Pansus DPRD Kaltim menyerahkan laporan akhir Ranperda LLPADS beserta rekomendasi optimalisasi aset, pemutakhiran potensi penerimaan, dan penguatan pengawasan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyerahkan laporan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS) dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Sidang III Tahun 2026, Rabu (18/11/2026). Regulasi tersebut disiapkan untuk memperjelas sumber penerimaan daerah, memperkuat tata kelola pendapatan, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kaltim secara berkelanjutan.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Utama Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Tengku Umar, Samarinda, tersebut menjadi forum penyampaian hasil pembahasan dan rekomendasi pansus kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti dalam proses pembentukan peraturan daerah (perda).
Ketua Pansus LLPADS DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang bertindak sebagai juru bicara pansus, menegaskan bahwa penguatan kemampuan keuangan daerah harus ditopang sumber penerimaan yang memiliki landasan hukum jelas, terukur, dan berkelanjutan.
“Penguatan kapasitas fiskal Kaltim memerlukan sumber pendapatan yang sah, terukur dan berkelanjutan, sehingga setiap penerimaan harus memiliki dasar hukum yang berada dalam kewenangan provinsi,” jelas Agusriansyah saat menyampaikan laporan pansus.
Menurutnya, kejelasan dasar hukum menjadi aspek penting dalam pengelolaan LLPADS agar pemerintah daerah memiliki kepastian mengenai jenis penerimaan yang dapat dikelola sesuai dengan kewenangannya.
Agusriansyah menjelaskan bahwa pembentukan Pansus LLPADS mengacu pada Keputusan DPRD Kaltim Nomor 29 Tahun 2026. Berdasarkan keputusan tersebut, pansus dipimpin Agusriansyah Ridwan sebagai ketua dan Nurhadi Saputra sebagai wakil ketua, bersama 13 anggota lainnya.
“Berdasarkan keputusan DPRD Kalimantan Timur nomor 29 tahun 2026, susunan pansus yakni ketua AgusRiansyah Ridwan dan wakil ketua Nurhadi Saputra, serta 13 anggota pansus, keputusan tersebut memberikan masa kerja selama 3 bulan sejak ditetapkan,” kata Agusriansyah.
Selama menjalankan tugasnya, pansus telah melaksanakan berbagai tahapan pembahasan, mulai dari rapat internal, rapat kerja, rapat dengar pendapat, konsultasi, kunjungan kerja, uji petik, uji publik, hingga konsultasi akhir.
Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menghimpun informasi, mengkaji potensi penerimaan daerah, serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung penyempurnaan substansi ranperda.
“Langkah kerja pansus yakni rapat internal pansus, rapat kerja dan rapat dengar pendapat, konsultasi pansus, kunjungan kerja, uji petik, uji publik serta konsultasi akhir,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dari hasil pembahasan, Pansus LLPADS merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang diarahkan untuk memperkuat pengelolaan pendapatan daerah. Salah satu rekomendasi utamanya ialah penyiapan peraturan pelaksanaan sebagai landasan operasional setelah regulasi ditetapkan.
Pansus juga mendorong pemutakhiran peta potensi penerimaan daerah, pengembangan kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara bertahap, serta optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
“Pansus menyampaikan rekomendasi yakni menyiapkan peraturan pelaksanaan, memuktajirkan peta potensi penerimaan, mengembangkan kemandirian BLUD secara bertahap, mengoptimalkan aset, memperkuat pengawasan serta perlindungan pelayanan publik,” tutur Agusriansyah.
Selain peningkatan penerimaan, pansus menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan perlindungan pelayanan publik. Hal tersebut diperlukan agar kebijakan optimalisasi pendapatan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan pemerintah.
Rekomendasi tersebut juga diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam mengembangkan sumber pendapatan yang sah, meningkatkan efektivitas pengelolaan aset, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Agusriansyah menyimpulkan bahwa keberadaan Ranperda LLPADS diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan memperjelas mekanisme pengelolaan sumber penerimaan daerah. Dengan landasan regulasi yang lebih terarah, upaya peningkatan pendapatan diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
“Pansus berkesimpulan bahwa raperda LLPADS diperlukan untuk memperjelas sumber penerimaan memperkuat tata kelola serta meningkatkan kapasitas fiskal Kalimantan Timur oleh karena itu melalui forum rapat paripurna ini pansus menyerahkan hasil pembahasan dan rekomendasi kepada pimpinan DPRD untuk menjadi dasar penyelesaian tahapan pembentukan Perda,” kata Agusriansyah mengakhiri laporannya.
Melalui penyerahan laporan akhir tersebut, DPRD Kaltim diharapkan dapat melanjutkan proses pembentukan Ranperda LLPADS sebagai instrumen hukum untuk memperkuat tata kelola pendapatan, mengoptimalkan potensi penerimaan yang menjadi kewenangan daerah, serta mendukung kemandirian fiskal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. [] (ADV)
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan