KPU mengingatkan pemilih pemula Bontang agar menilai calon pemimpin berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak serta menolak politik uang menjelang Pemilu 2029.
BONTANG – Pemilih pemula di Kota Bontang diingatkan agar tidak menentukan pilihan politik hanya karena popularitas calon atau pengaruh lingkungan. Mereka didorong menilai visi, misi, profil, dan rekam jejak setiap kandidat agar keputusan dalam Pemilu 2029 didasarkan pada pertimbangan rasional dan bertanggung jawab.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang digelar Pemuda Muhammadiyah Kota Bontang di Gedung Auditorium 3D, Kecamatan Bontang Utara, Kamis (19/11/2026).
Kepala Bagian Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Fran Sinatra, yang menjadi narasumber, menekankan bahwa setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak suara setara melalui prinsip one man, one vote. Karena itu, pemilih muda perlu memahami hak politiknya sekaligus menggunakan suara secara mandiri tanpa terpengaruh tekanan maupun popularitas kandidat.
Fran juga memaparkan perjalanan pemilu di Indonesia, mulai dari persiapan penyelenggaraan pada 1946, pelaksanaan pemilu pertama pada 1955, hingga perkembangan demokrasi dalam Pemilu 2024. Pemahaman sejarah tersebut diharapkan membantu generasi muda melihat pemilu sebagai bagian penting dari perjalanan demokrasi nasional.
Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Lukman yang mewakili Wali Kota Bontang, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bontang, Ketua KPU Kota Bontang Muzarobby Renfly, serta perwakilan KPU Bontang Rini Megawati.
Hadir pula Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Bontang Indra Wijaya bersama jajaran dan peserta dari kalangan pelajar serta organisasi kepemudaan.
Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Lukman, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengapresiasi inisiatif Pemuda Muhammadiyah yang membuka ruang pendidikan politik bagi generasi muda. Kolaborasi organisasi kepemudaan dengan penyelenggara pemilu dinilai penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai demokrasi.
Lukman menegaskan, keterlibatan anak muda dalam politik tidak seharusnya berhenti pada pemberian suara setiap lima tahun. Generasi muda juga perlu aktif menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan, dan memberikan masukan yang membangun.
“Generasi muda jangan apatis terhadap politik, tetapi harus aktif menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan secara santun, konstruktif, serta berbasis data,” tegasnya, sebagaimana diberitakan PPID Bontang, Kamis (19/11/2026).
Ia juga mengajak generasi muda menolak politik uang dan segala bentuk kecurangan dalam pemilu. Menurutnya, pemerintah daerah, KPU, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan perlu memperkuat kerja sama untuk membangun demokrasi yang bersih dan berintegritas.
Pendidikan politik berkelanjutan dinilai penting agar pemilih pemula tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu mengenali informasi yang benar, menyampaikan pendapat secara kritis, serta mengawasi jalannya proses demokrasi.
Melalui kegiatan tersebut, pelajar dan anggota organisasi kepemudaan diharapkan dapat menerapkan pengetahuan politik di lingkungan masing-masing. Dengan pemilih yang kritis dan tidak mudah terpengaruh, partisipasi generasi muda diharapkan turut mendorong lahirnya kepemimpinan yang lebih berkualitas pada Pemilu 2029. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan