Penerimaan Samarinda Turun Rp209 Miliar, Sabaruddin Ajak Gubernur Bahas

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle meminta Pemprov mempertemukan 10 kepala daerah untuk membahas penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak yang mengurangi proyeksi penerimaan Samarinda sekitar Rp209 miliar.

SAMARINDA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mempertemukan seluruh kepala daerah dari 10 kabupaten/kota untuk menyelesaikan polemik penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak. Desakan tersebut muncul menyusul berkurangnya proyeksi penerimaan Kota Samarinda sekitar Rp209 miliar yang memicu perbedaan pandangan mengenai mekanisme pembagian pendapatan daerah.

Sabaruddin menilai penyelesaian persoalan tersebut memerlukan kesepahaman antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, kebijakan yang memengaruhi penerimaan daerah tidak seharusnya diputuskan tanpa komunikasi dan penjelasan yang dapat dipahami pihak-pihak terkait.

“Ketika terjadi pengurangan, memang ini perlu kita duduk satu meja. Tidak bisa saling klaim satu sama lainnya,” ujar Sabaruddin kepada awak media di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Tengku Umar, Samarinda, Jumat (20/11/2026).

Menurut Sabaruddin, Pemprov Kaltim perlu mengambil inisiatif mempertemukan para kepala daerah guna membahas mekanisme pembagian penerimaan pajak, termasuk dasar perhitungan yang menyebabkan terjadinya penyesuaian alokasi.

Pertemuan tersebut dinilai penting untuk mencegah perbedaan penafsiran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengenai besaran penerimaan yang menjadi bagian masing-masing daerah.

“Seharusnya kepala daerah duduk bersama membahas bagaimana sistem pembagiannya, karena ada pembagian antara kabupaten, kota, dengan provinsi,” kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.

Polemik ini mencuat setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mempersoalkan penyesuaian target penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta bagi hasil pajak provinsi pada tahun anggaran 2026.

Penyesuaian tersebut menyebabkan proyeksi pendapatan Samarinda berkurang sekitar Rp209,68 miliar. Pemkot Samarinda telah menyampaikan keberatan kepada Gubernur Kaltim dan meminta peninjauan kembali terhadap dasar penghitungan serta penetapan alokasi penerimaan tersebut.

Persoalan pembagian penerimaan pajak menjadi perhatian karena berhubungan dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara hukum, pengaturan opsen pajak dan bagi hasil pajak daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam ketentuan tersebut, opsen PKB dan BBNKB merupakan tambahan pungutan pajak bagi pemerintah kabupaten/kota yang memiliki mekanisme berbeda dari bagi hasil sejumlah jenis pajak provinsi. Karena itu, penyesuaian penerimaan masing-masing komponen perlu dijelaskan berdasarkan dasar hukum dan perhitungan yang berlaku.

Sabaruddin menekankan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut Samarinda, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim.

“Bukan hanya di Kota Samarinda, tetapi 10 kabupaten/kota itu memiliki nilai opsen yang perlu kita bagikan bersama-sama,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan tersebut.

Ia juga meminta transparansi dalam menentukan besaran penerimaan daerah, terutama ketika terdapat perubahan alokasi yang berdampak terhadap perencanaan anggaran.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan alasan dan dasar perhitungan setiap penyesuaian, baik yang menyebabkan peningkatan maupun penurunan penerimaan.

Ketika dimintai tanggapan mengenai pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim yang menyebut penyesuaian penerimaan tersebut bersifat final, Sabaruddin memilih tidak memberikan penilaian lebih jauh.

Ia berpandangan komunikasi melalui forum resmi antarkepala daerah tetap diperlukan agar seluruh pihak memperoleh penjelasan mengenai pertimbangan yang mendasari kebijakan tersebut.

“Bijak rasanya kalau kepala daerah mengundang 10 kepala daerah untuk duduk satu meja. Tentunya ada dasar-dasar pertimbangannya. Ketika dinaikkan bagaimana, ketika diturunkan bagaimana. Tidak hanya satu pihak saja,” jelas Sabaruddin.

Untuk itu, Sabaruddin berharap Gubernur Kaltim bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat memfasilitasi pertemuan dengan seluruh kepala daerah guna membahas persoalan penyesuaian penerimaan pajak secara terbuka.

Melalui dialog tersebut, diharapkan tercapai pemahaman bersama mengenai mekanisme penghitungan dan penyesuaian alokasi penerimaan pajak sehingga polemik antarpemerintah daerah tidak berlarut-larut serta kepastian perencanaan keuangan daerah dapat terjaga. [] (ADV)

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *