DPRD Kukar mendorong penyelesaian sengketa sekitar 78 ribu hektare lahan eks Kalpataru Group melalui usulan pencabutan HGU dan mediasi antara masyarakat dengan kurator aset kepailitan perusahaan.
KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penyelesaian sengketa lahan seluas sekitar 78 ribu hektare bekas penguasaan Kalpataru Group yang disebut masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU). Salah satu langkah yang diusulkan ialah pencabutan HGU menyusul informasi mengenai pencabutan perizinan perusahaan, sekaligus mengupayakan perdamaian antara masyarakat dan kurator yang menangani aset kepailitan perusahaan tersebut.
Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kukar bersama pihak terkait serta perwakilan masyarakat dari sejumlah desa dan kecamatan terdampak, di Ruang Rapat DPRD Kukar, Tenggarong, Kamis (19/11/2026).
Rapat tersebut membahas kepastian hukum HGU, status aset kepailitan eks Kalpataru Group, penanganan lahan yang terindikasi terlantar, serta perlindungan hak masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, terdapat dua langkah utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Pertama, mengupayakan pencabutan HGU melalui mekanisme yang berlaku. Kedua, mendorong penyelesaian perselisihan antara masyarakat dan kurator melalui kesepakatan bersama.
“Pertama tadi, bagaimana caranya HGU bisa diusulkan untuk dicabut karena perizinannya sudah tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, pihak kurator dengan masyarakat yang bersengketa itu bisa berdamai,” kata Ahmad Yani.
Menurutnya, penyelesaian persoalan lahan eks Kalpataru Group memerlukan koordinasi berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, masyarakat, dan kurator yang memiliki kewenangan dalam pengurusan serta pemberesan harta kepailitan perusahaan.
DPRD Kukar juga mempertemukan perwakilan masyarakat dengan kurator dan kuasa hukum dalam RDP tersebut untuk membicarakan persoalan lahan yang menjadi bagian dari sengketa terkait aset kepailitan.
Ahmad Yani meminta pemerintah setempat berperan aktif memfasilitasi komunikasi dan mencari penyelesaian yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan hak serta kewenangan kurator berdasarkan ketentuan hukum kepailitan.
Selain mendorong penyelesaian melalui musyawarah, ia menyoroti persoalan penyampaian dokumen keputusan pencabutan perizinan perusahaan yang disebut belum diterima pihak kurator.
Menurutnya, Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai pencabutan perizinan tersebut perlu disampaikan kepada kurator dan pihak pengadilan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyelesaian persoalan hukum yang melibatkan lahan eks Kalpataru Group.
“Ketika perizinan tidak ada, berarti semua aktivitas perkebunan tidak boleh ada,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan karena aktivitas perkebunan di atas lahan yang disengketakan masih menjadi persoalan bagi masyarakat. Meski demikian, kepastian mengenai status HGU dan akibat hukum pencabutan perizinan tetap memerlukan pemeriksaan dokumen serta keputusan dari instansi yang berwenang.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Benua Puhun, Kecamatan Muara Kaman, Ardinansyah, mengungkapkan bahwa sengketa lahan eks Kalpataru Group di wilayahnya telah berlangsung sejak sekitar 2011 hingga 2012 dan belum menemukan penyelesaian hingga November 2026.
Ia berharap langkah pencabutan HGU dapat membuka jalan penyelesaian terhadap lahan yang diklaim sebagai hak masyarakat, sehingga warga kembali memiliki kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkannya.
“Harapannya kami kalau HGU-nya dicabut, itu kembali kepada masyarakat,” katanya.
Ardinansyah menyebut luas lahan yang terdampak di Desa Benua Puhun mencapai sekitar 721 hektare. Persoalan tersebut, menurutnya, telah menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian maupun bercocok tanam.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengelolaan lahan yang dipersoalkan tidak didahului kesepakatan dengan masyarakat mengenai ganti rugi tanam tumbuh (GRTT), pemberian tali asih, ataupun nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU).
Kondisi tersebut menjadi salah satu sumber keberatan masyarakat karena lahan yang mereka klaim belum memperoleh penyelesaian mengenai penguasaan maupun kompensasi.
Ardinansyah bahkan mengaku telah turun langsung bersama pihak kepolisian untuk meminta pekerja menghentikan aktivitas penggarapan pada lahan yang disengketakan. Permintaan tersebut dilakukan karena belum terdapat kesepakatan antara pihak pengelola dan masyarakat.
Pemerintah Desa (Pemdes) Benua Puhun, lanjut Ardinansyah, akan menunggu arahan dan tindak lanjut dari Ketua DPRD Kukar mengenai langkah penyelesaian sengketa tersebut.
Melalui RDP ini, DPRD Kukar diharapkan dapat mendorong koordinasi dengan instansi pertanahan, pemerintah daerah, kurator, dan masyarakat untuk memastikan status hukum lahan eks Kalpataru Group serta mencari penyelesaian sengketa secara adil. Kepastian hukum tersebut penting agar persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun tidak terus menghambat pemanfaatan lahan dan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak. [] (ADV)
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan