadi komisi II meminta ini juga tidak di naikan, sebab berdampak sistemik kepada masyarakat,” kata Sabaruddin.

Ia mengingatkan, kebijakan perpajakan daerah harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Menurutnya, penyesuaian tarif pajak perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap sektor industri maupun konsumen.

“Situasi dan kondisi memang sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, Komisi II meminta agar tarif ini tidak dinaikkan, sebab dapat memberikan dampak sistemik kepada masyarakat,” tegas legislator dari daerah pemilihan Balikpapan tersebut.

Sabaruddin menambahkan, kebijakan pajak daerah tidak semestinya hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah juga perlu memperhitungkan dampak kebijakan fiskal terhadap iklim investasi, keberlangsungan usaha, dan daya beli masyarakat.

Ia menilai keseimbangan antara optimalisasi penerimaan daerah dan perlindungan terhadap aktivitas perekonomian harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan regulasi perpajakan.

Komisi II DPRD Kaltim pada prinsipnya tidak mempermasalahkan perubahan sejumlah ketentuan lain dalam Raperda PDRD. Namun, pihaknya menginginkan agar dua ketentuan mengenai BBNKB dan PBBKB sektor industri tidak memuat kenaikan tarif.

“Silakan pasal-pasal lainnya dilakukan perubahan. Namun, untuk dua pasal tersebut kami menginginkan tidak ada kenaikan. Harapan kami, dalam waktu dekat bisa diparipurnakan. Hasilnya juga akan kami laporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya disahkan bersama-sama,” tutup Sabaruddin.

Melalui pembahasan Raperda tersebut, Komisi II DPRD Kaltim berharap kebijakan perpajakan yang dihasilkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan daerah dan keberlangsungan kegiatan ekonomi, sehingga tidak menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha di Kaltim. [] (ADV)

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *