Pemprov Kaltara mendata kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan listrik di Kecamatan Long Pujungan sebagai bahan penyusunan prioritas pembangunan wilayah pedalaman.
MALINAU – Keterbatasan akses menuju wilayah pedalaman menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pelayanan dasar di Kalimantan Utara. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) saat meninjau langsung kebutuhan masyarakat di Kecamatan Long Pujungan, Kabupaten Malinau, Rabu (18/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, persoalan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan ketersediaan listrik menjadi sejumlah kebutuhan yang disampaikan masyarakat kepada Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala. Aspirasi itu dihimpun sebagai bahan pendataan dan tindak lanjut oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
Untuk mencapai Long Pujungan, rombongan Pemprov Kaltara harus menempuh perjalanan udara sekitar 45 menit menggunakan pesawat perintis. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev) terhadap kondisi pelayanan serta kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman.
Pertemuan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Long Pujungan dengan melibatkan camat, kepala desa, perangkat daerah, dan tokoh masyarakat. Sejumlah persoalan disampaikan dalam pertemuan tersebut, termasuk kebutuhan peningkatan fasilitas sekolah, puskesmas, dan pengembangan sumber energi listrik.
Ingkong meminta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) mencatat setiap persoalan yang ditemukan agar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.
“Saya minta seluruh perwakilan dinas mencatat kondisi di lapangan dan aspirasi masyarakat. Pastikan semuanya terdata sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Desa Bahau Hulu,” kata Ingkong.
Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan tersebut. Ingkong meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara memeriksa kondisi fasilitas Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Long Pujungan.
Pendataan itu diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan sekaligus melihat peluang pengajuan sekolah ke dalam program revitalisasi. Dengan demikian, kondisi sarana pendidikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan berikutnya.
Di bidang kesehatan, fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) juga diminta untuk didata kembali. Sementara itu, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) perlu disurvei agar dapat diperjuangkan dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.
Ingkong menegaskan, pendidikan, kesehatan, dan listrik merupakan kebutuhan pelayanan dasar yang harus mendapat perhatian, termasuk bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Sebagaimana diberitakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kaltara, Kamis (19/11/2026), hasil kunjungan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk melakukan pendataan dan koordinasi sesuai bidang masing-masing.
Pendataan langsung di wilayah pedalaman diharapkan dapat membantu Pemprov Kaltara menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan tindak lanjut yang terukur, aspirasi warga Long Pujungan diharapkan tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi dapat masuk dalam perencanaan peningkatan pelayanan dasar. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan