Wamenaker Dorong Sertifikasi Kompetensi Pekerja Industri Event

Wamenaker Afriansyah Noor menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi, budaya keselamatan kerja, dan perlindungan pekerja untuk meningkatkan profesionalisme serta daya saing industri penyelenggaraan acara di Indonesia.

JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mendorong penguatan kompetensi tenaga kerja di industri penyelenggaraan acara (event) melalui penerapan standar kompetensi, pelatihan, dan sertifikasi profesi yang terukur. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan profesionalisme, keselamatan kerja, dan daya saing pekerja di tengah perkembangan industri penyelenggaraan acara yang semakin kompleks.

Penegasan itu disampaikan Afriansyah saat menjadi pembicara utama dalam Indonesia Event Management Summit (IVES) 2026 bertajuk “Membangun SDM Event yang Kompeten, Profesional, dan Berdaya Saing” di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Afriansyah, industri penyelenggaraan acara melibatkan tenaga kerja dengan beragam keahlian, mulai dari produksi acara, pengelolaan lokasi kegiatan (venue), penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions atau MICE), audiovisual, logistik, keamanan, pelayanan dan keramahtamahan (hospitality), hingga sektor kreatif.

Selain mempekerjakan tenaga kerja tetap dan kontrak, industri tersebut juga melibatkan banyak pekerja lepas yang membutuhkan pengakuan kompetensi serta perlindungan ketenagakerjaan sesuai karakteristik hubungan kerjanya.

Karena itu, Afriansyah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi untuk memastikan pengembangan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.

Pengembangan kompetensi tersebut mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kegiatan Acara yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2024.

“Prinsip tata kelola pengembangan SDM event dipimpin oleh kebutuhan industri, difasilitasi pemerintah, dilaksanakan bersama, dan diukur dari hasil kerja,” kata Afriansyah.

Afriansyah menjelaskan, penguatan keterampilan teknis saja tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan industri penyelenggaraan acara. Peningkatan kompetensi juga harus disertai penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kepastian hubungan kerja, serta perlindungan bagi seluruh pekerja yang terlibat.

Perlindungan tersebut mencakup pekerja yang dipekerjakan langsung oleh penyelenggara, tenaga kerja melalui perusahaan penyedia jasa (vendor), maupun pekerja lepas yang menjadi bagian dari proses produksi dan pelaksanaan kegiatan.

Pendekatan itu sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang menempatkan pelatihan kerja sebagai sarana untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja.

Penguatan kompetensi juga didukung melalui Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) serta sertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Melalui mekanisme tersebut, kompetensi tenaga kerja diharapkan dapat dinilai berdasarkan standar yang jelas, sehingga kemampuan pekerja lebih mudah dikenali dan diakui oleh perusahaan penyelenggara acara.

Afriansyah juga mengajak pelaku industri menerapkan lima pilar kualitas kerja, yaitu keselamatan, profesionalisme, kejelasan hubungan kerja, produktivitas, dan inklusivitas.

Pilar produktivitas mencakup penerapan praktik kerja ramah lingkungan serta pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, prinsip inklusivitas diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan kelompok pekerja rentan.

Penerapan kelima pilar tersebut dinilai penting agar pertumbuhan industri penyelenggaraan acara tidak hanya berorientasi pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan tenaga kerja.

“Event yang berdaya saing dibangun oleh manusia yang kompeten, bekerja profesional, dan memperoleh pelindungan,” ujarnya.

Melalui penguatan standar kompetensi, sertifikasi profesi, dan perlindungan ketenagakerjaan, pemerintah berharap industri penyelenggaraan acara di Indonesia mampu menghasilkan tenaga kerja profesional yang berdaya saing sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan inklusif. []

Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *