Penurunan APBD Kaltara menjadi sekitar Rp2,4 triliun mendorong pemerintah provinsi mencari dukungan pusat untuk pembangunan jalan dan pengaktifan jaringan 4G di wilayah pedalaman.
MALINAU – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) dari sekitar Rp3,7 triliun menjadi Rp2,4 triliun membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara perlu mengandalkan dukungan pemerintah pusat untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Keterbatasan anggaran tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat pembangunan akses jalan dan jaringan komunikasi di Kecamatan Long Pujungan, Kabupaten Malinau. Persoalan itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, saat melakukan kunjungan kerja dan pemantauan serta evaluasi (monev) di wilayah tersebut, Rabu (18/11/2026).
Ingkong mengatakan, upaya pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman harus dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dinilai penting agar pembangunan tetap dapat diperjuangkan di tengah penyesuaian kemampuan keuangan daerah.
“Upaya ini harus dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian terkait, terutama untuk mendapatkan dukungan pembiayaan pembangunan jalan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltara bersama jajaran telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong dukungan pembangunan jalan di kawasan pedalaman.
Salah satu jalur yang diperjuangkan adalah akses darat dari Malinau menuju Long Pada hingga Long Pujungan, termasuk jalur yang menghubungkan kawasan perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurut Ingkong, ketersediaan akses darat akan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi kebutuhan pokok. Selama ini, masyarakat di sejumlah wilayah pedalaman masih bergantung pada jalur sungai untuk perjalanan dan pengangkutan barang.
Selain infrastruktur jalan, Pemprov Kaltara juga mendorong pengaktifan kembali jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah. Usulan telah disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar menara Base Transceiver Station (BTS) yang telah dibangun di Long Pujungan, Alango, dan Long Nawang dapat kembali beroperasi dengan layanan jaringan 4G.
Ingkong menilai jaringan komunikasi dibutuhkan bukan hanya untuk mempermudah komunikasi masyarakat, tetapi juga mendukung pelayanan administrasi pemerintahan desa serta kegiatan belajar mengajar di sekolah.
“Upaya membuka keterisolasian empat kecamatan di wilayah ini terus kita perjuangkan. Harapannya, mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok semakin mudah dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jalur sungai,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kaltara, Kamis (19/11/2026), perjuangan pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat di tengah penyesuaian anggaran daerah.
Dukungan pendanaan dan percepatan pembangunan diharapkan dapat memperbaiki konektivitas wilayah pedalaman dan perbatasan. Dengan akses jalan dan jaringan komunikasi yang lebih memadai, aktivitas masyarakat, distribusi barang, pelayanan pemerintahan, serta kegiatan pendidikan di kawasan tersebut diharapkan semakin mudah. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan