DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Hasil Kejahatan Bisa Disita

DPR mengesahkan UU Perampasan Aset yang mengatur penyitaan hasil berbagai tindak pidana, termasuk korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, serta kejahatan berbasis teknologi informasi.

JAKARTA – Perampasan aset hasil kejahatan kini memiliki landasan undang-undang setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Aturan baru ini tidak hanya menyasar hasil korupsi, tetapi juga mencakup aset yang berkaitan dengan narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan berbasis teknologi informasi.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Rapat tersebut dihadiri 361 dari total 573 anggota DPR dan diikuti seluruh fraksi.

Puan meminta persetujuan setiap fraksi sebelum pengesahan dilakukan. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju terhadap rancangan aturan tersebut untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis (19/11/2026).

Keputusan tersebut merupakan kelanjutan pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR sehari sebelumnya. Pada Rabu (18/11/2026), seluruh fraksi telah menyepakati RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan tanpa catatan.

Perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyebut penyelesaian aturan itu menjadi langkah penting setelah pembahasannya tertunda selama bertahun-tahun.

“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujar Nasir.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddward Sharief Omar Hiariej menjelaskan, aturan tersebut mengatur mekanisme perampasan aset melalui proses pidana maupun tanpa putusan pidana. Ketentuan ini juga menetapkan jenis tindak pidana yang asetnya dapat menjadi objek perampasan.

“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy dalam paparannya mewakili pandangan pemerintah di rapat, Rabu (18/11).

Terdapat tujuh pokok pengaturan dalam undang-undang tersebut. Pertama, cakupan tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, antara lain korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Kedua, aturan mengenai jenis aset yang dapat dirampas. Ketiga, mekanisme hukum perampasan aset melalui putusan pidana atau conviction-based forfeiture dan tanpa putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture.

Keempat, pengelolaan aset rampasan dan pengawasannya oleh badan khusus yang dibentuk Presiden. Kelima, pengawasan berkala yang harus dilakukan secara akuntabel. Keenam, penerapan sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Ketujuh, pengaturan pendanaan untuk penyelenggaraan perampasan aset.

Dengan cakupan tersebut, undang-undang ini diharapkan memperkuat upaya negara dalam menelusuri dan mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan mekanisme pengawasan yang transparan dan proses hukum yang adil agar kewenangan perampasan tidak disalahgunakan serta hak-hak pihak terkait tetap terlindungi. []

Redaksi 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *