Pansus DPRD Kaltim Sampaikan Laporan Akhir Ranperda Jasa Lingkungan

Pansus DPRD Kaltim menyelesaikan pembahasan Ranperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang memuat 18 bab dan 53 pasal sebagai landasan penguatan tata kelola lingkungan, perlindungan ekosistem, serta kepastian hukum pemanfaatan jasa lingkungan.

SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang terdiri atas 18 bab dan 53 pasal. Hasil pembahasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim di Ruang Rapat Utama, Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Tengku Umar, Samarinda, Rabu (18/11/2026).

Ranperda tersebut disusun untuk memperkuat landasan hukum pengelolaan jasa lingkungan hidup, khususnya dalam pengaturan pembayaran jasa lingkungan, pemanfaatan potensi wisata alam, serta perlindungan dan pemulihan fungsi ekosistem secara berkelanjutan.

Wakil Ketua Pansus Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup DPRD Kaltim, Guntur, yang bertindak sebagai juru bicara pansus, mengatakan kebutuhan terhadap regulasi daerah semakin mendesak seiring berkembangnya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang berkaitan dengan jasa lingkungan.

“Pembayaran jasa lingkungan dan wisata alam menuntut adanya payung hukum daerah yang lebih jelas dan terarah. Berbagai kondisi menunjukkan perlunya pengaturan,” ujar Guntur saat menyampaikan laporan akhir pansus.

Guntur menjelaskan bahwa pembentukan pansus tersebut mengacu pada Keputusan DPRD Kaltim Nomor 28 Tahun 2026 tertanggal 18 Agustus 2026. Berdasarkan keputusan itu, sebanyak 15 anggota DPRD mendapat mandat untuk melakukan pembahasan dan penyusunan Ranperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

“Berdasarkan keputusan DPRD provinsi Kaltim nomor 28 tahun 2026 tanggal 18 Agustus 2026 tentang pembentukan panitia khusus tentang pengelolaan jasa lingkungan, jumlah anggota sebanyak 15 orang,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut.

Menurut Guntur, penyusunan regulasi ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan jasa lingkungan secara transparan, berkelanjutan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Keberadaan regulasi tersebut juga diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan lingkungan di Kaltim, terutama tekanan terhadap fungsi ekosistem yang memerlukan langkah perlindungan serta pemulihan secara terencana.

“Bertujuan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam pengelolaan jasa lingkungan yang berkelanjutan dan transparan serta menjawab tantangan di Kaltim yang mencakup tekanan fungsi ekosistem, disusun untuk mewujudkan sistem pengelolaan jasa lingkungan yang mampu menjaga dan memulihkan fungsi ekosistem,” tutur Guntur.

Dalam proses penyusunannya, pansus telah menjalankan sejumlah tahapan pembahasan guna menghimpun pandangan dan masukan dari berbagai pihak. Tahapan tersebut meliputi rapat internal, rapat kerja, konsultasi, rapat dengar pendapat (RDP), kunjungan kerja, uji publik, hingga konsultasi akhir dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan.

“Pansus telah melakukan berbagai kegiatan yakni rapat internal pansus, rapat kerja pansus, rapat konsultasi pansus, RDP, kunjungan kerja pansus, uji publik, dan konsultasi akhir serta harmonisasi dengan peraturan dan perundang-undangan,” jelas Guntur.

Dari rangkaian pembahasan tersebut, pansus menghasilkan rancangan regulasi yang memuat 18 bab dan 53 pasal. Guntur menekankan pentingnya memastikan seluruh ketentuan yang dirumuskan dapat diterapkan secara nyata, bukan sekadar menjadi aturan tertulis tanpa pelaksanaan yang terukur.

Ia juga berharap regulasi tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan hidup.

“Dalam 18 bab 53 pasal, Perda ini agar tidak berhenti dalam tatanan normatif tetapi dapat mengimplementasikan secara operasional dan terukur serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan,” tambah Guntur.

Selain laporan akhir Pansus Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim juga mengagendakan penyampaian laporan akhir pansus terhadap sejumlah ranperda lainnya, yakni Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) dan Infeksi Menular Seksual (IMS), serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Agenda lainnya meliputi penyampaian laporan akhir komisi terkait perubahan susunan organisasi perangkat daerah, penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), perubahan peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta perubahan bentuk perusahaan daerah PT Syiva Kaltim Sejahtera menjadi perseroan daerah.

Rapat paripurna tersebut juga mengagendakan persetujuan terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, yang dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Gubernur Kaltim.

Melalui penyelesaian pembahasan Ranperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, DPRD Kaltim berharap regulasi yang disusun dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memperkuat tata kelola jasa lingkungan, menjaga kelestarian ekosistem, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kaltim. [] (ADV)

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *