Otoritas keamanan pangan Taiwan menemukan residu pestisida melebihi ambang batas pada 24 kilogram merica bubuk bermerek Ladaku asal Indonesia dan memerintahkan produk tersebut dikembalikan atau dimusnahkan.
TAIWAN – Temuan residu pestisida pada merica bubuk asal Indonesia membuat otoritas keamanan pangan Taiwan mengambil tindakan terhadap 24 kilogram produk bermerek Ladaku. Produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar batas residu pestisida yang berlaku di Taiwan sehingga diperintahkan untuk dikembalikan atau dimusnahkan.
Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) menemukan kandungan residu pestisida cyprodinil sebesar 0,07 bagian per juta (parts per million/ppm) dan fipronil sebesar 0,003 ppm dalam produk tersebut. Kedua kadar itu melampaui ambang batas yang ditetapkan otoritas setempat.
Temuan tersebut diumumkan TFDA dalam pernyataan yang dirilis Selasa (17/11/2026). Produk yang dipermasalahkan merupakan hasil produksi Ladaku yang masuk ke Taiwan melalui perusahaan importir Chang Tjin Trading Co., sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Rabu (18/11/2026).
Dalam keterangannya, TFDA menyebut produk itu melanggar Pasal 15 Ayat 1 butir 5 Undang-Undang Pengelolaan Keamanan Pangan dan Sanitasi Taiwan. Aturan tersebut menjadi dasar bagi otoritas untuk mengambil tindakan terhadap produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan keamanan.
“Berdasarkan standar residu pestisida yang diizinkan, kadar sipermetrin dan fipronil yang dibolehkan yakni sebesar 0,05 ppm dan 0,002 ppm,” tulis TFDA.
Atas pelanggaran tersebut, TFDA memutuskan agar produk merica bubuk itu dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap produk pangan impor yang masuk ke Taiwan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Ladaku mengenai temuan residu pestisida maupun keputusan otoritas Taiwan. CNN Indonesia menyatakan masih berupaya menghubungi produsen untuk memperoleh penjelasan.
Temuan ini menjadi perhatian bagi produsen dan pelaku ekspor pangan Indonesia, khususnya dalam memastikan produk yang dipasarkan ke luar negeri memenuhi standar keamanan pangan negara tujuan. Klarifikasi produsen serta pemeriksaan terhadap produk terkait diperlukan agar persoalan tersebut dapat ditangani secara transparan dan tidak menimbulkan kekhawatiran yang lebih luas terhadap produk rempah Indonesia. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan