DPRD dan Pemprov Kaltim menyepakati KUA-PPAS 2027, sementara Agusriansyah Ridwan menegaskan bahwa kehadiran Asisten I mewakili gubernur tidak menjadi persoalan dalam tahapan tersebut.
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-36, Kamis (19/11/2026). Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2027.
Rapat yang berlangsung di Gedung Utama Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Tengku Umar, Samarinda, itu dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim, A.M. Fitra Firnanda, sebagai perwakilan Gubernur Kaltim.
Kehadiran Fitra yang mewakili gubernur mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Ia menilai ketidakhadiran gubernur secara langsung dalam agenda tersebut tidak menjadi persoalan karena kesepakatan KUA-PPAS merupakan bagian dari tahapan penyusunan APBD.
“Asisten I hanya memaraf saja, itu tetap gubernur tanda tangan. Ini hanya tahapan tata kelola APBD. Isinya platform prioritas anggaran sementara, masih bisa berubah setelah evaluasi Kemendagri. Jadi, ini hal yang biasa saja,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Agusriansyah menjelaskan, dokumen KUA-PPAS memuat arah kebijakan umum anggaran, prioritas pembangunan, serta batas sementara alokasi anggaran yang menjadi pedoman pembahasan rancangan APBD.
Menurutnya, penyusunan APBD harus melalui sejumlah tahapan pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD. Proses tersebut mencakup penyampaian nota penjelasan pemerintah, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebelum memasuki tahap persetujuan APBD.
“Kalau APBD itu ada tahapannya. Setelah nota penjelasan, ada pandangan dari fraksi-fraksi, kemudian jawaban pemerintah, lalu pembahasan kembali oleh Banggar bersama pemerintah. Baru nanti ada pengesahan APBD,” jelas Agusriansyah.
Agusriansyah juga menekankan adanya perbedaan ketentuan mengenai kehadiran pejabat pemerintah dalam proses kesepakatan KUA-PPAS dan tahapan persetujuan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD.
Ia berpendapat, kehadiran Asisten I dalam agenda kesepakatan KUA-PPAS tidak dapat disamakan dengan persyaratan kehadiran kepala daerah pada tahapan persetujuan Perda APBD.
Selain itu, Agusriansyah menyebutkan bahwa persyaratan kehadiran anggota DPRD dalam pembahasan kesepakatan KUA-PPAS adalah 50 persen ditambah satu dari jumlah anggota dewan.
“Tidak apa-apa, nanti kalau Perda APBD-nya itu tidak boleh yang datang asisten. Kesepakatan KUA-PPAS yang sedang dibahas untuk persyaratan kehadiran anggota DPRD yakni 50 persen plus satu. Itu bedanya. Jadi, jangan disamakan antara tahapan kesepakatan KUA-PPAS dengan pengesahan APBD,” tegas Agusriansyah.
Di sisi lain, Agusriansyah menyoroti penerapan mekanisme kehadiran secara hybrid atau gabungan tatap muka dan daring dalam rapat DPRD Kaltim.
Menurutnya, kehadiran anggota dewan melalui mekanisme tersebut dapat diakui sepanjang memenuhi ketentuan tata tertib DPRD yang berlaku.
Ia menilai pemanfaatan teknologi dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedewanan tanpa mengabaikan ketentuan prosedural. Agusriansyah menekankan pentingnya memastikan setiap tahapan pembahasan berlangsung sesuai aturan, bukan semata-mata mengutamakan kehadiran fisik peserta rapat.
“Dalam tatib DPRD Kaltim ada hadir melalui hybrid diakui kehadirannya. Ini zaman maju, jangan lagi dibatasi soal kehadiran fisik. Intinya prosesnya benar daripada hadir semua prosesnya salah,” tutup Agusriansyah.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 diharapkan menjadi pijakan bagi DPRD dan Pemprov Kaltim dalam melanjutkan pembahasan rancangan APBD secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan, sehingga prioritas pembangunan daerah dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. [] (ADV)
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan